KPU Deadline HBA-Henny 21 September, Berkas Belum Lengkap

Reporter: Hendro |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 19 Sep 2024 - 21:20

PERIKSA KESEHATAN : H Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawari, saat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSMH Palembang.- FOTO: SUMEKS-

Dufan menduga, sebelumnya ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai persyaratan HBA yang menyatakan sudah menjabat 2 periode. “Padahal di periode kedua, HBA belum sampai menjabat 2,5 tahun,” jelasnya.

Karena itu, Jumat (20/9), Tim Pemenangan HBA-Henny bersama kuasa hukum, akan mendatangi KPU Empat Lawang. “Kami akan mengklarifikasi hal ini, dan membawa surat-surat SK HBA yang menyatakan HBA belum menjabat 2,5 tahun," ungkapnya.

Beberapa hari sebelumnya, tim kuasa hukum HBA-Henny, Fahmi Nugroho SH MH, sudah memberikan klarifikasi terkait isu soal HBA telah menjabat selama dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi pada Pilkada 2024 ini.

Fahmi menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan hukum yang berlaku, HBA baru menjabat satu periode penuh sebagai Bupati Empat Lawang (2008-2013). Sedangkan untuk periode kedua, HBA dilantik sebagai Bupati Empat Lawang, pada 26 Agustus 2013.

Namun jabatan tersebut hanya dijalankan selama 2 tahun, 1 bulan, 27 hari. Karena berakhir pada 22 Oktober 2015. “Dasar perhitungannya, ketika H Syahril Hanafiah diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Definitif,” jelas Fahmi.

Baru menjalani selama 2 tahun, 1 bulan, 27 hari itulah, yang menjadi dasar argumen bahwa masa jabatan HBA tidak mencapai 2,5 tahun di periode keduanya. “Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai satu periode penuh,” tegas Fagmi.

Oleh karena itu, HBA secara hukum baru pernah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang untuk satu periode, yakni pada 2008-2013. “Kami juga mengacu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang memperkuat perhitungan masa jabatan ini,” bebernya.

Bahwa perhitungan masa jabatan bupati definitif diatur berdasarkan Pasal 19 huruf (c) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang lahir berdasarkan tiga putusan MK yang sifatnya mengikat bagi semua pihak (erga omnes).

Fahmi menjelaskan, Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah jika telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan.

Kemudian Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala daerah, di mana jika masa jabatan belum mencapai setengah periode, tidak dapat dihitung sebagai satu periode penuh.

“Sedangkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 kembali memperjelas bahwa masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah periode tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai Plt,” jelasnya.

