JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan anggaran terhadap kementerian/lembaga. Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp300 triliun.

Merespons hal itu, anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mengaku mendukung kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

BACA JUGA:Kinerja APBN Tumbuh Positif

BACA JUGA:Segera Cair! Ini Besaran Dana Tunjangan Sertifikasi Guru PNS dan PPPK di APBN 2025

Langkah tersebut dinilainya merupakan upaya dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar lebih optimal. "Saya kira itu sebuah terobosan yang bagus. Efisiensi adalah opsi paling relevan di tengah gejolak perekonomian global yang penuh ketidakpastian," ucap politisi muda Partai Golkar ini.

Selama ini, lanjut Firnando penggunaan anggaran negara banyak yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di bawah.

"Kalau saya lihat, banyak hal-hal yang tidak penting. Anggaran negara selama ini banyak digunakan untuk acara-acara keluar kota dan keluar negeri. Tentu kegiatan tersebut akan menguras biaya yang lebih besar. Yang jelas kunjungan-kunjungan semacam itu kurang begitu penting. Jadi sudah tepat dengan adanya kebijakan efisiensi ini," kritik Firnando.

Selain itu, kementerian dan lembaga yang kerap menggelar rapat di hotel-hotel pasti mengeluarkan biaya cukup besar. Karenanya kementerian harus bijak mengelola anggaran yang diterimanya.

"Itu tidak akan berdampak banyak ke hotel. Rapatnya bisa di kementerian, rapat-rapat itu tidak besar (kalau di kementerian). Apalagi sekarang zaman serba teknologi, rapat bisa gunakan zoom dan itu jauh lebih efisien," jelas Firnando.

Dia menyakini, di tengah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan mengurangi kinerja atau capaian yang telah ditargetkan. "Seharusnya tidak berpengaruh," imbuh politikus muda Golkar itu.

Dikatakan,  dengan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga juga diwajibkan untuk bekerja secara cerdas dan efektif. Ia optimis, dengan hal tersebut kementerian dan lembaga ke depan juga akan efektif dan efisien.

“Dengan adanya masa efisiensi anggaran ini, kementerian diwajibkan untuk kerja cerdas dan efektif sehingga ke depan nanti semua kementerian akan menjadi kementerian yang efektif dan efisien ini bagus sekali," imbuh Firnando.

BACA JUGA:Alokasi APBN Sebesar Rp49,51 triliun

BACA JUGA:Pendapatan Negara dalam APBN 2025 Ditetapkan Rp3.005,1 Triliun