Ada Klaim, Pasien Bodong, Mata-matai Klinik-RS, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Modus Kecurangan

Reporter: Tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 08 Dec 2023 - 21:51

Ada Klaim, Pasien Bodong, Mata-matai Klinik-RS, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Modus Kecurangan -Foto : net-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – BPJS Kesehatan mengungkapkan kecurangan (fraud) dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi mitra dalam progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

.Angkanya mencapai Rp866 miliar. Namun, sejauh ini belum terjadi di Sumsel

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati melalui Kabag SDMUK, Neni Mardiana menyebutkan, pihaknya selalu melakukan sosialisasi untuk pencegahan kecurangan.

"Baik di internal BPJS Kesehatan maupun mitra kita dari pengelola fasilitas kesehatan," ujarnya, Jumat (8/12).

Berdasarkan PMK nomor 16/2019, baik di BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/kota, diamanahkan untuk membentuk tim pencegahan kecurangan.

"Sejauh ini, di wilayah kerja kita belum pernah ditemukan adanya kasus kecurangan seperti klaim palsu atau yang disebut dengan phantom billing maupun modus lainnya," tegasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit (RS) dr HM Rabain Muara Enim, dr Ibnu Umar SpAn KIC mengatakan, klaim palsu tidak terjadi di rumah sakit yang ia pimpin.

“Kalau klaim palsu, ya tidak mungkin, karena semua sudah ada sistemnya. Itu untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan," ujar dia.

Dari pihak BPJS Kesehatan juga sering melakukan pengawasan sehingga kalau memang ada yang menyimpang pasti akan segera diketahui.

Untuk sebulan, klaim layanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan di RS dr HM Rabain pada kisaran Rp6-7 miliar. "Itu rata-rata klaim tiap bulan dan bisa dipastikan riil," tegas dr Ibnu.

