Kaget Ditolak Berobat Pakai JKN KIS, Kepesertaan Puluhan Ribu Warga di Sumsel Nonaktif

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:31

Kerja sama penyelenggaraan JKN KIS antara Pemkab Ogan Ilir dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang telah berakhir 31 Desember 2024 dan belum diperpanjang. "Maka kami informasikan terhitung 1 Januari 2025 status kepesertaan BPJS yang didaftarkan oleh Pemkab Ogan Ilir menjadi nonaktif sementara. Sambil mcnunggu perpanjangan perjanjian kerja sama," jelas Indah.

Sembari menunggu itu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menjadi peserta BPJS mandiri, dengan iuran bulanan dibayar sendiri oleh masyarakat. Barulah nanti setelah perjanjian kerja sama diperpanjang kembali, maka masyarakat bisa berobat lagi dengan didanai Pemkab Ogan Ilir kembali.

Sedangkan untuk kepesertaan yang dinonaktifkan tapi akan berobat ke puskesmas, tetap diberikan pelayanan seperti biasa tanpa dipungut biaya. Kondisi ini disayangkan para wakil rakyat yang duduk di Komisi IV DPRD Ogan Ilir.

"Setelah kami tanyakan, ternyata ada tunggakan Pemkab Ogan Ilir yang mengcover biaya masyarakat kurang mampu untuk kepesertaan KIS ke BPJS sekitar Rp18 miliar," ungkap Wakil Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Muhammad Sayuti SH.

Karena belum ada kejelasan terkait pembayaran tunggakan itu, akhirnya kerja sama diputus sementara oleh BPJS Kesehatan sampai ada kejelasan dari Pemkab Ogan Ilir. "Kami sudah tanyakan kenapa mendadak dan tiba-tiba. Meskipun jatuh temponya per 31 Desember 2024, ternyata 3 bulan sebelumnya sudah dilakukan komunikasi dengan BPJS Kesehatan, tapi belum menemukan titik temu. Karena minimal dari 9 bulan yang tertunggak itu harus dibayar dulu," ungkapnya.

Ketersediaan anggaran ini yang masih jadi tanda tanya, ada tidaknya untuk pembayaran tersebut. "Cuma yang kami sayangkan dari Komisi IV, kenapa seperti tidak diseriusi. Karena yang namanya kesehatan itu kan urusan wajib," jelas ketua Fraksi PKS Ogan Ilir ini.

Semestinya, ucap Sayuti, 3 bulan sebelum kerja sama berakhir, harus diperjelas kelanjutannya. “Saat ini ada sekitar 65 ribu masyarakat Ogan Ilir yang dicover BPJS KIS, kini tidak jelas jaminan kesehatannya. Bayangkan bagaimana nasib mereka yang mengalami penyakit berat seperti kanker atau cuci darah dan lainnya,” bebernya.

Sedangkan kelanjutan BPJS KIS ini belum ada kejelasan. "Nonaktif sementara ini berapa lama? Belum ada kejelasan. Kami minta OPD terkait, khususnya Dinkes harus segera meclearkan masalah ini," pinta Sayuti.

Sayuti berharap solusi yang diberikan jangan menyarankan masyarakat pindah ke BPJS mandiri. Tapi mungkin bisa ikut kepesertaan provinsi atau jika bisa dengan bantuan CSR perusahaan di Ogan Ilir. "Kami dari Komisi IV ingin permasalahan ini segera di-clear-kan. Agar masyarakat punya kepastian," pungkasnya.

