PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID -  Forum Cabang Olahraga (Forcab) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta agar penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel di audit.

Mereka juga mempertanyakan transparansi serta penggunaan dana terutama yang berkaitan dengan dana hibah dan bantuan pihak ketiga atau Corporate Social Responsibility (CSR)

BACA JUGA:KONI Prabumulih Verifikasi Cabang Olahraga untuk Persiapan Porprov

BACA JUGA:Susunan Pengurus KONI Kabupaten Lahat Resmi Dilantik, Optimalkan Pembinaan Atlet Muda

Ketua Umum Forcab Sumael Lidayanto didampingi Sekretaris Forcab, Cik Naya usai memberikan laporan ke Badan Pemerika Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Sumsel  beberapa hari lalu mengatakan bahwa sejak pelantikan Ketua Umum KONI, Yulian Gunhar.

Saat itu Ketua Umumu kata Lidayanto menegaskan bahwa dana hibah akan digunakan sepenuhnya untuk pembinaan prestasi dan pengembangan cabang olahraga. 

“Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pengurus KONI tidak akan menerima gaji maupun uang transportasi.

Namun, laporan keuangan yang diterima justru menunjukkan adanya alokasi besar untuk kebutuhan internal KONI, termasuk honorarium dan transportasi pengurus,” ujarnya. 

Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk cabang olahraga hanya sebesar Rp2 juta/tahun, yang dinilai tidak sebanding.

Bahkan, beberapa atlet terpaksa berangkat mengikuti kompetisi secara mandiri tanpa dukungan dana yang memadai dari KONI.

Selain itu, penggunaan dana CSR dalam anggaran KONI juga dipertanyakan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, dana hibah dan dana CSR tidak boleh digunakan dalam satu akun atau penganggaran yang sama. 

Dana hibah telah ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan DPRD, sehingga tidak diperkenankan adanya intervensi dari pihak ketiga dalam penggunaannya.

Oleh karena itu, kejelasan penggunaan dana ini menjadi sorotan dan diharapkan ada transparansi dari pihak KONI.

Dalam laporan tahun 2024, tercatat anggaran hibah sebesar Rp10 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,4 miliar dialokasikan untuk honorarium karyawan pengurus KONI, sementara cabang olahraga hanya menerima Rp2 juta/tahun.