Skrining Kesehatan Deteksi Risiko Penyakit

Reporter: Rendi |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 19 Feb 2024 - 19:37

Peran BPJS Kesehatan dalam Mendukung Kesehatan Petugas Pemilu--

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Penyelenggaraan pemilu telah usai dilaksanakan pada 14 Februari 2024. BPJS Kesehatan ikut mengambil peran memastikan pemilu berjalan lancar melalui skrining riwayat kesehatan dan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi petugas pemilu.

Skrining riwayat kesehatan merupakan suatu proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan secara rutin untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu. Dalam hal ini mengidentifikasi risiko penyakit, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan gagal ginjal. Skrining riwayat kesehatan bagi petugas Pemilu telah dilaksanakan sejak 2 Januari 2024.

Salah satu petugas pemilu, Sidik Fahriansyah (20), warga Desa Tambah Asri mengaku pertama kali menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayahnya. “Saat Pemilu kemarin seluruh petugas kami wajib melakukan skrining riwayat kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan,” ujar Sidik, Senin (19/2).

Ia mengaku terdaftar menjadi peserta JKN sejak 2019 segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang dibiayai pemerintah pusat. Dirinya dan ketiga anggota keluarganya bersyukur sudah terlindungi jaminan kesehatannya. “Kami mendapatkan sosialisasi dari KPU bahwa petugas Pemilu termasuk KPPS harus melakukan cek skrining riwayat kesehatan melalui situs web https://webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs-kesehatan.go.id/,” tegasnya.

BACA JUGA:BPJS SATU Bantu Pasien Akses JKN

Menurutnya skrining ini bagus sekali sebagai langkah deteksi risiko penyakit diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan gagal ginjal. Jika hasilnya risiko tinggi, kami disarankan segera berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Khusus wilayah Musi Rawas, jumlah petugas yang telah diskrining sebanyak 11.644 petugas dengan hasil 11.156 petugas tidak berisiko penyakit dan 488 petugas berisiko penyakit.

“Walaupun kami bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbit kembali pada esoknya, saya bersyukur tidak perlu khawatir sakit akibat lelah bekerja,” ucap mahasiswa semester 6 ini. Selain skrining riwayat kesehatan, peran lain BPJS Kesehatan menyukseskan Pemilu melalui optimalisasi kepesertaan JKN bagi petugas pemilu dengan kepesertaan JKN non aktif untuk di-reaktivasi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Sari Quratulainy mengatakan sesuai surat edaran (SE) Mendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, serta BPJS Kesehatan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, salah satunya memastikan seluruh petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan.

“Pelaksanaan skrining di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten/kota wilayah kerja BPJS Kesehatan Palembang,” ungkap Sari.

Ia menjelaskan teknis pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dengan mengarahkan petugas penyelenggara pemilu untuk menjawab pertanyaan pada tautan yang sudah disediakan BPJS Kesehatan.

“Resume hasil skrining berupa risiko penyakit kronis yang mungkin diderita serta rekomendasi pola hidup sehat akan langsung ditampilkan setelah petugas penyelenggara pemilihan umum selesai mengisi tautan skrining,” terangnya. (fad)

skrining kesehatan deteksi risiko penyakit                            sumsel, sumateraekspres.id - penyelenggaraan pemilu telah usai dilaksanakan pada 14 februari 2024. bpjs kesehatan ikut mengambil peran memastikan pemilu berjalan lancar melalui skrining riwayat kesehatan dan kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional (jkn) bagi petugas pemilu.
skrining riwayat kesehatan merupakan suatu proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan secara rutin untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu. dalam hal ini mengidentifikasi risiko penyakit, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan gagal ginjal. skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu telah dilaksanakan sejak 2 januari 2024.
salah satu petugas pemilu, sidik fahriansyah (20), warga desa tambah asri mengaku pertama kali menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di wilayahnya. “saat pemilu kemarin seluruh petugas kami wajib melakukan skrining riwayat kesehatan yang diselenggarakan bpjs kesehatan,” ujar sidik, senin (19/2).
ia mengaku terdaftar menjadi peserta jkn sejak 2019 segmen kepesertaan penerima bantuan iuran (pbi) apbn yang dibiayai pemerintah pusat. dirinya dan ketiga anggota keluarganya bersyukur sudah terlindungi jaminan kesehatannya. “kami mendapatkan sosialisasi dari kpu bahwa petugas pemilu termasuk kpps harus melakukan cek skrining riwayat kesehatan melalui situs web https://webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs-kesehatan.go.id/,” tegasnya.  
baca juga:loker anyar, lur! bpjs kesehatan mengajak pencari kerja untuk bergabung, simak batas akhir pendaftaran! 
baca juga:bpjs satu bantu pasien akses jkn
menurutnya skrining ini bagus sekali sebagai langkah deteksi risiko penyakit diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan gagal ginjal. jika hasilnya risiko tinggi, kami disarankan segera berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp). khusus wilayah musi rawas, jumlah petugas yang telah diskrining sebanyak 11.644 petugas dengan hasil 11.156 petugas tidak berisiko penyakit dan 488 petugas berisiko penyakit.
“walaupun kami bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbit kembali pada esoknya, saya bersyukur tidak perlu khawatir sakit akibat lelah bekerja,” ucap mahasiswa semester 6 ini. selain skrining riwayat kesehatan, peran lain bpjs kesehatan menyukseskan pemilu melalui optimalisasi kepesertaan jkn bagi petugas pemilu dengan kepesertaan jkn non aktif untuk di-reaktivasi. 
kepala bpjs kesehatan cabang palembang, sari quratulainy mengatakan sesuai surat edaran (se) mendagri, kpu, badan pengawas pemilu, serta bpjs kesehatan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh indonesia, salah satunya memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu dan pilkada mengikuti skrining riwayat kesehatan dari bpjs kesehatan. 
“pelaksanaan skrining di seluruh indonesia termasuk di kabupaten/kota wilayah kerja bpjs kesehatan palembang,” ungkap sari. 
baca juga:dorong kepesertaan bpjs ketenagakerjaan 
baca juga:keren, pj bupati h apriyadi dorong perluasan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan untuk pekerja
ia menjelaskan teknis pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dengan mengarahkan petugas penyelenggara pemilu untuk menjawab pertanyaan pada tautan yang sudah disediakan bpjs kesehatan. 
“resume hasil skrining berupa risiko penyakit kronis yang mungkin diderita serta rekomendasi pola hidup sehat akan langsung ditampilkan setelah petugas penyelenggara pemilihan umum selesai mengisi tautan skrining,” terangnya. (fad)