Terindikasi Pidana, Mulai Dibahas Gakkumdu, BP2SS Minta Kasus Kades di OI Jadi Atensi Bawaslu

Reporter: Rio Andika |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 22 Dec 2023 - 21:47

Prasetya-Foto: Ist-

Ditambah dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (j), isinya kades dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Apabila nantinya terbukti telah melakukan pelanggaran, oknum kades tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1). Di mana kades yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 30 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir telah menyampaikan pesan Mendagri kepada seluruh Camat, Lurah dan Kades se-Sumsel agar netral.

Tomsi mengungkapkan, ada tiga indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada 2024. Selain aman dan lancar sesuai aturan, partisipasi pemilih juga harus tinggi 80 persen atau lebih, serta tidak terjadi konflik yang merusak persatuan bangsa. Terutama konflik kekerasan

"Untuk itu, ASN harus netral, termasuk Camat, Lurah dan Kades. Kita perlu sama –sama menjaga agar Pemilu dan Pilkada berjalan damai," tegasnya. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Dr H Agus Fatoni MSi juga mengingatkan agar aparatur pemerintahan, termasuk kades betul-betul menjaga netralitas.

Sebab, netralitas ASN hingga para camat, lurah dan kades sangat penting dalam pesta demokrasi. “Tidak boleh mendukung atau memberi arahan ke warga. Atau pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu kandidat dan caleg tertentu. Yang saat ini sedang berkompetisi dalam Pemilu maupun Pileg 2024,” katanya.

Caranya, dengan tidak mendukung atau memberi arahan ke warga ataupun pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu pihak atau kandidat dan caleg tertentu yang saat ini sedang berkompetisi. Supaya pemilu dan pilkada aman. Berjalan damai. Pelaksanaan luber dan jurdil.

“Ini perlu keseriusan dan semangat kita bersama,” imbuhnya. Di samping itu, biar Pileg dan Pemilu 2024 dapat memilih pemimpin atau anggota dewan yang benar-benar bisa menjadi wakil dari masyarakat di parlemen. Terkait kasus di Ogan Ilir, Pj Gubernur menunggu hasil pemeriksaan dari Bawaslu Ogan Ilir dan Pemkab Ogan Ilir. “Saya tunggu hasil Bawaslu Ogan Ilir,” tukasnya.

Diberitakan Senin (18/12), seorang warga melaporkan aksi masif keterlibatan AP, oknum kepala desa dan perangkat desa lain di Tambang Rambang. Yang diduga sebagai tim sukses (timses) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum 2024.

Laporan disampaikan warga berinisial MH. Menyusul beredarnya video ketidaknetralan oknum kepala desa tersebut. Dalam video terlihat, sang kepala desa mengumpulkan pekerja KSO, salah satu perusahaan minyak. Lokasinya di Simpang Empat.