Sementara di Kabupaten Empat Lawang, sejak 1 November 2024, sebanyak 43.517 peserta BPJS Kesehatan yang sempat ditanggung Pemkab Empat Lawang kehilangan akses layanan kesehatannya. Pemkab Empat Lawang juga menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Tunggakannya mencapai Rp38 miliar. Pemkab Empat Lawang tercatat menunggak iuran BPJS Kesehatan selama tiga tahun terakhir. Rinciannya, tunggakan 2022 sebesar Rp5.452.897.430. Lalu 2023 mencapai Rp19.603.010.000 dan tunggakan 2024 sebesar Rp13.429.017.000.

kaget ditolak berobat pakai jkn kis, kepesertaan puluhan ribu warga di sumsel nonaktif                            sumsel, sumateraekspres.id – sebanyak kurang lebih 65 ribu warga kurang dan tidak mampu di ogan ilir sementara ini tanpa perlindungan jaminan kesehatan (jamkes). mereka belum bisa berobat lagi menggunakan kartu bpjs kis. sebab, perjanjian kerja sama (pks) antara pemkab ogan ilir dengan bpjs kesehatan belum diperpanjang.
kitum, salah seorang warga ogan ilir yang hendak berobat pakai kartu bpjs kis mengaku kaget ketika ditolak rsud tanjung senai. awalnya 31 desember 2024, dia berobat ke puskesmas desa betung, kecamatan lubuk keliat. 
“saat itu pakai bpjs kis masih bisa. terus dirujuk hari ini (2 januari 2025) ke rsud tanjung senai. tapi kata pihak rumah sakit tidak bisa, karena kartu bpjs kis ditangguhkan. katanya kalau mau berobat pindah ke umum,” jelasnya, kemarin.
karena itu, dia pun pulang dengan perasaan kecewa. sebab, sebelumnya tidak dapat pemberitahuan kalau kartu bpjs kis tidak aktif lagi. “niatnya mau periksa benjolan di badan,” imbuhnya.
warga tanjung batu, cibot (60), yang datang berobat ke rsud tanjung senai juga merasa kecewa. “tidak dilayani karena kartu bpjs kis ditangguhkan," ungkapnya.  arman, warga indralaya mengatakan, adiknya dirujuk dari rs di indralaya ke rs di palembang. selasa (31/12/2024) malam.
baca juga:daftar hingga ambil obat masih banyak keluhan, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan
baca juga: potensi tekor rp20 t, pembayaran klaim bpjs kesehatan di sumsel masih lancar, kemungkinan iuran peserta naik
namun rabu (1/1/2025) pukul 12.00 wib, ada pemberitahuan dari pihak rumah sakit bahwa kartu bpjs kis atas nama adiknya ditangguhkan alias tidak aktif. “terpaksa harus membayar pelayanan kesehatan di rsmh sebesar rp2,7 juta," cetusnya.
direktur rsud ogan ilir, dr andi nopan mengatakan, pihaknya akan segera mencarikan solusi terbaik. mengatasi pasien yang ditanggung bpjs kis, tapi masih ada penangguhan kerja sama sementara antara bpjs kesehatan dengan pemkab ogan ilir.
"ugd tetap memberikan pelayanan seperti biasa, berkomitmen tetap melakukan pelayanan terbaik, tetap membantu masyarakat, sambil kita tunggu dulu hasil kesepakatan," jawab andi. 
kepala dinas kesehatan ogan ilir, hendra kudeta melalui kabid sumber daya kesehatan, indah mulyana menjelaskan, pihaknya memang sudah mengeluarkan surat edaran per 2 januari 2025. 
edaran itu menindaklanjuti surat dari kepala bpjs kesehatan cabang palembang kepada bupati ogan ilir tanggal 27 desember 2024 tentang pemberitahuan berakhirnya rencana kerja jkn-kis (pbpu/bp pemda kabupaten ogan ilir). 
baca juga:kejaksaan negeri lahat lakukan monitoring kepatuhan bpjs ketenagakerjaan di pt. ppa
baca juga: berikan layanan terbaik tingkat satu, terima pasien bpjs kesehatan 
