Dorong Optimalisasi Pajak dan Keteriban Kendaraan, Komisi III DPRD Sumsel

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 23 Mar 2025 - 21:39

Tamtama Tanjung - FOTO: DUDUN/SUMEKS-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Peningkayan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan. Komisi III DPRD Sumsel sebagai mitra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendorong optimalisasi pengelolaan pajak. Hal ini dilakukan untuk mendukung target penerimaan pajak yang lebih tinggi di 2025.

Ketua Komisi III DPRD Sumsel Tamtama Tanjung optimis penerimaan pajak bisa meningkat. ‘’Saat ini ada beberapa sumber penerimaan yang bisa dimaksimalkan, seperti pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, serta pajak kendaraan alat berat yang baru diberlakukan," ujar Tamtama.

Selain itu, sumber pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan adalah pajak air permukaan non-mineral. Untuk 2025, Sumsel menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1,2 triliun, lebih tinggi dari tahun 2024. Namun, Tamtama mengingatkan untuk mencapai target tersebut, Bapenda harus lebih tertib dalam pengelolaan pajak.

Salah satu langkah konkret lain yang harus lebih diperhatikan adalah penertiban kendaraan berpelat B yang beroperasi di Sumsel. ‘’Kendaraan ini harus segera diopsen ke pemerintah daerah agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,’’ katanya.

Dikatakan, dengan sistem bagi hasil 65-35, pemerintah daerah memiliki semangat lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan. Lebih lanjut, Tamtama juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan pendapatan daerah. ‘’Saat ini, ada 12 BUMD yang bermitra dengan Komisi III DPRD Sumsel, termasuk Bank Sumsel Babel (BSB), SMS, TSM, Jakabaring Sport City (JSC), dan Sumsel Energy,’’ katanya.

Namun, ditegaskan untuk tahun ini belum ada penyertaan modal bagi BUMD. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal hanya diberikan kepada BUMD yang terbukti menguntungkan. "Permintaan penyertaan modal pasti ada, tetapi apa gunanya diberikan dana jika perusahaan tersebut merugi. Indikator keberhasilan sebuah BUMD adalah dividen dan kontribusi terhadap pendapatan daerah," tegasnya.

dorong optimalisasi pajak dan keteriban kendaraan, komisi iii dprd sumsel                             palembang, sumateraekspres.id –  peningkayan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan. komisi iii dprd sumsel sebagai mitra badan pendapatan daerah (bapenda) mendorong optimalisasi pengelolaan pajak. hal ini dilakukan untuk mendukung target penerimaan pajak yang lebih tinggi di 2025.
ketua komisi iii dprd sumsel tamtama tanjung optimis penerimaan pajak bisa meningkat.  ‘’saat ini ada beberapa sumber penerimaan yang bisa dimaksimalkan, seperti pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, serta pajak kendaraan alat berat yang baru diberlakukan," ujar tamtama.
selain itu, sumber pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan adalah pajak air permukaan non-mineral. untuk 2025, sumsel menargetkan penerimaan pajak sebesar rp1,2 triliun, lebih tinggi dari tahun 2024. namun, tamtama mengingatkan untuk mencapai target tersebut, bapenda harus lebih tertib dalam pengelolaan pajak.
salah satu langkah konkret lain yang harus lebih diperhatikan adalah penertiban kendaraan berpelat b yang beroperasi di sumsel. ‘’kendaraan ini harus segera diopsen ke pemerintah daerah agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,’’ katanya.
baca juga:bupati muba ajak wajib pajak lapor spt tahunan
baca juga:diserbu wajib pajak, kantor pajak lubuklinggau buka pojok pajak di muratara untuk perluas jangkauan layanan
dikatakan, dengan sistem bagi hasil 65-35, pemerintah daerah memiliki semangat lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan. lebih lanjut, tamtama juga menyinggung peran badan usaha milik daerah (bumd) dalam meningkatkan pendapatan daerah. ‘’saat ini, ada 12 bumd yang bermitra dengan komisi iii dprd sumsel, termasuk bank sumsel babel (bsb), sms, tsm, jakabaring sport city (jsc), dan sumsel energy,’’ katanya.
namun, ditegaskan untuk tahun ini  belum ada penyertaan modal bagi bumd. keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal hanya diberikan kepada bumd yang terbukti menguntungkan. "permintaan penyertaan modal pasti ada, tetapi apa gunanya diberikan dana jika perusahaan tersebut merugi. indikator keberhasilan sebuah bumd adalah dividen dan kontribusi terhadap pendapatan daerah," tegasnya.

Tag

Share