PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID  – Sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum bagi pegawai, PLN UIP Sumbagsel menggelar penyuluhan dan diskusi hukum pengelolaan kontraktual transmisi dan gardu induk. Kegiatan ini dilaksanakan secara intens pada 12-13 Februari 2025 di Aula PLN UIP Sumbagsel dengan diikuti pegawai PLN UIP Sumbagsel.

SRM Operasi Konstruksi PLN UIP Sumbagsel, Nurindah Aristi, mengatakan, kegiatan penyuluhan dan diskusi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi pegawai, khususnya yang terlibat langsung dalam kontraktual. “Pembangunan infrastruktur kelistrikan tentunya tidak terlepas dari persoalan hukum terutama pengelolaan kontrak atau perjanjian,’’ katanya.

BACA JUGA:Gawat, Mobil Sigra di Parkiran Nyaris Hilang Dicuri, Kunci Pintu dan Kontak Sudah Dirusak

BACA JUGA:Asyik Main Hp di Kamar, Remaja Putri Dibacok Ibu Kandung, Pelaku Diduga Alami Gangguan Kejiwaan

Karenanya, kegiatan ini sangat penting untuk dise-lenggarakan. ‘’Mari kita simak kegiatan ini dengan seksama sehingga pemaparan mengenai hukum dari narasumber dapat kita pahami dan diimplementasikan dalam pekerjaan,” pungkas Nurindah.

Terkait pengelolaan kontraktual, Dr Julius I D Singara dari MAPS Law Firm selaku narasumber membagikan wawasan dan pengalamannya ketika bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar termasuk PLN.  Dia memaparkan mengenai Aspek Hukum Kontrak, Price Adjustment dan Klaim, Extension of Time (EOT) dan Variation Order (VO). “Pengelolaan kontraktual harus dilakukan secara baik, prosedural dan sesuai per-aturan yang berlaku untuk meminimalisir risiko permasalahan hukum di masa yang akan datang,”ujarnya.

Julius juga menekankan dalam perjanjian kontrak harus mengedepankan penerapan asas kehati-hatian untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. “Dalam perjanjian sangat dibutuhkan ketelitian dan kerapian administrasi walaupun dari elemen terkecil harus diperhatikan,’’ ujarnya.

Penggunaan bahasa hukum juga harus tepat agar tidak menimbulkan multi-interpretasi atau permasalahan hukum. ‘’Kebanyakan persoalan hukum terkait kontraktual bermula dari ketidaktelitian dalam menyepakati perjanjian dan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan,“ terang Julius.

General Manager PLN UIP Sumbagsel, Zaky Adikta, menuturkan, kegiatan penyuluhan dan diskusi hukum ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin sehingga dapat menjadi wadah berbagi dan pembelajaran bagi pegawai mengenai hukum. “Kegiatan ini merupakan wujud komitmen PLN untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi pegawai terutama dalam pengelolaan kontraktual sehingga kita mampu memastikan bahwa kontrak PLN dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar potensi konflik hukum,” jelas Zaky. (dik)