Sekamar Maksimal 4 Pasien, 2025, Target 100 Persen Rumah Sakit Terapkan KRIS

Reporter: Tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 30 Nov 2023 - 21:26

dr Siti Khalimah SpKJ MARS Dirut RSMH Palembang--

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah bersikeras akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 serta menerapkan kamar rawat inap standar (KRIS).

Secara bertahap dimulai tahun ini (2023) hingga 2025. Uji coba dilakukan di 12 rumah sakit pada beberapa daerah. Salah satunya RSUP dr Rivai Abdullah.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, uji coba KRIS tahun ini pada beberapa rumah sakit sukses.

Sebanyak 12 rumah sakit yang diuji coba menerapkan sistem ini. “Secara bertahap hingga 2025, rumah sakit pemerintah maupun swasta harus memenuhi 12 kriteria KRIS,” ujarnya.

Rincian dari 12 standar yang harus dipenuhi yakni komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Kedua, ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.

Ketiga, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.

Keempat, kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. Kelima, adanya nakas per tempat tidur.

Keenam, dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celsius. Ketujuh, ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non-infeksi).

Kedelapan, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter.

Kesembilan, tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Kesepuluh, kamar mandi dalam ruang rawat inap. Dua terakhir, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas dan adanya outlet oksigen.