ada klaim, pasien bodong, mata-matai klinik-rs, dirut bpjs kesehatan ungkap modus kecurangan                             sumsel, sumateraekspres.id – bpjs kesehatan mengungkapkan kecurangan (fraud) dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi mitra dalam progam jaminan kesehatan nasional (jkn)
.angkanya mencapai rp866 miliar. namun, sejauh ini belum terjadi di sumsel 
kepala bpjs kesehatan cabang prabumulih, dwi asmariyati melalui kabag sdmuk, neni mardiana menyebutkan, pihaknya selalu melakukan sosialisasi untuk pencegahan kecurangan.
"baik di internal bpjs kesehatan maupun mitra kita dari pengelola fasilitas kesehatan," ujarnya, jumat (8/12).
baca juga:dana dbh bisa untuk iuran bpjs, lindungi pekerja rentan, beri jaminan ketenagakerjaan 
baca juga:ada klaim, pasien bodong, mata-matai klinik-rs, dirut bpjs kesehatan ungkap modus kecurangan 
berdasarkan pmk nomor 16/2019, baik di bpjs kesehatan, fasilitas kesehatan maupun dinas kesehatan (dinkes) kabupaten/kota, diamanahkan untuk membentuk tim pencegahan kecurangan.
"sejauh ini, di wilayah kerja kita belum pernah ditemukan adanya kasus kecurangan seperti klaim palsu atau yang disebut dengan phantom billing maupun modus lainnya," tegasnya.
terpisah, pelaksana tugas (plt) direktur rumah sakit (rs) dr hm rabain muara enim, dr ibnu umar span kic mengatakan, klaim palsu tidak terjadi di rumah sakit yang ia pimpin.
“kalau klaim palsu, ya tidak mungkin, karena semua sudah ada sistemnya. itu untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan," ujar dia.
baca juga:wajib tahu, kelas 1,2,3 bpjs kesehatan dihapus, kini resmi diganti dengan kris. segini besaran iurannya!
baca juga:blusukan sampai desa terpencil, bpjs ketenagakerjaan menghalau cemas kerja petani 
dari pihak bpjs kesehatan juga sering melakukan pengawasan sehingga kalau memang ada yang menyimpang pasti akan segera diketahui. 
untuk sebulan, klaim layanan kesehatan terhadap peserta bpjs kesehatan di rs dr hm rabain pada kisaran rp6-7 miliar. "itu rata-rata klaim tiap bulan dan bisa dipastikan riil," tegas dr ibnu. 
sebelumnya, adanya kecurangan ini diungkap langsung  direktur utama bpjs kesehatan, ali ghufron mukti.
salah satu bentuk kecurangan yang terdeteksi, klaim palsu (phantom billing). ada klaim penagihan biaya pelayanan kesehatan dari faskes ke bpjs kesehatan, tapi pasiennya bodong. 
baca juga:harus tahu, begini cara membayar iuran bpjs bagi yang menunggak 
baca juga:berhenti kerja? begini cara cairkan dana bpjs ketenagakerjaan, gampang dan anti ribet!
“untuk klaim palsu ini nilainya cukup besar. modus kecurangan lain, adanya tindakan medis atau obat yang tidak perlu,” ungkapnya.
ghufron mengatakan, bpjs kesehatan memiliki aplikasi yang dapat mengetahui kecurangan faskes. dia menyebut, rumah sakit seringkali tidak mengetahui kalau sedang dimata-matai. 
“sampai unit terkecil di klinik, rumah sakit, kita tahu. mana yang berlakunya agak nakal dan nakal sekali,” bebernya.
ghufron mengatakan, pihaknya berusaha mencegah itu terus terjadi. salah satunya, bekerja sama dengan kementerian kesehatan (kemenkes) membentuk tim antikecurangan. 
baca juga:nah lho, bisa kredit rumah pakai bpjs ketenagakerjaan. maksimal rp500 juta, tapi harus penuhi syarat ini 
tidak hanya di pusat, namun juga tersebar di seluruh indonesia dengan jumlah personel sebanyak 1.947 orang. ghufron menegaskan tim ini untuk membangun sistem agar tidak terjadi kecurangan. “tidak semata-mata mencari korban,” cetusnya. 
menurut dia, petugas bpjs kesehatan juga sering melakukan pengecekan, apakah pasien benar mendapatkan layanan kesehatan atau tidak. sebab, bpjs kesehatan dapat mengetahui pada saat mendapatkan layanan kesehatan itu dilayani oleh siapa dan mendapatkan perawatan apa. 
ia juga mengungkapkan maraknya kasus diskriminasi rumah sakit terhadap pasien bpjs kesehatan. banyak pasien yang melapor perbedaan pelayanan dibandingkan pasien umum maupun jaminan kesehatan lain.
"bpjs sekarang melakukan transformasi mutu,” tegasnya. intinya, pelayanan kepada pasien harus baik. ada lima atau enam poin pembenahan yang diterapkan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan. antara lain, menerima pasien berobat dengan ktp saja. “yang paling penting melayani dengan baik, pelayanan yang lama dan tidak diskriminatif," imbuhnya.
menteri kesehatan (menkes), budi gunadi sadikin mengatakan, belanja kesehatan nasional di indonesia cukup tinggi. untuk bpjs kesehatan saja sekitar rp200 triliun/tahun. dia menyebukan, dengan nilai yang begitu besar, maka ada saja kemungkinan kebocoran atau kecurangan. 
budi mengajak ada kolaborasi yang baik antara bpjs kesehatan dengan kemenkes untuk menanggulangi potensi kecurangan ini. dia menyebut bpjs kesehatan sudah memiliki ekosistem teknologi yang baik. “integrasikan ke kemenkes dan saya juga merencanakan integrasi ke ojk,” bebernya. 
ia menambahkan, kemenkes punya kewenangan untuk membina dan menghukum rumah sakit yang melakukan kecurangan. misalnya,  jika terjadi phantom billing oleh faskes atau nakes, maka pemerintah dapat mengontrol itu. “kemenkes punya regulatory power untuk bisa mengatur perizinan dari tenaga kesehatan, tenaga medis, dan faskes. ketika ditemukan adanya kecurangan, maka pelakunya bisa dipanggil,” tuturnya. 
budi menbamahkan, dunia kesehatan tidak memiliki standar treatment yang sama antara satu penyelenggara dengan penyelanggara laina. contohnya, di faskes a operasi usus buntu rp500 ribu, tapi tempat lain bisa rp5 juta. “industri ini memiliki informasi yang tidak simetris,” bebernya. (*/chy/way/)