Gugat ke MK 11 Hasil Pilkada di Sumsel, Berpotensi Bertambah, Bawaslu Sumsel Siapkan Bahan Keterangan

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 09 Dec 2024 - 22:35

Grafis Gugatan PHP Kada di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Sumsel-foto: jehan-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus menerima pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2024. Hingga pukul 21.00 WIB, Senin (9/12), tercatat 195 PHPkada. Di antaranya 11 gugatan hasil pilkada di 9 daerah kabupaten/kota se-Sumsel.

Permohonan diajukan oleh pihak paslon merasa mendapati dugaan pelanggaran, ataupun masyarakat. Termasuk pilkada Empat Lawang dan Ogan Ilir (OI), yang pasangan calon (paslon) tunggalnya melawan kotak kosong. Meski masing-masing paslon tersebut memperoleh suara unggul jauh dari kotak kosong.

Bahkan untuk pilkada empat lawang, diajukan 2 permohonan sekaligus. Permohonan pertama, dengan pemohon Ruli Margianto dan Anggi Aribowo. Mereka memberikan kuasa kepada Martadinata SH dkk. Pengajuan permohonan pada Rabu (4/12/2024), pukul 12.39 WIB.

Permohonan kedua, diajukan Kamis (5/12/2024), pukul 14.15 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Pemohonnya H Budi Antoni Aljufri, yang memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho SH dkk.

Termasuk pilkada Kabupaten OI, hasilnya digugat ke MK. Pengajuan permohonan Jumat (6/12/2024), pukul 23.54 WIB. Dengan pemohon Desva Adelia Rachmadani, selaku Ketua Badan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) DPC Kabupaten OI. Dia memberi kuasa kepada Siti Fatona.

Terakhir terpantau mendaftar dari Sumsel adalah PHP Kada Kabupaten Lahat. Pengajuan Permohonan, Senin, 09 Desember 2024, pukul 19.18 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 178 /PAN.MK/e-AP3/12/2024. Pemohon: Yulius Maulana dan Budiarto (Paslon nomor urut 01).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Kurniawan SPd, membenarkan hingga Senin malam (9/12) sudah ada sebanyak 11 permohonan yang masuk ke MK. “Namun dari 11 laporan (pengajuan PHPKada) itu untuk 9 hasil pilkada/daerah yang ada,” terangnya, kemarin.

Bawaslu Sumsel sejauh ini akan menyiapkan bahan keterangan untuk di MK nanti. Karena Bawaslu sebagai pihak yang memberikan keterangan di MK. "MK nanti akan minta keterangan dari Bawaslu, hasil pengawasannya bagaimana dan itu nanti akan disampaikan ke MK," jelasnya.

Kurniawan menambahkan, perkiraan bulan Januari 2025 sidang di MK mulai jalan. "Tapi kami belum tahu jadwal di Sumsel. Pastinya yang berproses, di MK belum penetapan,” sebutnya, saat dikonfirmasi Sumatera Ekspres.

Sementara untuk hasil pilkada kabupaten/kota lain yang tidak ada gugatan ke MK, jadwal pelantikkan sesuai tahapan 17 Februari 2025. “Artinya bila ada yang tengah berproses (di MK), bisa jadi tidak dilantik 17 Februari 2025. Karena harus menunggu selesainya perkara (putusan MK)," tegas Kurniawan.

