OGAN ILIR, SUMATERAEKSPRES.ID - Kabupaten Ogan Ilir menginjak usia 21 tahun. Telah melewati berbagai dinamika yang tidak mudah dilalui. Di balik tantangan yang semakin sulit, Ogan Ilir terus bangkit. Bertumbuh dan melanjutkan cita-cita pendiri ke generasi selanjutnya. 

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar-Ardani SH MH, akan masuk periode kedua. Dilalui dengan beberapa tantangan yang tidak mudah. Semata-mata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Panca bahkan hingga meneteskan air mata saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna HUT Ke-21  Ogan Ilir. 

"Saya sebagai pengemban amanah sedih rasanya apa yang saya perjuangkan justru dipelintir sebagian pihak. Sedangkan, amanah yang diberikan ini semata-mata sepenuhnya saya perjuangkan untuk memastikan anggaran Kabupaten Ogan Ilir bermanfaat sepenuhnya untuk masyarakat," ungkap Panca. 

Salah satunya terkait kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dia menegaskan, sebenarnya Ogan Ilir tidak pernah berutang dengan BPJS Kesehatan. "Pada 2023, BPJS Kesehatan meminta untuk membiayai UHC (Universal Health Coverage) kurang lebih Rp45 miliar. Sedangkan saya sebagai pengemban amanah dengan DPRD terdahulu, kami hanya mampu menganggarkan Rp25 miliar, yang difokuskan bagi masyarakat miskin di Ogan Ilir," bebernya.

BACA JUGA:Ogan Ilir EXPO Tampilkan Armada, Peringati HUT ke 21 Tahun

BACA JUGA:Kilas Balik Perjuangan, Paripurna DPRD HUT Ogan Ilir ke 21

Kerja sama itu berlanjut sampai 2024, BPJS Kesehatan minta dia sebagai bupati untuk memasukkan biaya BPJS sisanya menjadi utang pokok daerah. "Nah itu yang jadi keberatan saya sebagai bupati. Karena masih banyak masyarakat di pelosok kecamatan, desa yang fasilitas kesehatannya belum terpenuhi," ungkap dia.

Menurutnya, tidak ada gunanya masyarakat Ogan Ilir mendapat fasilitas berobat gratis, tapi tempat berobatnya jauh, harus ke Kota Palembang. Karena masyarakat butuh fasilitas kesehatan yang merata dan dekat tempat tinggalnya. 

Karena itu, diusulkan agar dana Rp45 miliar yang diminta BPJS Kesehatan dapat dialokasikan untuk membangun rumah sakit (RS) pratama dengan fasilitas lengkap atau membangun posyandu di desa-desa. 

Langkah ini akan lebih efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. “Saya bupati yang dipilih oleh masyarakat, saya lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di Ogan Ilir. Fokus kami adalah memastikan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang ada di pelosok,” tegas Panca.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Ogan Ilir telah berkonsultasi dengan BPJS Kesehatan. Juga menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait permasalahan ini.  Panca mengungkapkan bahwa dana yang diterima Ogan Ilir dari Pemprov Sumsel hanya sebesar Rp95 juta. Jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain yang menerima Rp5 miliar hingga Rp20 miliar.

BACA JUGA:Layanan Berobat BPJS Dihentikan, Program Sumsel Berkat Jadi Solusi Bagi Warga Ogan Ilir

BACA JUGA:Komisi IV DPRD Pantau Tunggakan BPJS Rp18 M, Begini Target Dinkes Ogan Ilir dan  Layanan Kesehatan!

“Maka dari itu, saya minta agar ada pertemuan bersama dengan Pemprov Sumsel untuk memastikan perimbangan alokasi dana. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini adil dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Ogan Ilir,” sebutnya.