kerja sama penyelenggaraan jkn kis antara pemkab ogan ilir dan bpjs kesehatan kantor cabang palembang telah berakhir 31 desember 2024 dan belum diperpanjang. "maka  kami informasikan terhitung 1 januari 2025 status kepesertaan bpjs yang didaftarkan oleh pemkab ogan ilir menjadi nonaktif sementara. sambil mcnunggu perpanjangan perjanjian kerja sama," jelas indah. 
sembari menunggu itu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menjadi peserta bpjs mandiri, dengan iuran bulanan dibayar sendiri oleh masyarakat. barulah nanti setelah perjanjian kerja sama diperpanjang kembali, maka masyarakat bisa berobat lagi dengan didanai pemkab ogan ilir kembali.
sedangkan untuk kepesertaan yang dinonaktifkan tapi akan berobat ke puskesmas, tetap diberikan pelayanan seperti biasa tanpa dipungut biaya. kondisi ini disayangkan para wakil rakyat yang duduk di komisi iv dprd ogan ilir. 
"setelah kami tanyakan, ternyata ada tunggakan pemkab ogan ilir yang mengcover biaya masyarakat kurang mampu untuk kepesertaan kis ke bpjs sekitar rp18 miliar," ungkap wakil komisi iv dprd ogan ilir, muhammad sayuti sh.
karena belum ada kejelasan terkait pembayaran tunggakan itu, akhirnya kerja sama diputus sementara oleh bpjs kesehatan sampai ada kejelasan dari pemkab ogan ilir. "kami sudah tanyakan kenapa mendadak dan tiba-tiba. meskipun jatuh temponya per 31 desember 2024, ternyata 3 bulan sebelumnya sudah dilakukan komunikasi dengan bpjs kesehatan, tapi belum menemukan titik temu. karena minimal dari 9 bulan yang tertunggak itu harus dibayar dulu," ungkapnya. 
baca juga:infrastruktur jalan, drainase, restorasi sungai hingga pemutihan tunggakan bpjs kesehatan 
baca juga:menkes budi gunadi pastikan tak ada kenaikan iuran bpjs kesehatan di tahun 2025
ketersediaan anggaran ini yang masih jadi tanda tanya, ada tidaknya untuk pembayaran tersebut. "cuma yang kami sayangkan dari komisi iv, kenapa seperti tidak diseriusi. karena yang namanya kesehatan itu kan urusan wajib," jelas ketua fraksi pks ogan ilir ini. 
semestinya, ucap sayuti, 3 bulan sebelum kerja sama berakhir, harus diperjelas kelanjutannya. “saat ini ada sekitar 65 ribu masyarakat ogan ilir yang dicover bpjs kis, kini tidak jelas jaminan kesehatannya. bayangkan bagaimana nasib mereka yang mengalami penyakit berat seperti kanker atau cuci darah dan lainnya,” bebernya.
sedangkan kelanjutan bpjs kis ini belum ada kejelasan. "nonaktif sementara ini berapa lama? belum ada kejelasan. kami minta opd terkait, khususnya dinkes harus segera meclearkan masalah ini," pinta sayuti.
sayuti berharap solusi yang diberikan jangan menyarankan masyarakat pindah ke bpjs mandiri. tapi mungkin bisa ikut kepesertaan provinsi atau jika bisa dengan bantuan csr perusahaan di ogan ilir. "kami dari komisi iv ingin permasalahan ini segera di-clear-kan. agar masyarakat punya kepastian," pungkasnya. 
sementara di kabupaten empat lawang, sejak 1 november 2024, sebanyak 43.517 peserta bpjs kesehatan yang sempat ditanggung pemkab empat lawang kehilangan akses layanan kesehatannya. pemkab empat lawang juga menunggak pembayaran iuran bpjs kesehatan.
baca juga:bpjs kesehatan dan pt pamapersada nusantara buka loker bagi lulusan sma dan s1, ini posisinya
baca juga:cara cairkan jht bpjs ketenagakerjaan setelah phk atau resign, ikuti langkah mudah ini
tunggakannya mencapai rp38 miliar. pemkab empat lawang tercatat menunggak iuran bpjs kesehatan selama tiga tahun terakhir. rinciannya, tunggakan 2022 sebesar rp5.452.897.430. lalu 2023 mencapai rp19.603.010.000 dan tunggakan 2024 sebesar rp13.429.017.000.