sekamar maksimal 4 pasien, 2025, target 100 persen rumah sakit terapkan kris                             sumsel, sumateraekspres.id - pemerintah bersikeras akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 serta menerapkan kamar rawat inap standar (kris).
secara bertahap dimulai tahun ini (2023) hingga 2025. uji coba dilakukan di 12 rumah sakit pada beberapa daerah. salah satunya rsup dr rivai abdullah.  
kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kemenkes, siti nadia tarmizi mengatakan, uji coba kris tahun ini pada beberapa rumah sakit sukses.
sebanyak 12 rumah sakit yang diuji coba menerapkan sistem ini. “secara bertahap hingga 2025, rumah sakit pemerintah maupun swasta harus memenuhi 12 kriteria kris,” ujarnya.
baca juga:wajib tahu, kelas 1,2,3 bpjs kesehatan dihapus, kini resmi diganti dengan kris. segini besaran iurannya!
baca juga:belum ada rencana iuran bpjs naik, masih tunggu hasil uji coba 12 rs
rincian dari 12 standar yang harus dipenuhi yakni komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. kedua, ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.
ketiga, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
keempat, kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. kelima, adanya nakas per tempat tidur.
keenam, dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celsius. ketujuh, ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non-infeksi).
kedelapan, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
baca juga:berhenti kerja? begini cara cairkan dana bpjs ketenagakerjaan, gampang dan anti ribet!
baca juga:update loker: bpjs kesehatan terima karyawan magang, fresh graduate atau masih mahasiswa silakan merapat
kesembilan, tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. kesepuluh, kamar mandi dalam ruang rawat inap. dua terakhir, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas dan adanya outlet oksigen.
ia mencontohkan untuk tempat tidur. selama ini, pada ruang rawat inap kelas i memiliki kapasitas 1-2 orang per kamar. di kelas ii berkapasitas 3-5 orang per kamar, dan kelas iii 4-6 orang per kamar.
nah, dengan kris, ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur, kamar mandi di setiap ruang rawat inap, dan suhu ruangan 20-26 derajat celsius.
penghapusan kelas layanan 1, 2 dan 3 serta menggantikannya dengan kris merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan bagi peserta bpjs kesehatan. 
“jadi, targetnya 100 persen menerapkan kris pada 2025,” jelasnya. dengan diterapkannya kris, maka kelas 1, 2, 3 disamaratakan menjadi satu kelas.  bagaimana kesiapan rs di daerah? 
direktur utama rsup dr mohammad hoesin (rsmh) dr siti khalimah spkj mars mengatakan,  pihaknya siap mengikuti aturan. 
tahun depan (2024),  rsmh akan membangun gedung untung ruangan kris (kelas rawat inap standar). “sembilan lantai, akan memuat 504 tempat tidur tanpa kelas,” jelasnya.  sesuai standar kris, maka kamar di gedung rawat inap yang akan dibangun itu semua sama, dengan empat tempat tidur per kamar. 
“jadi tidak ada kelas 1, 2, 3 di gedung ini. semua sama," beber dr khalimah. dengan begitu, bila aturan tanpa kelas diberlakukan, rsmh sudah siap. tapi bila belum diberlakukan, maka gedung baru sembilan lantai itu  akan kita pakai untuk pasien kelas 3 dulu.
ditambahkan direktur layanan operasional rsmh palembang, dr rahmadian mkm, sebagai rumah sakit tipe a, rumah sakit milik pemerintah pusat ini memang jadi rujukan dari banyak rumah sakit daerah. dari januari hingga  agustus 2023 saja, total pasien yang dilayani 451.378 orang. “sekitar 86,20 persen merupakan pasien bpjs,” bebernya. 
berdasarkan inilah, rsmh menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat memudahkan peserta jkn mendapatkan pelayanan yang nyaman, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi. di rsmh juga ada loket  informasi bpjs dan poros ( portal qr) . 
“untuk loket informasi bpjs kami menyediakan dua loket. yang melayani, dua orang dari rsmh, dan satu dari bpjs kesehatan,” katanya.
dengan adanya loket khusus ini, pasien dan keluarga pasien akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi tentang bpjs kesehatan dan memudahkan dalam menyampaikan keluhan/pengaduan tentang layanan di rsmh. 
sedangkan untuk portal qr, telah disiapkan beberapa banner pada area yang strategis sehingga memudahkan pasien dan keluarga untuk melakukan scan qr barcode tersebut.
dengan penerapan portal qr code bpjs ini diharapkan akan mmemberikan kemudahan bagi pasien dan keluarga untuk melakukan pendaftaran secara online. juga memilih waktu yang sesuai untuk mendapatkan pelayanan  dan menyampaikan keluhan/pengaduan.
di kabupaten oku, rsud dr ibnu sutowo baturaja belum mempersiapkan diri untuk menerapkan kris.  “kendala kita, di sini masih banyak bangunan lama dan belum spek kris. kalau ini dibongkar tentu akan jadi kendala,” jelas kabag tu rsud dr ibnu sutowo baturaja, hadi sukamto.
direktur rsud kayuagung, dr hj asri wijayanti mkes melalui kabid pelayanan medik dr hj lubna mkes mengatakan, pihaknya masih menerapkan kelas 1, 2, dan 3 karena dari bpjs kesehatan belum menghapus kelas kepesertaan.
“untuk kris belum ada informasi lebih lanjut," ucapnya. kalaupun nanti kelas 1, 2 dan 3 dihapuskan serta diganti kris, kemungkinan iuran bpjs kesehatan akan lebih mahal. jika mengacu pada standar sekarang, satu kamar 4 pasien itu masuk kategori kelas 2.
jadi, yang selama ini kelas 3, maka harus naik dan itu berarti iurannya jadi lebih mahal. “kalau sudah kris, maka pelayanan bagi pengguna bpjs kesehatan harus lebih baik lagi, walaupun sekarang lumayan baik,”  imbuhnya.
terpisah, kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten muara enim, dr eni zatila mkm menilai, konsep  kris yang sedang disosialisasikan bisa diterapkan di rumah sakit pemerintah dan swasta secara bertahap. 
yang pasti, pemda juga mulai memikirkan penerapan kris ini. setidaknya jangan sampai iuran peserta naik. sebab, kemampuan keuangan daerah berbeda. “tapi karena ini akan diterapkan menyeluruh, tentu harus ada regulasi standar. kami rasa ini tidak akan mengganggu program universal health coverage/uhc," tegasnya.
untuk anggaran 2023, pemkab muara enim menanggung  174.740 jiwa warga tidak mampu sebagai peserta jkn dengan anggaran iuran sebesar rp79.266.600.000.  "untuk fasilitas kesehatan, secara khusus di rumah sakit mulai mempersiapkan ruang kris. saat ini dalam proses pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana, termasuk sdm," tukas dr eni. (*/nni/bis/uni/way/)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 1 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan