PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen secara nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto bakal jadi misi sulit. Untuk mencapai itu, artinya semua daerah rata-rata pertumbuhan ekonominya harus menyentuh angka 8. Tak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),

Hal ini bisa dibilang seperti mission imposible. Target inilah yang sekarang jadi perhatian semua pemerintah daerah (pemda), terutama para kepala Bappeda. Sebab, jika target pertumbuhan ekonomi lima tahunan itu tidak tercapai, maka para gubernur, bupati maupun wali kota bisa saja dianggap tidak mampu dan cakap dalam bekerja.

Keresahan ini disuarakan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumsel 2025-2029. “Menyoroti soal target pertumbuhan ekonomi dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029 sebesar 8,1 persen, mungkin harus dievaluasi kembali. Apakah itu tidak terlalu tinggi. Sebab, bila target itu tidak tercapai, maka akan jadi beban bagi para kepala daerah,” ucap Perencana Ahli Utama Pemkot Palembang, Ir Harrey Hadi MS, di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, kemarin (21/3).

Memang, RPJMN telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun, Harrey berharap Pemprov Sumsel bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat agar bisa dikaji kembali terkait target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2025-2029 itu.  Hal senada diungkap Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ir Regina MT. “Memang benar, target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen pada 2029 itu cukup sulit dicapai. Kami sudah bolak-balik berhitung, sulit untuk memenuhi target itu,” bebernya.

BACA JUGA:Dongkrak Ekonomi Warga, Pangdam Tutup TMMD ke-123 Tahun 2025

BACA JUGA:Pemkab PALI Dorong Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Program One Village One Produce

Untuk itu, dalam rancangan awal RPJMD Sumsel 2025-2029 yang dibahas kemarin, pihaknya sedikit menurunkan target itu jadi 7,1 persen. Dijelaskan Regina, rekor tertinggi pertumbuhan ekonomi di Sumsel sebesar 6,04 persen. Itu pun dengan ada event skala internasional Asian Games sebagai katrol untuk melejitkan pertumbuhan ekonomi Sumsel dari angka 5 persenan. Tidak mudah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen atau lebih. Apalagi sampai 3 persen dalam lima tahun.

Terkait target yang terlampau tinggi dan bakal sulit dicapai ini, Regina, mengatakan, Pemprov Sumsel bakal jalin komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Bappeda Sumsel telah memetakan beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Untuk faktor pendorong internal, ada perdagangan dan jasa, investasi dan konstruksi, pertanian serta industri.

Adapun untuk perdagangan dan jasa yang mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yakni peningkatan aktivitas KA Logistik, peningkatan transportasi dengan dibukanya KA yang sudah beroperasi dan KA penumpang jalur ganda. Sedangkan dari sektor investasi dan konstruksi, ada lanjutan pembangunan tol JTTS dan operasional ruas tol yang sudah selesai konstruksi.

Kemudian, konstruksi bendungan dan daerah irigasi serta pembangunan infrastruktur pembangkit listrik. Di sektor pertanian, ada faktor pengembangan Sumsel sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Juga rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan daerah irigasi untuk swasembada pangan.

BACA JUGA:BRI Dukung Regulasi DHE SDA untuk Optimalkan Devisa Ekspor dan Stabilitas Ekonomi Nasional

BACA JUGA:BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan, Dorong UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sedangkan dari sektor industri, ada faktor optimalisasi investasi dan produksi kawasan industri Tanjung Enim. Lalu, optimalisasi pabrik Pusri IIIB. Juga pengembangan kilang BBM berbasis nabati di Plaju. Terakhir, konstruksi dan operasionalisasi pabrik pulp dan tisu di OKI.

“Ada pula faktor pendorong eksternal yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumsel di tahun 2026,” tuturnya. Apa itu? Dijelaskan Regina, faktor eksternal itu seperti harga batu bara yang turun diperkirakan akan meningkatkan impor mitra dagang meskipun berpotensi menghambat ekspor. Lalu, ekonomi Tiongkok selaku mitra dagang diharapkan masih tumbuh sekitar 4,1 persen pada 2026.