Kemendagri Bersama BPPIK Fokus Evaluasi Program Pembangunan Daerah
Kemendagri bersama BPPIK fokus pada pengawasan dan evaluasi anggaran daerah untuk mencegah pemborosan dan korupsi. Tujuan: Efisiensi anggaran demi pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel! Foto:Dody/Sumateraekspres.id--
JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Kemendagri bekerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk melakukan evaluasi terhadap program pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi anggaran dan memperketat pengawasan di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Aries Marsudiyanto, Kepala BPPIK, mengungkapkan pentingnya pengurangan pemborosan anggaran yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak dan penggunaan konsultan atau studi kelayakan yang tidak relevan.
BACA JUGA:Jam Kerja dan Gaji PPPK Paruh Waktu, Apa yang Perlu Diketahui?
BACA JUGA:SMK Aisyiyah Insan Utama Prabumulih Dibobol Maling, Pelaku Ditangkap Polisi
"Kami berusaha mencari formula agar kebocoran anggaran, bahkan yang berpotensi korupsi, bisa kami cegah dan tangkal," ungkap Aries di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
BPPIK mengimbau pemda untuk lebih fokus dalam penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan efisien dalam mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.
BACA JUGA:Mau Belajar atau Bekerja? 10 Rekomendasi Tablet Terbaik 2025 Ini Siap Menemani Aktivitasmu!
BACA JUGA:Tunjangan Sertifikasi 2025 Berlaku Pemotongan, Ini Besarannya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menambahkan bahwa Kemendagri akan segera memberikan pengarahan kepada inspektorat di seluruh pemda setelah melakukan pertemuan dengan BPPIK.
Tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan dari perencanaan hingga eksekusi program pembangunan daerah.
"Kami menyambut baik kerja sama ini, yang akan memperkuat pengawasan pembangunan di daerah," ujar Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyebutkan bahwa total anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1.200 triliun yang tersebar di 552 daerah memerlukan pengawasan ketat.
BACA JUGA:Hj Ratna Machmud dan H Suprayitno Resmi Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
- Tag
- Share
-
-
