Mantan Kades Pulau Panggung Ditangkap, Dana Desa untuk Judi Sabung Ayam Rugikan Negara Rp500 Juta

Reporter: Agustriawan |

Editor: Novis |

Jumat , 24 Jan 2025 - 12:07

Modus korupsi dana desa kembali terungkap. Proyek fiktif dan judi sabung ayam rugikan negara hingga Rp500 juta! Foto: triawan/sumateraekspres.id--

4. Dokumen Pertanggungjawaban yang Tidak Lengkap – Laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana desa tidak lengkap, bahkan banyak dokumen yang tidak bertandatangan dan tidak sah.

Penyidik Polres Lahat melakukan serangkaian tindakan untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Sejumlah langkah yang telah diambil antara lain:

- Pemeriksaan terhadap 28 orang saksi yang terkait dengan perkara ini.

- Pemeriksaan terhadap 4 orang ahli, yang meliputi ahli dari Kemendagri, ahli dari LKPP, ahli konstruksi, dan ahli dari auditor Inspektorat Kabupaten Lahat.

- Penyitaan 193 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

- Penghitungan volume fisik bangunan bersama ahli untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana.

Setelah melalui berbagai tahapan penyidikan, tersangka I akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. "Berkas perkara dan tersangka selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lahat untuk proses lebih lanjut," ungkapnya.

Tersangka I dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengancam pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.

mantan kades pulau panggung ditangkap, dana desa untuk judi sabung ayam rugikan negara rp500 juta                            lahat,  sumateraekspres.id – kasus dugaan tindak pidana korupsi kembali mencuat di kabupaten lahat, sumatera selatan. kali ini, mantan kepala desa pulau panggung, kecamatan pajar bulan, irawan (57) alias i, menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019 yang diperkirakan merugikan negara sebesar rp. 519.612.200,-.
kapolres lahat akbp god parlasro sinaga s.ik melalui kasat reskrim iptu redho rizki pratama s.trk s.ii m.si mengungkapkan kasus ini berawal setelah pihaknya menerima laporan.
bahwa  dana desa yang totalnya mencapai rp. 850.151.200,- pada tahun anggaran 2019 tersebut dialokasikan untuk empat kegiatan besar, yaitu pembangunan gedung serba guna, pembangunan bak air bersih, rehabilitasi jembatan gantung, dan penyelenggaraan posyandu.
namun, setelah dilakukan penyidikan oleh tim penyidik polres lahat, ditemukan fakta bahwa hanya dua kegiatan yang terealisasi dengan kualitas yang jauh dari standar.
dua kegiatan yang dimaksud, yakni pembangunan gedung serba guna dan bak air bersih. ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya (rab) dan gambar yang telah ditentukan.
baca juga:nah loh, kejaksaan periksa 190 kades terkait dugaan korupsi peta desa fiktif di kabupaten lahat
baca juga:warga demo ke kecamatan tolak pj kades 
bahkan, kedua proyek tersebut juga belum selesai dikerjakan 100%, meskipun sebagian anggaran sudah dicairkan. "sementara dua kegiatan lainnya, yaitu rehabilitasi jembatan gantung dan penyelenggaraan posyandu, sama sekali tidak dilaksanakan dan dinyatakan fiktif," ungkap iptu redho rizki pratama didampingi kanit pidkor ipda rendi, jumat saat press release di mapolres lahat.
penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta penggunaan dana yang tidak transparan. sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh auditor inspektorat kabupaten lahat, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa ini diperkirakan mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
saat diperiksa, tersangka i mengungkapkan bahwa dana yang disalahgunakan tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. "salah satunya untuk bermain judi sabung ayam," tegasnya. 
adapun modus operandi yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana korupsi ini cukup beragam, di antaranya:
1. tidak melakukan musyawarah desa pengelolaan dana desa yang seharusnya melibatkan musyawarah desa tidak dilakukan. 
2. pengelolaan keuangan yang tidak transparan – seluruh pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh tersangka sendiri tanpa melibatkan perangkat desa atau tim pelaksana kegiatan.
3. pekerjaan konstruksi dikorupsi – pekerjaan konstruksi yang seharusnya dikerjakan dengan sistem swakelola oleh masyarakat desa, justru dialihkan kepada pihak lain dengan cara diborongkan. 
4. dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap – laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana desa tidak lengkap, bahkan banyak dokumen yang tidak bertandatangan dan tidak sah.
baca juga:korupsi, eks kades divonis 5 tahun, duit dipakai sawer biduan hingga modal ‘nyalon’ lagi
baca juga:dana desa diduga kembali disalahgunakan, ratusan kades di 4l digarap kejaksaaan, ini penyebabnya 
penyidik polres lahat melakukan serangkaian tindakan untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. sejumlah langkah yang telah diambil antara lain:
- pemeriksaan terhadap 28 orang saksi yang terkait dengan perkara ini.
- pemeriksaan terhadap 4 orang ahli, yang meliputi ahli dari kemendagri, ahli dari lkpp, ahli konstruksi, dan ahli dari auditor inspektorat kabupaten lahat.
- penyitaan 193 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
- penghitungan volume fisik bangunan bersama ahli untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana.
setelah melalui berbagai tahapan penyidikan, tersangka i akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. "berkas perkara dan tersangka selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan negeri lahat untuk proses lebih lanjut," ungkapnya.
baca juga:dinilai tak koperatif, mantan kades lubuk mas ditahan, ini kasusnya 
baca juga:kasus korupsi dana desa: mantan kades digiring ke tahanan, tutupi wajah pakai buku
tersangka i dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
pasal tersebut mengancam pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit rp. 200 juta dan paling banyak rp. 1 miliar.