kepala bagian sdm, umum, dan komunikasi bpjs kesehatan cabang lubuklinggau, patria danu, mengatakan, pihaknya telah berkirim surat ke kepada pj bupati empat lawang. menginformasikan berakhirnya rencana kerja pbpu/bp 2024.
dengan begitu, layanan kesehatan terhadap 43.517 peserta akan dinonaktifkan. pemkab juga diminta menyelesaikan tunggakan rp38 miliar itu. plt kepala dinas kesehatan (kadinkes) empat lawang, deri kurniawan mengatakan, perjanjian kerja sama dengan bpjs cabang lubuklinggau hanya 10 bulan.
berlaku januari sampai oktober 2024. “jadi mulai november dan desember 2024 ditangguhkan dulu, sampai ada perjanjian berikutnya," tukasnya. pj bupati empat lawang, fauzan khoiri menjelaskan, 2025 ini tunggakan bpjs kis berangsur dilunasi. "ke depan akan fokus melunasi tunggakan bpjs kesehatan," tukasnya. 
baca juga:bawaslu lahat daftarkan petugas adhoc ke bpjs ketenagakerjaan untuk perlindungan sosial optimal
baca juga:bpjs kesehatan buka lowongan kerja administrasi, daftar sesuai domisili, segera lamar yuk!
terpisah, pj bupati oki, ir h asmar wijaya memastikan, akhir  2024 pemkab oki dan bpjs kesehatan telah melakukan perpanjangan penandatanganan kerja sama jkn kis 2025."itu bentuk komitmen kami berikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat oki," tegasnya.
dengan begitu, oki sudah mencapai universal health coverage (uhc). capaian cakupan kepesertaan di akhir 2024 mencapai 96 persen dengan total 755 ribu warga tercover bpjs. peserta yang dibiayai pemkab oki sebanyak 91.617 jiwa.
selain melanjutkan kerja sama bpjs kis, pemkab oki mendukung penuh rsud tugu jaya untuk memenuhi syarat melayani pasien bpjs kesehatan. rsud tugu jaya awalnya puskesmas, lalu naik status menjadi rumah sakit pratama dan kini tipe d.
dengan dibukanya layanan bpjs kesehatan, masyarakat di wilayah lempuing dan sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke rsud kayuagung yang selama ini menjadi rujukan utama. 
di banyuasin, kerja sama bpjs kis juga berlanjut. kepastian ini disampaikan kepala dinkes banyuasin, dr rini pratiwi mkes melalui kabid yankes, suparsih. “masih tetap jalan,” ucapnya.
diakui, pemkab banyuasin masih punya tunggakan untuk desember sebesar rp5 miliar yang belum dibayarkan kepada bpjs kesehatan. tunggakan itu merupakan iuran kepesertaan pbi apbd.
saat ini, banyuasin sudah uhc, dengan peserta bpjs kesehatan 98.51 persen atau 853.978 jiwa dari total 866.909 jiwa. "tersisa 12.931 jiwa lagi yang belum tercover," tukasnya. 
di lahat, kepesertaan bpjs kesehatan juga sudah mencapai 100 persen.  dengan kata lain, semua warga lahat sudah di lingkungan jaminan kesehatan. 
tahun ini, pemkab lahat telah menganggarkan sekitar rp46 miliar untuk menjamin kesehatan bagi 106 ribu warga non penerima upah.
kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) lahat, m ghufron, mengungkapkan anggaran ini ditujukan untuk warga lahat yang bukan merupakan penerima upah. "program jaminan kesehatan ini merupakan upaya untuk memastikan semua warga lahat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan terjamin, tanpa terkecuali," tuturnya.
kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bapeda) lahat, feriyansyah eka putra, menjelaskan bahwa program berobat gratis bagi masyarakat masih akan terus berlanjut. program ini, menurut feriyansyah, merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dijalankan pemerintah untuk memenuhi hak warga atas kesehatan.