DPO Kasus Wanprestasi Apartemen Kembali Dilaporkan dalam Kasus Penyerobotan Tanah, Ini Detilnya

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 16:28

DPO Kasus Wanprestasi Apartemen Kembali Dilaporkan dalam Kasus Penyerobotan Tanah, Ini Detilnya-Foto: IST-

Menurut kuasa hukum warga, Advokat Idasril, SE, SH, MM, MH, masalah ini semakin memburuk dengan adanya dugaan tindak pemerasan.

"Klien kami, yakni warga Kompleks Grand Garden, merasa terganggu dengan tindakan para terlapor. Mereka menduga sertifikat yang diterbitkan pada 2010 adalah palsu," ungkap Idasril, yang turut didampingi oleh tim kuasa hukum lainnya, AKBP (Purn) Jafrizal, SH, MH, dan Stevanus Wijiantoro, SH, MH.

Tindak Pemerasan dan Ancaman Pemagaran

Kasus ini semakin rumit dengan dugaan pemerasan yang terjadi pada awal Agustus 2024. Saat itu, terlapor FB meminta sejumlah uang tebusan sebesar Rp3 miliar dari penghuni kompleks sebagai ganti rugi untuk tanah yang diklaim oleh RS.

Bahkan, ketika permintaan tersebut ditolak, FB mengancam akan memagari jalan akses tersebut dengan membayar tukang.

"Warga sangat keberatan dengan klaim ini. Sertifikat yang terbit pada 2010 bukanlah bukti yang sah, karena tanah itu sudah lama digunakan oleh warga sebagai fasilitas umum. Kami menuntut agar proses ini ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwajib," tegas Idasril.

Warga Kompleks Grand Garden juga menekankan bahwa jalan akses tersebut adalah bagian dari tata kota yang seharusnya menjadi aset pemerintah daerah, bukan milik pribadi.

Mereka berharap agar laporan ini segera diproses oleh Polda Sumsel, mengingat dampak yang dirasakan oleh para penghuni perumahan.

dpo kasus wanprestasi apartemen kembali dilaporkan dalam kasus penyerobotan tanah, ini detilnya                            palembang, sumateraekspres.id – sebanyak 198 kepala keluarga (kk) yang mendiami kompleks perumahan elit grand garden di palembang, pada sabtu (4/1/2025) siang, melaporkan dugaan penyerobotan tanah yang digunakan sebagai akses masuk ke kompleks mereka.
laporan tersebut disampaikan langsung ke sentra kepolisian terpadu (spkt) polda sumsel.
kasus yang dilaporkan kali ini berhubungan dengan klaim kepemilikan tanah yang terletak di jalan brigjen hasan kasim simpang celentang, kelurahan bukit sangkal, kecamatan kalidoni, kota palembang. tanah tersebut sebelumnya digunakan sebagai jalan akses menuju kompleks perumahan grand garden.
para pelapor menuduh tiga individu terkait dalam dugaan penyerobotan ini.
baca juga:akhir liburan sekolah, deras waterboom dinasti land kayuagung ramai pengunjung dengan tarif masuk rp25 ribu
baca juga:kantor bri unit kota 1 prabumulih pindah ke lokasi baru pada 6 januari 2024
tiga nama yang dilaporkan adalah sm, fb, dan rs. sm, yang juga tercatat dalam daftar pencarian orang (dpo) polda sumsel dalam kasus wanprestasi pembangunan apartemen , diduga terlibat dalam penyerobotan ini.
selain itu, sm juga tercatat sebagai pengembang perumahan grand garden.
fb, yang berperan sebagai kuasa jual tanah, mengklaim bahwa tanah yang digunakan sebagai akses masuk tersebut adalah milik rs.
hal ini memicu perselisihan antara warga dan pihak-pihak yang terlibat.
baca juga:toyota ajak anda bergabung dalam gerakan it’s time for everyone, saatnya kurangi sampah anorganik!
baca juga:bandara silampari padat, jalinsum muratara rawan kecelakaan akibat hewan ternak berkeliaran, ini kata kapolres
rs, selaku yang mengklaim sebagai pemilik tanah, memperkenalkan sertifikat hak satuan rumah (shm) yang diterbitkan pada tahun 2010, yang menurut warga dianggap tidak sah.
para penghuni menegaskan bahwa jalan tersebut sudah ada jauh sebelum sertifikat itu terbit, dan telah menjadi fasilitas umum yang digunakan oleh warga sejak awal tahun 2000-an.
menurut kuasa hukum warga, advokat idasril, se, sh, mm, mh, masalah ini semakin memburuk dengan adanya dugaan tindak pemerasan.
"klien kami, yakni warga kompleks grand garden, merasa terganggu dengan tindakan para terlapor. mereka menduga sertifikat yang diterbitkan pada 2010 adalah palsu," ungkap idasril, yang turut didampingi oleh tim kuasa hukum lainnya, akbp (purn) jafrizal, sh, mh, dan stevanus wijiantoro, sh, mh.
tindak pemerasan dan ancaman pemagaran
kasus ini semakin rumit dengan dugaan pemerasan yang terjadi pada awal agustus 2024. saat itu, terlapor fb meminta sejumlah uang tebusan sebesar rp3 miliar dari penghuni kompleks sebagai ganti rugi untuk tanah yang diklaim oleh rs.
bahkan, ketika permintaan tersebut ditolak, fb mengancam akan memagari jalan akses tersebut dengan membayar tukang.
"warga sangat keberatan dengan klaim ini. sertifikat yang terbit pada 2010 bukanlah bukti yang sah, karena tanah itu sudah lama digunakan oleh warga sebagai fasilitas umum. kami menuntut agar proses ini ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwajib," tegas idasril.
warga kompleks grand garden juga menekankan bahwa jalan akses tersebut adalah bagian dari tata kota yang seharusnya menjadi aset pemerintah daerah, bukan milik pribadi.
mereka berharap agar laporan ini segera diproses oleh polda sumsel, mengingat dampak yang dirasakan oleh para penghuni perumahan.