gugat ke mk 11 hasil pilkada di sumsel, berpotensi bertambah, bawaslu sumsel siapkan bahan keterangan                            sumsel, sumateraekspres.id - mahkamah konstitusi (mk) masih terus menerima pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (phpkada) tahun 2024. hingga pukul 21.00 wib, senin (9/12), tercatat 195 phpkada. di antaranya 11 gugatan hasil pilkada di 9 daerah kabupaten/kota se-sumsel. 
permohonan diajukan oleh pihak paslon merasa mendapati dugaan pelanggaran, ataupun masyarakat. termasuk pilkada empat lawang dan ogan ilir (oi), yang pasangan calon (paslon) tunggalnya melawan kotak kosong. meski masing-masing paslon tersebut memperoleh suara unggul jauh dari kotak kosong. 
bahkan untuk pilkada empat lawang, diajukan 2 permohonan sekaligus. permohonan pertama, dengan pemohon ruli margianto dan anggi aribowo. mereka memberikan kuasa kepada martadinata sh dkk. pengajuan permohonan pada rabu (4/12/2024), pukul 12.39 wib.
permohonan kedua, diajukan kamis (5/12/2024), pukul 14.15 wib, sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik (e-ap3) nomor 24/pan.mk/e-ap3/12/2024. pemohonnya h budi antoni aljufri, yang memberikan kuasa kepada fahmi nugroho sh dkk.
baca juga:gugat ke mk 10 hasil pilkada di sumsel, berpotensi bertambah, bawaslu sumsel siapkan bahan keterangan
baca juga:reaksi askolani dan prima salam, soal gugatan ke mk hasil perolehan suara pilkada serentak 2024
termasuk pilkada kabupaten oi, hasilnya digugat ke mk. pengajuan permohonan jumat (6/12/2024), pukul 23.54 wib. dengan pemohon desva adelia rachmadani, selaku ketua badan pemantau pemilihan sumatera selatan (bp2ss) dpc kabupaten oi. dia memberi kuasa kepada siti fatona. 
terakhir terpantau mendaftar dari sumsel adalah php kada kabupaten lahat. pengajuan permohonan, senin, 09 desember 2024, pukul 19.18 wib, sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik (e-ap3) nomor 178 /pan.mk/e-ap3/12/2024. pemohon:  yulius maulana dan budiarto (paslon nomor urut 01).
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel kurniawan spd, membenarkan hingga senin malam (9/12) sudah ada sebanyak 11 permohonan yang masuk ke mk. “namun dari 11 laporan (pengajuan phpkada) itu untuk 9 hasil pilkada/daerah yang ada,” terangnya, kemarin.
bawaslu sumsel sejauh ini akan menyiapkan bahan keterangan untuk di mk nanti. karena bawaslu sebagai pihak yang memberikan keterangan di mk. "mk nanti akan minta keterangan dari bawaslu, hasil pengawasannya bagaimana dan itu nanti akan disampaikan ke mk," jelasnya. 
baca juga:10 laporan pilkada sumsel masuk ke mk, bawaslu siapkan keterangan untuk sidang
baca juga:pilkada 2024 di musi rawas, lubuklinggau, dan musi rawas utara: partisipasi pemilih meningkat signifikan
kurniawan menambahkan, perkiraan bulan januari 2025 sidang di mk mulai jalan. "tapi kami belum tahu jadwal di sumsel. pastinya yang berproses, di mk belum penetapan,” sebutnya, saat dikonfirmasi sumatera ekspres.
sementara untuk hasil pilkada kabupaten/kota lain yang tidak ada gugatan ke mk, jadwal pelantikkan sesuai tahapan 17 februari 2025. “artinya bila ada yang tengah berproses (di mk), bisa jadi tidak dilantik 17 februari 2025. karena harus menunggu selesainya perkara (putusan mk)," tegas kurniawan.
terpisah, pantauan di website mahkamah konstitusi (mk) ri, terus bertambah pengajuan permohonan php kada tahun 2024. mempermasalahkan hasil pemilihan bupati dan wali kota. hingga berita ini diturunkan, belum ada permohonan php kada gubernur. 
mk dijadwalkan membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan sampai 18 desember 2024. pemohon dapat mengajukan permohonan ke mk, 3 hari kerja sejak kpu daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pilkada.
baca juga:57.000 pemilih abstain di pilkada oku
baca juga:polisi ciduk pemicu bentrokan di pkk rawas ilir, saat pilkada muratara 2024
“batas waktu kan masing-masing berbeda tergantung provinsi itu, tapi provinsi menetapkannya. kalau sudah ditetapkan, baru tiga hari kerja setelah sejak ditetapkan itu,” ujar ketua mk suhartoyo, kepada wartawan di gedung mk 1, jakarta pusat, senin (9/12).
setelah mengajukan permohonan, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-ap3 (akta pengajuan permohonan pemohon elektronik) kepada pemohon atau kuasa hukum.
permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan, akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (brpk) melalui sistem e-brpk. pemohon akan menerima akta registrasi perkara konstitusi (arpk) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam brpk tersebut.
setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh mk. “setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar gelar perkara pada masing-masing panelnya, kemudian nanti menetapkan hari sidangnya,” jelas suhartoyo.
baca juga:luber unggul telak di pagaralam, ppp raih kemenangan besar di pilkada serentak sumsel 2024
baca juga:pilkada berjalan lancar dan kondusif
menurutnya, sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar awal januari 2025. persidangan php kada nanti hampir sama dengan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) legislatif tahun 2024 kemarin.
persidangan akan dilaksanakan dengan 3 panel. terdiri dari masing-masing 3 hakim konstitusi. yang berbeda dengan phpu, php kada diputus mk dalam tenggang waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-bprk.