PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Guna menghindari kemacetan saat momen hari-hari besar keagamaan, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membatasi angkutan logistik.

Pembatasan itu tentunya mempengaruhi para pelaku usaha dan berdampak terhadap perekonomian. Perlu ada pengkajian mendalam berapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya SKB tersebut.

Ekonom dari Universitas Katolik Parahyangan, Aknolt Kristian Pakpahan mengatakan selama ini belum ada data yang reliabel atau dapat dipercaya misalnya dalam konteks penelitian atau kajian akademik bagaimana pembatasan angkutan logistik itu ini memberikan dampak terhadap masyarakat dan perekonomian.

“Pemerintah  belum pernah mengukur dampak terhadap masyarakat dan pelaku ekonominya seperti apa. Karena, SKB ini kan terkait dengan berbagai macam sektor, berbagai macam kebutuhan. Jadi, rasanya tidak sesederhana yang dibayangkan,” ujar Aknolt.

BACA JUGA:Transformasi Bisnis Pos Indonesia, Penuhi Kebutuhan Logistik di Indonesia dengan Inovasi dan Teknologi

BACA JUGA:Jalintim Diperlebar, Atasi Solusi Kemacetan

Menurutnya, jika pemerintah memiliki datanya, itu bisa jadi pegangan atau catatan dalam melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan misalnya di tahun 2021, 2022, dan 2023 lalu untuk pembuatan SKB tahun 2024 ini.

“Data itu kan bisa jadi catatan ketika menyusun SKB tahun berikutnya dengan melihat seperti apa sih dampak ketika misalnya kebijakan ini diterapkan,” tukasnya.

Dia melihat ada dua dampak yang ditimbulkan SKB tersebut, yaitu terhadap konsumen dan perekonomian nasional. Secara sederhana, menurutnya, akan terjadi situasi kelangkaan barang.

Apalagi kalau dalam situasi atau masa hari raya, biasanya kebutuhan akan bahan-bahan pokok seperti air minum dalam kemasan (AMDK)  meningkat, sehingga pemerintah perlu menyikapi ini.

BACA JUGA:Pelebaran Jalintim, Solusi Kemacetan di Palembang Betung

BACA JUGA:Terus Pantau Kawasan Simpang Meo, Potensi Potensi Kemacetan

Di sisi lain, lanjutnya, juga perlu dilihat dampak terhadap produsen atau pelaku ekonominya. SKB pembatasan itu akan memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha. Misalnya gaji pegawai atau aktivitas produksi lainnya seperti sewa gudang, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang pabriknya tidak bisa dihentikan aktivitas produksinya.

“Itu kan tidak bisa dihentikan pembayarannya hanya karena adanya pelarangan angkutan logistiknya. Nah, ini yang perlu diperhitungkan juga dalam pembuatan SKB itu,” katanya.