Kejari OKU Timur Tutup Kasus Korupsi BPBD, Kasus Hibah Bawaslu Masih Berlanjut, Ini Kata Kajari!

Reporter: kholid |

Editor: Novis |

Senin , 02 Sep 2024 - 11:38

Kejari OKU Timur hentikan penyidikan dugaan korupsi BPBD, sementara kasus dana hibah Bawaslu terus dikembangkan. Foto: kholid/sumateraekspres.id--

Tersangka baru tersebut adalah Ahmad Gufron, manta Ketua Bawaslu OKU Timur periode 2018-2024.

Dikatakan Kajari, pihaknya masih ingin menarik lagi kerugian negara dari kasus Bawaslu OKU Timur.

"Kerugian dalam kasus Bawaslu ini menurut hitungan BPKP itu Rp 4,6 milliar. Sementara kami berhasil menyita senilai Rp 2,4 milliar. Sisa Rp 2,2 milliar itu kami masih lakukan penelusuran aset," katanya.

Kajari menegaskan, dalam proses penanganan pekara Bawaslu OKU Timur ini jika menemukan alat bukti lain, maka tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain.

"Tidak menutup kemungkinan jika memang ditemukan bukti lain, dan ada pihak lain, ada dua alat bukti maka akan kami tetapkan sebagai tersangka," katanya.

Diketahui Ahmad Gufron, yang ditetapkan tersangka Kamis 29 Agustus 2024, terseret kasus korupsi dana hibah Bawaslu senilai Rp 16,5 milliar, yang menurut BPKP Sumsel merugikan negara Rp 4,6 milliar.

Dana hibah tersebut merupakan dana pengawasan Pilkada OKU Timur tahun 2020 hingga 2021.

Tersangka Ahmad Gufron, mengenakan rompi tahanan warna pink dan tangan terborgol kedepan terlihat digiring keluar gedung Kejari OKU Timur, Kamis 29 Agustus 2024, sekitar pukul 19.20 WIB.

Tersangka Ahmad Gufron dibawa ke Lapas Kelas IIB Martapura, untuk ditahan selama 20 hari kedepan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Timur Andri Juliansyah melalui Kasi Intel Aditya C Tarigan dan Kasi Pidsus Hafiezd menjelaskan peran dari tersangka Ahmad Gufron.

"Jadi tersangka AG menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas Dana Hibah dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak terhadap penggunaan Dana Hibah," katanya.

