Alat Bukti Digital

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 10 Sep 2024 - 22:25

Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam mendukung kebutuhan manusia.

Digitalisasi sudah merambah ke semua sektor seperti ekonomi, hukum, politik maupun sosial masyarakat. Dalam contoh sederhana, orang yang ingin memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian hanya perlu menggunakan perangkat gawai dan kemudian menggunakan platform jual beli daring (e-commerce).

Platform ini menghubungkan pelaku bisnis dan pembeli di dunia maya, dan jika transaksi berhasil, pembeli akan mendapatkan barang yang diinginkan, dan pelaku bisnis akan menerima kompensasi atas barang yang mereka jual.

Berdasarkan laporan Statista, pada tahun 2024, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia dapat naik menjadi 189,6 juta pengguna.

Hal ini mengingat pada tahun 2017, sudah ada 70,8 juta pengguna e-commerce dan jumlahnya tiap tahun meningkat. Pada 2018, mencapai 87,5 juta pengguna e-commerce di Indonesia.

Sementara pada 2020, mencapai 129,9 juta pengguna e-commerce. Pada 2021, diprediksi mencapai 148,9 juta pengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 166,1 juta pengguna dan 2023 mencapai 180,6 juta pengguna(Firdhy Esterina Christy 2020).

Fenomena ini timbul dikarenakan tidak terlepas dari masa pandemi Virus Covid – 19, di sepanjang tahun 2019 – 2022.

Salah satu kebijakan fenomenal yang diberikan pemerintah dalam merespons situasi pandemi yang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang intinya membatasi adanya kerumunan dan segala kegiatan yang berkaitan pendidikan maupun pekerjaan, cukup dilaksanakan di rumah (WorkFromHome).

Adanya pembatasan interaksi tatap muka antar satu manusia ke manusia lainnya, mendorong masyarakat menggunakan alternatif lain dalam berkomunikasi yaitu menggunakan media daring. P

latform media sosial seperti facebook, instagram, X, dan semacamnya, dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi hingga berkomunikasi dengan warganet. Setiap orang bahkan dapat berbisnis di dunia maya seperti investasi di bursa saham, aset kripto dan pinjaman online (pinjol).

Di balik dampak positif dalam fenomena digitalisasi ini, bukan berarti tidak terlepas dari sisi negatifnya. Masih ada sisi kelam dalam kegiatan bisnis di dunia maya, misalnya ialah tingginya jumlah peminjam melalui aplikasi daring.

Data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, menyatakan Sumatera Selatan (Sumsel) masuk dalam 10 besar jumlah entitas peminjam terbanyak.

