Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tinjau Lokasi Rehabilitasi DAS di Ogan Ilir

Reporter: Andika |

Editor: Martha |

Minggu , 21 Jan 2024 - 18:35

Dirjen PTKL tanam pohon dalam kegiatan rehabilitasi DAS di Ogan Ilir-foto: ist-

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, diketahui secara keseluruhan terdapat 1.308 IPPKH/PPKH dengan luas 608.278,31 hektare yang memiliki kewajiban rehabilitasi DAS.

Dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 435 PPKH (110.928,21 hektare) belum mengusulkan lokasi rehabilitasi DAS.

Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan terdapat IPPKH/PPKH yang telah terbit baik yang masih berlaku ataupun sudah habis masa berlakunya sejumlah 95 unit.

BACA JUGA:Aturan KLHK Minimal Ron 91

BACA JUGA:Ajak Lindungi Hutan Mangrove

Mereka memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan luasan 35.740,59 hektare, dengan realisasi penanaman seluas 10.026,59 hektare.

Dari data di atas realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS oleh para pemegang IPPKH/PPKH di Provinsi Sumsel perlu lebih ditingkatkan lagi.

Selain kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, kegiatan penggunaan kawasan hutan juga merupakan sumber pendapatan negara melaui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan.

Target PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 sebesar Rp1.609.961.629.000. Realiasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan hingga 13 Desember 2023 telah jauh melampui target yang ada, yaitu Rp2.457.053.126.963.

BACA JUGA:Jaga Kelestarian Hutan

Untuk diketahui, SKK Migas - Medco E&P Grissik Ltd di Provinsi Sumsel memiliki 12 IPPKH/PPKH seluas 757,78 hektare.

Sebanyak 9 unit merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan lama (dahulu atas nama SKK Migas ConocoPhillips (Grissik) Ltd) seluas 659,60 hektare.

“Kami ucapkan apresiasi kepada SKK Migas – PT Medco E&P Grissik yang telah berhasil menyelesaikan seluruh kewajiban penanaman seluas 745,70 hektare. Seluruh tananaman tersebut telah dilakukan penilaian keberhasilan dan telah diserahterimakan kepada KLHK,” katanya.

Sedangkan untuk 3 unit PPKH lainnya, merupakan PPKH yang baru terbit pada 2022-2023.

dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan tinjau lokasi rehabilitasi das di ogan ilir                            oganilir,sumateraekspres.id-direktur jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan (dirjen pktl), dr hanif faisol nurofiq shut mp meninjau langsung lokasi pelaksanaan rehabilitasi daerah aliran sungai (das). bertempat di ogan ilir, sumatera selatan (sumsel).
kegiatan berlangsung, sabtu (20/1) lalu. dilaksanakan skk migas--medco e&p grissik ltd. rehabiliasi das ini sebagai respon terhadap perubahan iklim dan krisisnya.
menurut dirjen pktl kementerian lhk (klhk), dr hanif indonesia meningkatkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana diamanatkan oleh enhanched nationally ditented contribution (ndc).
"peningkatan komitmen penurunan emisi ini menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri (tanpa syarat) dan 43,2 persen dengan bantuan internasional," ungkapnya.
baca juga:guna pemulihan ekosistem mangrove, dishut sumsel siapkan tata kelola kolaborasi dan rencana restorasi berbasis
baca juga:waspadalah! klhk catat luas karhutla capai 28 ribu hektare. lakukan modifikasi cuaca di sumsel!
salah satu sektor yang mendorong adalah forest and other land use (folu). dalam kegiatan rehabilitas itu, hadiri kepala dinas kehutanan (kadishut) sumsel, pandji tjahjanto shut msi dan kepala balitbangda sumsel dr drs h alamsyah mpd.
ditambahkan dirjen pktl, dr hanif, aksi-aksi korektif yang berpihak kepada masyarakat telah diambil oleh pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
hal ini dalam upaya mensinergikan upaya pengendalian perubahan iklim dan mendukung kesejahteraan masyarakat yaitu melalui peningkatan akses kelola hutan dan lahan untuk masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan kemitraan masyarakat untuk pengelolaan hutan lestari partispasi masyarakat melalui program kampung iklim.
ditjen pktl merencanakan peningkatan penanaman pohon antara lain, dengan mendorong pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi das yang merupakan salah satu kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh).
baca juga:sabet proper emas kedua dari klhk ri
baca juga:lahan 2 bumn juga kena segel klhk
"penanaman pohon ini merupakan kewajiban, sebagai pengganti dari pembukaan/penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, kegiatan eksplotasi minyak dan gas, dan kegiatan lainnya," imbuhnya.

berdasarkan data direktorat jenderal pengelolaan das dan rehabilitasi hutan, diketahui secara keseluruhan terdapat 1.308 ippkh/ppkh dengan luas 608.278,31 hektare yang memiliki kewajiban rehabilitasi das.
dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 435 ppkh (110.928,21 hektare) belum mengusulkan lokasi rehabilitasi das. 
khusus untuk provinsi sumatera selatan terdapat ippkh/ppkh yang telah terbit baik yang masih berlaku ataupun sudah habis masa berlakunya sejumlah 95  unit.
baca juga:aturan klhk minimal ron 91
baca juga:ajak lindungi hutan mangrove
mereka memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi das dengan luasan 35.740,59 hektare, dengan realisasi penanaman seluas 10.026,59 hektare.
dari data di atas realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi das oleh para pemegang ippkh/ppkh di provinsi sumsel perlu lebih ditingkatkan lagi.
selain kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, kegiatan penggunaan kawasan hutan juga merupakan sumber pendapatan negara melaui pendapatan negara bukan pajak (pnbp) penggunaan kawasan hutan. 
target pnbp penggunaan kawasan hutan tahun 2023 sebesar rp1.609.961.629.000. realiasi pnbp penggunaan kawasan hutan hingga 13 desember 2023 telah jauh melampui target yang ada, yaitu rp2.457.053.126.963.
baca juga:serahkan 2,2 ribu hektar kawasan hutan untuk rakyat
baca juga:jaga kelestarian hutan
untuk diketahui, skk migas - medco e&p grissik ltd di provinsi sumsel memiliki 12 ippkh/ppkh seluas 757,78 hektare.   
sebanyak 9  unit merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan lama (dahulu atas nama skk migas  conocophillips (grissik) ltd) seluas 659,60 hektare.
“kami ucapkan apresiasi kepada skk migas – pt medco e&p grissik yang telah berhasil menyelesaikan seluruh kewajiban penanaman seluas 745,70 hektare. seluruh tananaman tersebut telah dilakukan penilaian keberhasilan dan telah diserahterimakan kepada klhk,” katanya.
sedangkan untuk 3 unit ppkh lainnya, merupakan ppkh yang baru terbit pada  2022-2023.
baca juga:alih fungsi hutan jadi kebun sawit
baca juga:budidaya madu di bukit cogong, tepis kebiasaan masyarakat rambah kawasan hutan
sesuai ketentuan pasal 399 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 7 tahun 2021, kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi das dikenakan setelah skk migas  medco e&p grissik ltd mendapatkan penetapan batas areal kerja penggunaan kawasan hutan. 
dalam kesempatan yang sama, dirjen pktl dr hanif menambahkan skk migas - medco e&p grissik ltd ini dapat dijadikan contoh bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan lainnya.  kegiatan penanaman ini menjadi awal dan rangkaian kegiatan penanaman selama musim penghujan.(*/)