kejari oku timur tutup kasus korupsi bpbd, kasus hibah bawaslu masih berlanjut, ini kata kajari!                            oku timur, sumateraekspres.id -- kejaksaan negeri (kejari) oku timur menghentikan perkara dugaan korupsi di bpbd oku timur. sementara kasus dana hibah bawaslu kemungkinan ada tersangka lain.
hal itu disampaikan oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) oku timur andri juliansyah saat pers rilis usai peringatan hari lahir kejaksaan ke 79, di kantor kejaksaan oku timur, senin 2 september 2024. 
"untuk bpbd oku timur, setelah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, tidak ditemukan cukup bukti, maka perkaranya dihentikan," tegas kajari andri juliansyah.
dikatakannya, karena dalam proses tidak ditemukan bukti yang cukup, sehingga penyidik tidak melanjutkan ke tahap penuntutan.
baca juga:aa, siswi smp yang jadi korban pembunuhan diduga dijemput kenalan facebook sebelum tewas, ini kata polisi!
baca juga:selamat! indonesia raih gelar juara dalam ajang fifae world cup 2024 di liverpool
seperti diketahui kejari oku timur pada 2023 lalu, menaikan status penyelidikan ke penyidikan kasus dugaan korupsi di bpbd kabupaten oku timur.
dugaan korupsi tersebut terkait proyek pembangunan rekontruksi diding penahan sungai, oleh bpbd oleh oku timur 
proyek yang terletak di desa mendayun, kecamatan madang suku suku i, kabupaten oku timur itu dengan pagu anggaran sebesar rp 13,2 miliar.
meski begitu, lanjutnya, kejari oku timur melalukan beberapa telah terhadap laporan yang masuk. diantaranya masih mengembangkan kasus korupsi dana hibah pilkada 2020 di bawaslu oku timur. 
"sekaranga kami sedang melakukan pengembangan penggunaan anggaran hibah bawaslu tahun anggaran 2019-2020," katanya.
baca juga:kerangka kerja sama keuangan di asia timur dan pasifik diperkuat untuk dukung pemulihan ekonomi
baca juga:simak yuk! begini cara merawat set catur anda agar tetap awet dan mengkilap
seperti diketahui, beberapa hari lalu penyidik pidsus menetapkan tersangka baru dalam kasus dana hibah bawaslu tersebut. 
tersangka baru tersebut adalah ahmad gufron, manta ketua bawaslu oku timur periode 2018-2024. 
dikatakan kajari, pihaknya masih ingin menarik lagi kerugian negara dari kasus bawaslu oku timur. 
"kerugian dalam kasus bawaslu ini menurut hitungan bpkp itu rp 4,6 milliar. sementara kami berhasil menyita senilai rp 2,4 milliar. sisa rp 2,2 milliar itu kami masih lakukan penelusuran aset," katanya. 
kajari menegaskan, dalam proses penanganan pekara bawaslu oku timur ini jika menemukan alat bukti lain, maka tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain.
baca juga:bwi dorong sosialisasi wakaf uang ke berbagai kalangan untuk maksimalkan potensi nasional
baca juga:tips optimal mengawasi tumbuh kembang anak untuk orang tua, ini nutrisi dan stimulasi yang tepat!
"tidak menutup kemungkinan jika memang ditemukan bukti lain, dan ada pihak lain, ada dua alat bukti maka akan kami tetapkan sebagai tersangka," katanya.
diketahui ahmad gufron, yang ditetapkan tersangka kamis 29 agustus 2024, terseret kasus korupsi dana hibah bawaslu senilai rp 16,5 milliar, yang menurut bpkp sumsel merugikan negara rp 4,6 milliar. 
dana hibah tersebut merupakan dana pengawasan pilkada oku timur tahun 2020 hingga 2021. 
tersangka ahmad gufron, mengenakan rompi tahanan warna pink dan tangan terborgol kedepan terlihat digiring keluar gedung kejari oku timur, kamis 29 agustus 2024, sekitar pukul 19.20 wib.
baca juga:hari terakhir tes kesehatan, bapaslon rdps siap bertarung di pilkada palembang, ini katanya!
baca juga:tragedi di sungai musi: 2 korban tenggelam ditemukan tak bernyawa, ditemukan ratusan meter dari lokasi
tersangka ahmad gufron dibawa ke lapas kelas iib martapura, untuk ditahan selama 20 hari kedepan.
kepala kejaksaan negeri (kajari) oku timur andri juliansyah melalui kasi intel aditya c tarigan dan kasi pidsus hafiezd menjelaskan peran dari tersangka ahmad gufron. 
"jadi tersangka ag menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dan fakta integritas dana hibah dan surat pertanggung jawaban mutlak terhadap penggunaan dana hibah," katanya.
lanjut kasi intel, bahwa tersanka memerintahakan dan mengarahkan koordinator sekretariat bawaslu dan bendahara pengeluaran pembantu untuk menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan nphd. 
"tersangka juta turut  serta menerima aliran dana hibah bawaslu untuk kepentingan pribadi," katanya. 
tersangka disangkakan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"tersangka diancam penjara paling lama 20 tahun," pungkas kasi intel. 
sebelumnya tiga pelaku lain dalam kasus yang sama telah divonis, yakni karlisun (koordinator sekretariat atau korsek oktober 2019-juli 2020).
kemudian, akhmad widodo (korsek juli 2020-selasai), dan mulkan (bendahara).
baca juga:hari terakhir tes kesehatan, bapaslon rdps siap bertarung di pilkada palembang, ini katanya!
baca juga:tragedi di sungai musi: 2 korban tenggelam ditemukan tak bernyawa, ditemukan ratusan meter dari lokasi
dalam kasus ini, kejari oku timur juga telah menyita uang tunai sebesar rp 2,4 miliar (rp 2.477.053.312). uang tunai tersebut disita kejari dari tangan tiga tersangka. 
tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pada bawaslu oku timur 2020 dan 2021 dinyatakan terbukti bersalah.
mereka divonis berbeda oleh majelis hakim pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus yang diketuai edi terial sh mh.
dalam putusannya, majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
aksi mereka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar rp4.616.184.800, sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.
ahmad widodo dijatuhkan hukuman selama 2 tahun 5 bulan, karlisun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan mulkan dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.
masing-masing terdakwa juga dijatuhi denda sebesar rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.
kemudian, terdakwa ahmad widodo dikenakan pidana tambahan yakni wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar rp250 juta.
sedangkan  terdakwa karlisun sebesar rp224 juta dan terdakwa mulkan sebesar rp350 juta.