Hasil Audit Investigatif BPK, Kerugian Negara Dugaan Korupsi Kasus Tambang di Sumsel Hampir Setengah T

Reporter: emha |

Editor: Martha |

Senin , 14 Oct 2024 - 10:25

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto serahkan LHP PKN kasus dugaan korupsi pengelolaan izin tambang kepada Kepala Kejati Sumsel Dr Yulianto SH MH.-foto: BPK RI-

JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah merampungkan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) dalam kasus dugaan korupsi pertambangan batubara di Sumatera Selatan (Sumsel).

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif PKN itu berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua BPK RI, Hendra Susanto didampingi oleh Auditor Utama Investigasi I Nyoman Wara menyerahkan LHP PKN itu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr Yulianto SH MH, Selasa (8/10) lalu.

Penyerahan LHP PKN itu berlangsung di kantor pusat BPK RI.

Pemeriksaan dilakukan atas penambangan batubara oleh PT Andalas Bara Sejahtera di area izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Juga penambangan batubara di wilayah koridor antara izin usaha pertambangan operasi produksi PT Andalas Bara Sejahtera dengan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2010-2016.

Dari hasil penghitungan, BPK RI menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam aktivitas penambangan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Penyimpangan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp488,94 miliar. Hampir setengah triliun (T).

BACA JUGA:Berharap Tambang Memberi Manfaat

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menekankan pentingnya tindak lanjut atas laporan yang diserahkan, guna memperjelas perkara yang sedang berlangsung.

"Kami berharap hasil penghitungan kerugian negara ini bisa ditindaklanjuti segera untuk membuat terangnya perkara," ujar Hendra.

hasil audit investigatif bpk, kerugian negara dugaan korupsi kasus tambang di sumsel hampir setengah t                            jakarta,sumateraekspres.id-badan pemeriksa keuangan (bpk) ri telah merampungkan penghitungan kerugian negara (lhp pkn) dalam kasus dugaan korupsi pertambangan batubara di sumatera selatan (sumsel).
laporan hasil pemeriksaan investigatif pkn itu berdasarkan permintaan dari penyidik kejaksaan tinggi sumatera selatan. 
wakil ketua bpk ri, hendra susanto didampingi oleh auditor utama investigasi i nyoman wara menyerahkan lhp pkn itu kepada kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan, dr yulianto sh mh, selasa (8/10) lalu.
penyerahan lhp pkn itu berlangsung di kantor pusat bpk ri. 
baca juga:kejati sumsel naikkan status kasus tambang batubara ke penyidikan
baca juga:kasus korupsi izin tambang batubara, tersangka dan barang bukti diserahkan ke jpu kejari lahat
pemeriksaan dilakukan atas penambangan batubara oleh pt andalas bara sejahtera di area izin usaha pertambangan milik pt bukit asam (persero) tbk.
juga penambangan batubara di wilayah koridor antara izin usaha pertambangan operasi produksi pt andalas bara sejahtera dengan izin usaha pertambangan operasi produksi pt bukit asam (persero) tbk tahun 2010-2016.
dari hasil penghitungan, bpk ri menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam aktivitas penambangan yang melibatkan pihak-pihak terkait.
penyimpangan ini menyebabkan kerugian negara sebesar rp488,94 miliar. hampir setengah triliun (t).
baca juga:tetap tersangka, gugatan pra peradilan ditolak hakim, kasus mega korupsi iup tambang batu bara rp555 miliar
baca juga:berharap tambang memberi manfaat 
dalam kegiatan tersebut, wakil ketua bpk hendra susanto  menekankan pentingnya tindak lanjut atas laporan yang diserahkan, guna memperjelas perkara yang sedang berlangsung.
"kami berharap hasil penghitungan kerugian negara ini bisa ditindaklanjuti segera untuk membuat terangnya perkara," ujar hendra.
laporan ini disusun berdasarkan peraturan bpk nomor 1 tahun 2020, yang memberikan wewenang kepada bpk untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
tujuan dari pemeriksaan investigatif ini untuk mengungkap apakah terdapat kerugian negara/daerah akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
baca juga:inilah daftar 7 daerah penghasil batubara terkaya di indonesia: begini potensi dan produksinya!
baca juga:angkutan batubara jadi biang kerok jalan lintas lahat lumpuh, ini upaya polisi cegah kemacetan
penghitungan kerugian negara dilakukan atas permintaan resmi dari kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan kepada ketua bpk ri.
permintaan ini merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam aktivitas penambangan batubara.
sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan izin tambang batubara pt andalas bara sejahtera ini penyidik telah menahan enam tersangka.
asisten bidang pidana khusus kejati sumsel, umaryadi, sh, mh, bersama kasipenkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, sh, mh, mengatakan, penyidik telah melakukan pelimpahan tahap ii dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan negeri (kejari) lahat.
baca juga:aktivitas angkutan batubara harus dievaluasi, pt dbu
baca juga:inilah daftar 7 daerah penghasil batubara terkaya di indonesia: begini potensi dan produksinya!
“penanganan perkara akan dilanjutkan oleh penuntut umum kejaksaan negeri lahat,” jelas umaryadi.
ada pun keenam tersangka yang ditahan dalam kasus ini yaitu es (komisaris utama pt bara centra sejahtera), g (direktur utama pt bara centra sejahtera), dan b (direktur utama pt bara centra sejahtera).
kemudian, m (kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat periode 2010-2015), sa (kepala seksi dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat periode 2010-2015) serta ld (kepala seksi dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat 2010-2015).
keenam tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 11 oktober hingga 30 oktober 2024.
baca juga:titan kokohkan kerjasama dengan ptba, resmikan dermaga batubara senilai usd 5 juta 
baca juga:mantap! subdit tipidter gagalkan penyelundupan 88 ton batubara ilegal senilai rp100 milyar, ini penampakannya!
tersangka es, g, b, m, dan sa ditahan di rutan palembang, sementara ld ditahan di lapas perempuan kelas ii a palembang.
setelah penyerahan ini, jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri lahat akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri klas 1a palembang.(*)