kpu deadline hba-henny 21 september, berkas belum lengkap                            empatlawang, sumateraekspres.id – jalan pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati empat lawang h budi antoni aljufri - henny verawati (hba-henny) untuk mengikuti pilkada empat lawang, cukup terjal. sempat ditolak mendaftar kpu, kini berkasnya masih belum memenuhi syarat.
pernyataan itu disampaikan ketua kpu empat lawang, eskan budiman, usai menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (dpt), kamis (19/9). ”hasil verifikasi administrasi untuk paslon hba-henny masih memerlukan perbaikan,” ujarnya.
pihaknya menemukan beberapa item yang belum terpenuhi. “khususnya mengenai keterangan pajak dan surat pernyataan terkait masa jabatan yang belum lengkap. berita acaranya sudah kami serahkan, dan mereka bisa mengecek di silon untuk perbaikan," ujar eskan.
perihal belum memenuhi syarat administrasi pendaftaran paslon hba-henny, sudah diunggah ke publik melalui akun resmi instagram kpu kabupaten empat lawang, @kpu4lawang. 
masukan dan tanggapan terhadap hasil penelitian administrasi bapaslon bupati dan wakil bupati empat lawang 2024, bisa disampaikan secara online melalui portal publikasi pemilu dan pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur “tanggapan”.
baca juga:prima salam. tokoh muda partai gerindra siap menyongsong pilkada palembang
baca juga:dpt pilkada 2024 di oku timur 500.338 orang, berkurang dibanding dps
“selain itu, secara langsung dapat disampaikan dengan mendatangi ke kantor kpu kabupaten empat lawang,” imbau eskan. ada tanggapan dari masyarakat, mengatakan bahwa masa jabatan hba belum mencapai batas maksimal dua periode, kemudian harus dikroscek lebih lanjut. 
kpu empat lawang masih memerlukan penelitian tambahan, sebelum mengambil keputusan final. "kami beri waktu hingga tanggal 21 september untuk perbaikan. pada 22 september, hasil final akan ditetapkan. apakah mereka bisa memenuhi syarat atau malah sebaliknya," ulasnya.
sementara itu, bakal bapaslon joncik muhammad-arifai, dikatakan eskan, sudah dinyatakan memenuhi semua persyaratan administrasi. begitupun hasil pemeriksaan kesehatannya. kpu memberikan lampu hijau bagi bapaslon joncik-arifai untuk maju pilkada empat lawang 2024.
keputusan ini, membuat tensi politik pilkada empat lawang sudah panas sebelum ‘pertempuran’ dimulai. “pengumuman itu diunggah di media sosial instagram kpu empat lawang pada malam hari,” ucap dufan wira, tim pemenangan hba-henny.
menurutnya, kpu empat lawang mengeluarkan pengumuman tersebut hanya sepihak. tidak mengkonfirmasi kepada pihak hba-henny. “kami sebelumnya tidak diberi tahu terlebih dahulu," sesal wira.
baca juga:koordinasi forkopimda untuk persiapan pilkada serentak 2024
baca juga:kajari pantau distribusi logistik pilkada muba
dufan menduga, sebelumnya ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai persyaratan hba yang menyatakan sudah menjabat 2 periode. “padahal di periode kedua, hba belum sampai menjabat 2,5 tahun,” jelasnya.
karena itu, jumat (20/9), tim pemenangan hba-henny bersama kuasa hukum, akan mendatangi kpu empat lawang. “kami akan mengklarifikasi hal ini, dan membawa surat-surat sk hba yang menyatakan hba belum menjabat 2,5 tahun," ungkapnya.
beberapa hari sebelumnya, tim kuasa hukum hba-henny, fahmi nugroho sh mh, sudah memberikan klarifikasi terkait isu soal hba telah menjabat selama dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi pada pilkada 2024 ini.
fahmi menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan hukum yang berlaku, hba baru menjabat satu periode penuh sebagai bupati empat lawang (2008-2013). sedangkan untuk periode kedua, hba dilantik sebagai bupati empat lawang, pada 26 agustus 2013. 
namun jabatan tersebut hanya dijalankan selama 2 tahun, 1 bulan, 27 hari. karena berakhir pada 22 oktober 2015.  “dasar perhitungannya, ketika h syahril hanafiah diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) bupati definitif,” jelas fahmi.
baca juga:kpu prabumulih buka lowongan 1.967 kpps dan 562 pam tps untuk pilkada 2024, simak syaratnya di sini!
baca juga:pilkada serentak se-sumsel, anggaran gaji kpps dan linmas tembus rp96 miliar
baru menjalani selama 2 tahun, 1 bulan, 27 hari itulah, yang menjadi dasar argumen bahwa masa jabatan hba tidak mencapai 2,5 tahun di periode keduanya. “sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai satu periode penuh,” tegas fagmi.
oleh karena itu, hba secara hukum baru pernah menjabat sebagai bupati empat lawang untuk satu periode, yakni pada 2008-2013.  “kami juga mengacu pada beberapa putusan mahkamah konstitusi, yang memperkuat perhitungan masa jabatan ini,” bebernya. 
bahwa perhitungan masa jabatan bupati definitif diatur berdasarkan pasal 19 huruf (c) pkpu nomor 8 tahun 2024, yang lahir berdasarkan tiga putusan mk yang sifatnya mengikat bagi semua pihak (erga omnes).
fahmi menjelaskan, putusan mk nomor 22/puu-vii/2009 menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah jika telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan.
kemudian putusan mk nomor 67/puu-xviii/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala daerah, di mana jika masa jabatan belum mencapai setengah periode, tidak dapat dihitung sebagai satu periode penuh.
baca juga:satukan langkah menangkan pilkada
baca juga:jsi solid dukung rdps di pilkada palembang, shofwatillah: kalau bukan ratu dewa siapa lagi?
“sedangkan putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 kembali memperjelas bahwa masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah periode tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai plt,” jelasnya.
dengan ketiga putusan mk yang relevan dan jadi acuan itu, lanjut fahmi, menegaskan lagi bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah periode jabatan.“tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai plt,” paparnya. 
fahmi juga menyinggung soal surat dari dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri (kemendagri) yang ditujukan kepada kpu ri dengan nomor 100.2.1.3/3530/otda tanggal 14 mei 2024. 
surat tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan plt kepala daerah dihitung sejak ditetapkannya surat keputusan penunjukan plt tersebut. oleh karena itu, berdasarkan pasal 19 huruf (c) pkpu no. 8 tahun 2024, maka penjabat sementara adalah sama dengan pejabat definitif, dalam konteks cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani. 
dalam hal ini, ketika syahril hanafiah diangkat menjadi plt bupati empat lawang (pejabat sementara) melalui sk menggantikan hba tanggal 22 oktober 2015, maka sejak itulah dia dianggap sebagai bupati definitif. 
baca juga:kpu oku timur buka rekrutmen 7.084 kpps untuk pilkada 2024, gaji ketua rp 900 ribu dan anggota rp 850 ribu
baca juga:sebanyak 360 tim pemenangan militan hdcu-enos-yudha siap sapu bersih pilkada di martapura
dengan demikian, masa jabatan bupati definitif yang telah dijalani h syahril hanafiah sejak tanggal 22 oktober 2015 sampai dengan berakhir 25 agustus 2018, adalah 2 tahun 10 bulan dan 3 hari. 
oleh karena telah ditentukan cara menghitung masa jabatan pejabat sementara (salah satunya plt), maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan bupati definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan hba.