Menurutnya, peran serta modus ini baru disampaikan secara garis besar saja. Untuk detailknya, nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan.

“Pasal yang diterapkan masih terkait gratifikasi, Pasal 12 huruf b (UU Tipidkor). Tidak menutup kemungkinan akan ada pengembangan pasal selanjutnya, nanti kita lihat hasil penyidikan selanjutnya," tukasnya.

Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH, menambahkan Kajati Sumsel Dr Yulianto SH MH yang memerintahkan OTT ini kepada Kajari Pelembang. Mengingat Kejati Sumsel sedang menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara Big Fish.

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada para tersangka ini, dikarenakan tindakan para tersangka sangat meresahkan para pengusaha dan investor yang sedang membangun dan berinvestasi di Sumatera Selatan.

Penyidik akan melakukan pengembangan untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini," singkatnya.

Terpisah, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesi (Apindo) Sumsel, terkejut dan prihatin atas kasus yang mendera Kadisnakertrans Sumsel.

“Kita sedih, prihatin, dan kehabisan kata-kata. Praktik korupsi dan pemerasan begitu vulgar dan sangat jorok. Ini mencoreng harapan kita semua,” ujar Ketua DPD Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih.

Katanya, perilaku tidak terpuji ini tak hanya merusak tatanan birokrasi. Tapi juga mencederai kepercayaan publik dan tentu iklim investasi.

Para pelaku usaha sempat kembali bergairah, ketika Presiden Prabowo Subianto memantik harapan dengan berbagai kebijakan anti-korupsi yang tegas. 

Namun praktik birokrasi di daerah, khususnya di Sumatera Selatan, justru memadamkan harapan tersebut dengan cara yang sangat kotor.

“Kini, semua mata tertuju pada gubernur Sumsel terpilih, yang diharapkan mampu membawa angin perubahan,” harapnya. 

Dengan wajah dan terobosan baru, pemimpin Sumsel diharapkan berani, bersih, dan mampu membangkitkan kepercayaan publik.

"Kami ingin pemimpin yang benar-benar peduli, yang tidak hanya bersih, tetapi juga berani melakukan reformasi birokrasi besar-besaran. Harapan itu ada, tetapi tidak bisa terwujud tanpa tindakan nyata,” tambah dia. 

Dunia usaha pun menegaskan dukungannya kepada aparat penegak hukum yang bersih, konsisten, dan adil.

"Dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan, diharapkan perekonomian daerah kembali bergairah dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045," ucapnya.