terindikasi pidana, mulai dibahas gakkumdu, bp2ss minta kasus kades di oi jadi atensi bawaslu                            ogan ilir, sumateraekspres.id – proses pembahasan laporan dugaan ketidaknetralan seorang oknum kepala desa (kades), ap di ogan ilir berlanjut. dengan pelapor melengkapi syarat materil berupa video asli yang sempat viral di medsos, laporan ini telah teregister.
ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui koordinator devisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, leli oktayanti mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat pleno kedua. 
“dari hasil kajian, sudah terpenuhi syarat formil dan materil laporan itu, jadi bisa diregister. sekarang sudah masuk proses pembahasan awal di gakkumdu," jelas leli, jumat (22/12). mulai dilakukan pembahasan bersama dengan wakil dari polres dan kejari ogan ilir yang sama-sama tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).
leli menjelaskan, dengan sudah teregisternya laporan itu, artinya ada indikasi pelanggaran pidana dari oknum kades yang terindikasi mengajak warga mencoblos caleg tertentu di dapil 4 ogan ilir tersebut. 
baca juga:kades dituntut lebih visioner, kreatif, dan inovatif, pj bupati banyuasin lantik 48 kades
baca juga:tahan mantan kades diduga korupsi pad rp9,6 miliar, simak penjelasan kajari oki 
"sejak awal kami sudah melakukan koordinasi dengan unsur gakkumdu dari kepolisian dan kejaksaan. saat dalam proses. untuk hasilnya belum. nanti, akan dibuat ba-nya (berita acara), setelah itu kami baru bisa kami sampaikan," tukas leli. 
jika nantinya oknum kades terindikasi melanggar pasal 282 ayat 2 uu no 7 tahun 2017 tentang netralitas, maka sesuai pasal 547 uu pemilu disebutkan, sanksinya terberatnya pidana 3 tahun dan denda rp36 juta.
terpisah, ketua umum barisan pemantau pemilihan sumatera selatan (bp2ss), prasetya sanjaya sh mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait video viral yang diduga kades di ogan ilir mengumpulkan dan mengarahkan warga untuk mencoblos salah satu caleg.
“kita ketahui bersama kalau kepala desa itu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, jadi harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pada calon tertentu,” ujarnya.
baca juga:polisi-jaksa turun tangan, koordinasi bawaslu oi, soal oknum kades diduga tak netral
baca juga:video oknum kades tak netral makin viral di medsos, netizen: copot jabatannya!
kata prasetya, jabatan kades itu melekat, di mana pun dan kapan pun selama orang itu masih menjabat kades. selama itu pula harus dan wajib bersikap netral. “kejadian di ogan ilir ini tentunya harus menjadi atensi oleh bawaslu karena netralitas para kades dan perangkat desa dalam pemilu 2024 itu harga mati demi membangun demokrasi,” tegasnya.
undang-undang tentang desa telah menjadi nyawa pembangunan desa sejak 2014. “kami dari barisan pemantau pemilihan sumatera selatan (bp2ss) mengimbau para kades dan perangkat desa untuk menghormati undang-undang ini dan mematuhinya,” tambah prasetya.
ditambah dengan adanya uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 29 huruf (j), isinya kades dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
apabila nantinya terbukti telah melakukan pelanggaran, oknum kades tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 30 ayat (1). di mana kades yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 
pasal 30 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
baca juga:pak bupati! pengamat tegaskan kades tak netral bisa kena sanksi berat, ini alasannya
baca juga:bagindo: jabatan kades melekat, ranah pidana, bupati ogan ilir harus tegas
sebelumnya, inspektur jenderal (irjen) kemendagri, komjen pol drs tomsi tohir telah menyampaikan pesan mendagri kepada seluruh camat, lurah dan kades se-sumsel agar netral. 
tomsi mengungkapkan, ada tiga indikator keberhasilan pemilu dan pilkada 2024. selain aman dan lancar sesuai aturan, partisipasi pemilih juga harus tinggi 80 persen atau lebih, serta tidak terjadi konflik yang merusak persatuan bangsa. terutama konflik kekerasan  
"untuk itu, asn harus netral, termasuk camat, lurah dan kades. kita perlu sama –sama menjaga agar pemilu dan pilkada berjalan damai," tegasnya.  penjabat (pj) gubernur sumsel, dr h agus fatoni msi juga mengingatkan agar aparatur pemerintahan, termasuk kades betul-betul menjaga netralitas. 
sebab, netralitas asn hingga para camat, lurah dan kades sangat penting dalam pesta demokrasi. “tidak boleh mendukung atau memberi arahan ke warga. atau pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu kandidat dan caleg tertentu. yang saat ini sedang berkompetisi dalam pemilu maupun pileg 2024,” katanya.
baca juga:pj gubernur: kades jangan arahkan warga, harus netral!
baca juga:rapat di rumah kades, pasutri ini bawa senpira, begini akhirnya nasibnya
caranya, dengan tidak mendukung atau memberi arahan ke warga ataupun pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu pihak atau kandidat dan caleg tertentu yang saat ini sedang berkompetisi. supaya pemilu dan pilkada aman. berjalan damai. pelaksanaan luber dan jurdil. 
“ini perlu keseriusan dan semangat kita bersama,” imbuhnya. di samping itu, biar pileg dan pemilu 2024 dapat memilih pemimpin atau anggota dewan yang benar-benar bisa menjadi wakil dari masyarakat di parlemen. terkait kasus di ogan ilir, pj gubernur menunggu hasil pemeriksaan dari bawaslu ogan ilir dan pemkab ogan ilir. “saya tunggu hasil bawaslu ogan ilir,” tukasnya.
diberitakan senin (18/12), seorang warga melaporkan aksi masif keterlibatan ap, oknum kepala desa dan perangkat desa lain di tambang rambang. yang diduga sebagai tim sukses (timses) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilihan umum 2024.
 laporan disampaikan warga berinisial mh. menyusul beredarnya video ketidaknetralan oknum kepala desa tersebut. dalam video terlihat, sang kepala desa mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya di simpang empat. 
baca juga:nah loh! bawaslu ogan ilir periksa video viral oknum kades, ini pasal dan hukumannya
baca juga:oknum kades ajak coblos caleg tertentu, bawaslu ogan ilir-sumsel turun tangan
mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang. pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu, terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
pada menit-menit terakhir video itu, sang kades minta agar para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat.
dia juga mengungkap secara lugas permintaannya kepada warga. "terakhir aku minta tulung (tolong). khusus yang di simpang empat, aku di sini ngusung (mendukung) yang namonyo nawan, hernawan. aku nak minte tulung cucokkan (coblos). yang ktp-nyo tambang rambang, tanjung bulan, sukananti”. (dik/*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 23 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan