Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Jadi Fokus Kementerian Agama RI

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 06 Jan 2025 - 17:42

Menteri Agama Republik Indonesia (RI), Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana haji.-Foto: IST-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Agama Republik Indonesia (RI), Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana haji.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah audiensi dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Firmansyah N. Nazaroedin, di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief.

“BPKH perlu memiliki tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah yang pasti, akan sangat sulit untuk meraih hasil yang optimal. Dewan Pengawas harus memberikan saran strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja,” ujar Nasaruddin Umar dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/1/2025).

Menag juga menambahkan bahwa peran Dewan Pengawas BPKH harus dilakukan dengan penuh ketegasan, namun tetap menjaga keseimbangan dengan manajemen.

“Dewan Pengawas tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah direksi dan begitu pula sebaliknya. Penting untuk tetap menjaga batasan peran masing-masing,” lanjutnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko di tubuh BPKH.

Ia mengingatkan bahwa risiko investasi yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerugian besar.

“BPKH harus lebih serius dalam memperkuat manajemen risiko, karena jika tidak dikelola dengan baik, risiko dalam investasi bisa berdampak sangat buruk,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama juga menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi antara BPKH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Komunikasi yang efektif antara BPKH dan MUI sangat penting. Ada perbedaan persepsi mengenai konsep syariah yang harus dijembatani, agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika perbedaan ini tidak diatasi, akan terus menjadi hambatan,” jelasnya.

peningkatan efisiensi pengelolaan dana haji jadi fokus kementerian agama ri                            jakarta, sumateraekspres.id - menteri agama republik indonesia (ri), nasaruddin umar, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana haji.
pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah audiensi dengan ketua dewan pengawas badan pengelola keuangan haji (bpkh), firmansyah n. nazaroedin, di kantor pusat kementerian agama, jakarta. turut hadir dalam pertemuan tersebut, direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umrah, hilman latief.
“bpkh perlu memiliki tujuan yang jelas. tanpa adanya arah yang pasti, akan sangat sulit untuk meraih hasil yang optimal. dewan pengawas harus memberikan saran strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja,” ujar nasaruddin umar dalam pertemuan yang berlangsung pada senin (6/1/2025).
menag juga menambahkan bahwa peran dewan pengawas bpkh harus dilakukan dengan penuh ketegasan, namun tetap menjaga keseimbangan dengan manajemen.
baca juga:peningkatan permintaan pembuatan skck di polres prabumulih, pelayanan diperpanjang hingga akhir pekan
baca juga:prosedur penerbitan nrg terbaru tahun 2025
“dewan pengawas tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah direksi dan begitu pula sebaliknya. penting untuk tetap menjaga batasan peran masing-masing,” lanjutnya.
selain itu, nasaruddin umar juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko di tubuh bpkh.
ia mengingatkan bahwa risiko investasi yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerugian besar.
“bpkh harus lebih serius dalam memperkuat manajemen risiko, karena jika tidak dikelola dengan baik, risiko dalam investasi bisa berdampak sangat buruk,” ujarnya.
baca juga:ribuan warga desa talang kemang gelar aksi demo di depan dprd sumsel
baca juga:kekuatan esper dalam one punch man dari telepati hingga pengendalian badai
dalam kesempatan yang sama, menteri agama juga menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi antara bpkh dan majelis ulama indonesia (mui).
“komunikasi yang efektif antara bpkh dan mui sangat penting. ada perbedaan persepsi mengenai konsep syariah yang harus dijembatani, agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. jika perbedaan ini tidak diatasi, akan terus menjadi hambatan,” jelasnya.
sementara itu, ketua dewan pengawas bpkh, firmansyah n. nazaroedin, mengakui bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi bpkh, terutama terkait dengan koordinasi internal dan pengelolaan investasi.
“saat ini, return investasi bpkh rata-rata hanya mencapai 6,6% hingga 6,7%, yang hampir setara dengan deposito. padahal, yang diharapkan adalah investasi langsung yang bisa memberikan return yang lebih tinggi,” ungkap firmansyah.