alat bukti digital                             sumateraekspres.id - pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (tik) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam mendukung kebutuhan manusia.
digitalisasi sudah merambah ke semua sektor seperti ekonomi, hukum, politik maupun sosial masyarakat. dalam contoh sederhana, orang yang ingin memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian hanya perlu menggunakan perangkat gawai dan kemudian menggunakan platform jual beli daring (e-commerce).
baca juga:keren! begini cara dosen-mahasiswa prodi pendidikan teknologi informasi unuha lakukan pengabdian ke masyarakat
baca juga:perdalam ilmu pengetahuan teknologi informasi 
platform ini menghubungkan pelaku bisnis dan pembeli di dunia maya, dan jika transaksi berhasil, pembeli akan mendapatkan barang yang diinginkan, dan pelaku bisnis akan menerima kompensasi atas barang yang mereka jual. 
berdasarkan laporan statista, pada tahun 2024, jumlah pengguna e-commerce di indonesia dapat naik menjadi 189,6 juta pengguna.
hal ini mengingat pada tahun 2017, sudah ada 70,8 juta pengguna e-commerce dan jumlahnya tiap tahun meningkat. pada 2018, mencapai 87,5 juta pengguna e-commerce di indonesia.
sementara pada 2020, mencapai 129,9 juta pengguna e-commerce. pada 2021, diprediksi mencapai 148,9 juta pengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 166,1 juta pengguna dan 2023 mencapai 180,6 juta pengguna(firdhy esterina christy 2020).
fenomena ini timbul dikarenakan tidak terlepas dari masa pandemi virus covid – 19, di sepanjang tahun 2019 – 2022.
salah satu kebijakan fenomenal yang diberikan pemerintah dalam merespons situasi pandemi yang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm), yang intinya membatasi adanya kerumunan dan segala kegiatan yang berkaitan pendidikan maupun pekerjaan, cukup dilaksanakan di rumah (workfromhome).
adanya pembatasan interaksi tatap muka antar satu manusia ke manusia lainnya, mendorong masyarakat menggunakan alternatif lain dalam berkomunikasi yaitu menggunakan media daring.  p
latform media sosial seperti facebook, instagram, x, dan semacamnya, dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi hingga berkomunikasi dengan warganet. setiap orang bahkan dapat berbisnis di dunia maya seperti investasi di bursa saham, aset kripto dan pinjaman online (pinjol).
di balik dampak positif dalam fenomena digitalisasi ini, bukan berarti tidak terlepas dari sisi negatifnya. masih ada sisi kelam dalam kegiatan bisnis di dunia maya, misalnya ialah tingginya jumlah peminjam melalui aplikasi daring.
data yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan (ojk) tahun 2022, menyatakan  sumatera selatan (sumsel) masuk dalam 10 besar jumlah entitas peminjam terbanyak.
tepatnya, sumsel menempati urutan ke -7 (tujuh) dari 10 provinsi di indonesia.  sebanyak 305. 792 warga harus berkutat dengan pinjaman daring tersebut.
hal ini tidak terlepas dari kesalahpahaman masyarakat mengenai konsep utang piutang. lonjakan kegiatan utang piutang ini, mengindikasikan masyarakat mudah tergiur kegiatan pinjaman daring tanpa memikirkan risiko denda yang mereka hadapi.
tidak menutup kemungkinan, ada beberapa dari mereka yang “sengaja” meminjam dana besar tanpa ada niat untuk mengembalikan utang yang diterima.
tidak hanya berkaitan bisnis, fenomena lainnya seperti penyebaran info hoaks hingga peretasan (hacking) merupakan polemik siber yang tidak boleh dianggap remeh.
berdasarkan informasi yang disampaikan kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia, kasus penyebaran berita bohong yang terus mengalami peningkatan dari tahun – ke tahun.
menurut  data statistik hoaks agustus 2018 - 31 desember 2023, terdapat 12. 547 isu hoaks yang harus ditangani.
kasus lainnya ialah kasus peretasan pusat data nasional (pdn) yaitu serangan masif terhadap lebih daro 200 data dari instansi pemerintah yang diserang oleh virus ransomwarebraincipher.
beberapa contoh kasus hukum di dunia siber yang dijelaskan penulis sebelumnya, sudah sepatutnya harus direspons dengan sangat baik mulai dari aspek aparatur penegak hukum, substansi (peraturan) hukum maupun budaya hukumnya.
hal ini mengingat dunia maya adalah dunia yang diisi oleh para pihak yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya. di sisi lain, alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus hukum di ruang virtual, tidak dapat disamakan dengan alat bukti yang bersifat konvensional yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum.
diperlukan adanya peraturan khusus yang dapat menjawab problematika hukum siber di indonesia saat ini.
angin segar dalam uu ite
disahkannya uu no. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, diibaratkan angin segar bagi ruang dunia maya yang penuh sesak dengan sengketa hukum.
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mulai dari kasus yang bersifat urusan bisnis (privat) hingga kepentingan umum (publik), semuanya terhimpun dalam ruang digital.
menyelesaikan permasalahan tersebut seyogianya harus disertai dengan alat bukti yang kuat. 
sebagaimana diketahui alat bukti menurut hukum acara di indonesia saat ini, masih begitu konvensional. seperti contoh, adanya bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dalam kitab undang – undang hukum perdata (kuh perdata). merupakan peraturan yang diwariskan pemerintah kolonial belanda sebelum indonesia merdeka
adapun eksistensi alat bukti digital yakni informasimaupun dokumen elektronik belum diakomodasi dari produk aturan hukum acara yang sudah berusia sangat lama tersebut. 
dalampasal 5 ayat (1) uu no. 1 tahun 2024 menyebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumenelektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakanalat bukti hukum yang sah.
selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) uu no. 1 tahun 2024mempertegas informasi elektronik dan/ atau dokumenelektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan perluasandari alat bukti yang sah sesuai dengan hukumacara yang berlaku di indonesia.
pasal ini merupakan suatu jawaban dari aturan hukum acara yang sudah usang dan harus mengalami pembaharuan. pada hakikatnya, hukum itu bersifat dinamis dan tidak statis. hukum harus mengikuti perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. 
jika fenomena digitalisasi sudah begitu masif terjadi dalam lingkup nasional bahkan global, sudah sepatutnya peraturan hukumnya juga ikut menyesuaikan dengan dinamika perubahan tersebut. 
namun, masalah hukum di dunia maya seyogianya tidak harus berfokus kepada pemberantasan saja. legalisasi informasi dan dokumen elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) uu no. 1 tahun 2024, jangan hanya diposisikan sebagai perlindungan hukum yang represif.
artinya, jika kasus hukum berkaitan dengan siber berpotensi telah terjadi, maka pasal tersebut dapat dipakai untuk menetapkan keabsahan kasus hukum hingga pelaku kejahatan. 
selain perlindungan hukum bersifat represif, ada juga perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan hukum yang tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 
sebagian besar pola penegakan hukum terkait kejahatan siber masih didominasi kepada orientasi upaya represif dibandingkan preventif. padahal, upaya represif tidak sekedar menangkap pelaku kejahatan saja.
para penjahat di dunia maya dapat memanipulasi keberadaan dirinya agar dapat mengelabui aparat penegak hukum yang secara mencarinya.
berbagai macam cara muslihat dilakukan dengan menggunakan akun palsu, nama domain palsu, dan sejenisnya.
hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak mulai dari aparat hingga masyarakat, yang harus waspada dalam memanfaatkan platform teknologi yang digunakan.
sekalipun eksistensi alat bukti digital sudah disahkan melalu undang – undang. namun, dampak dari kejahatan siber sangat jelas memberikan kerugian materil dan immateril begitu besar.
baca juga:edukasi siswa bermedsos, pahami uu ite 
baca juga:cegah para pelajar terjerat uu ite 
salah satu contohnya ialah kasus peretasan pdn yang baru – baru ini terjadi. 
jika ingin mengutip bahasa dalam dunia kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. maka dari itu, eksistensi alat bukti digital sudah sepatutnya tidak hanya fokus dalam mengungkap kasus hukum, tetapi harus ditafsirkan juga sebagai upaya untuk mencegah kejahatan yang dapat mengusik kedaulatan digital di bumi ibu pertiwi (*)