Harobin Cs Segera Disidang, Kuasa Hukum Siap Buktikan Kliennya Tak Terima Uang

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 25 Mar 2025 - 15:29

Kuasa hukum Harobin, Ridho Junaidi, siap hadapi sidang perdana dan klaim kliennya tak terima aliran dana dalam kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan. Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan (YBS) akan segera menjalani persidangan pada Rabu, 26 Maret 2025.

Ketiga tersangka tersebut adalah Harobin Mustofa (HRB), mantan Sekda Pemkot Palembang, Yuherman (YHR), mantan Kasi Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, dan Usman Goni (USG), yang berperan sebagai kuasa penjual.

Saat dikonfirmasi mengenai persiapan menghadapi persidangan, Ridho Junaidi, kuasa hukum Harobin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kami akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sidang perdana. Segala sesuatunya nanti akan terbuka di pengadilan," ujar Ridho.

Ridho juga menyatakan bahwa pihaknya akan membuktikan di persidangan bahwa tidak ada aliran dana yang diterima oleh kliennya.

"Kami akan mengungkapkan jika memang klien kami tidak menerima uang sedikit pun dalam kasus ini," jelas Ridho.

Ia juga menambahkan bahwa selama menjabat sebagai Sekda Pemprov Sumsel, Harobin tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan terkait kebijakan yang melekat pada jabatannya.

Terkait dengan aset yayasan tersebut, Ridho mengungkapkan bahwa sudah pernah ada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa aset tersebut bukanlah milik Pemprov Sumsel, melainkan milik Yayasan Batanghari Sembilan.

Selain itu, Ridho mengungkapkan bahwa mengingat kondisi kesehatan kliennya yang kurang baik, pihaknya akan mengajukan permohonan pembantaran agar Harobin bisa mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

"Rencana kami akan memohon pembantaran untuk pengobatan klien kami," kata Ridho.

harobin cs segera disidang, kuasa hukum siap buktikan kliennya tak terima uang                            sumateraekspres.id – tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan (ybs) akan segera menjalani persidangan pada rabu, 26 maret 2025.
ketiga tersangka tersebut adalah harobin mustofa (hrb), mantan sekda pemkot palembang, yuherman (yhr), mantan kasi pemetaan badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang, dan usman goni (usg), yang berperan sebagai kuasa penjual.
saat dikonfirmasi mengenai persiapan menghadapi persidangan, ridho junaidi, kuasa hukum harobin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan.
baca juga:umkm binaan bri tembus pasar global, ikuti pameran natural product expo west 2025 di los angeles
baca juga:bocah perempuan tenggelam di oku selatan ditemukan meninggal di oku timur
"kami akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sidang perdana. segala sesuatunya nanti akan terbuka di pengadilan," ujar ridho.
ridho juga menyatakan bahwa pihaknya akan membuktikan di persidangan bahwa tidak ada aliran dana yang diterima oleh kliennya.
"kami akan mengungkapkan jika memang klien kami tidak menerima uang sedikit pun dalam kasus ini," jelas ridho.
ia juga menambahkan bahwa selama menjabat sebagai sekda pemprov sumsel, harobin tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan terkait kebijakan yang melekat pada jabatannya.
baca juga:jelang lebaran, kejati sumsel geledah rumah amrullah terkait kasus korupsi perizinan perkebunan
baca juga:jadi saksi kasus korupsi biaya pengolahan darah di pmi palembang, finda penuhi panggilan penyidik kejari
terkait dengan aset yayasan tersebut, ridho mengungkapkan bahwa sudah pernah ada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa aset tersebut bukanlah milik pemprov sumsel, melainkan milik yayasan batanghari sembilan.
selain itu, ridho mengungkapkan bahwa mengingat kondisi kesehatan kliennya yang kurang baik, pihaknya akan mengajukan permohonan pembantaran agar harobin bisa mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
"rencana kami akan memohon pembantaran untuk pengobatan klien kami," kata ridho.
sebelumnya, kepala seksi penerangan hukum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, menyampaikan bahwa tim penyidik telah melaksanakan tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan.
baca juga:badan bahasa ungkap cara jaga bahasa indonesia, ukbi kini jadi syarat beasiswa dan kelulusan
baca juga:waduh! lahan pemerintah disulap jadi kios pribadi, retribusi masuk kantong warga dan bukan ke pad
aset yang dimaksud adalah sebidang tanah seluas 3.646 meter persegi yang terletak di jalan mayor ruslan, kelurahan duku, kecamatan ilir timur ii, palembang.
dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti, proses penanganan perkara ini kini beralih ke penuntut umum kejaksaan negeri palembang.
jaksa penuntut umum (jpu) akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri palembang kelas ia khusus.
ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 7 maret 2025 hingga 26 maret 2025 di rumah tahanan negara klas 1a palembang.
baca juga:hasil investigasi! 2 oknum tni jadi tersangka kasus penembakan polisi di way kanan 
baca juga:link resmi dana kaget 25 maret 2025, segera klaim saldo gratis sebelum habis!
sementara itu, saat merilis ketiga tersangka, asisten bidang tindak pidana khusus (aspidsus) kejaksaan tinggi sumatera selatan, umaryadi, s.h., m.h., mengatakan, kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam. kasus tersebut sebesar rp. 11.760.000.000.
adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana.