Politik Meja Makan Jokowi, Undang Makan Siang 3 Bakal Capres

Untuk itu, Jokowi mewarning semua pj kepala daerah untuk tidak melakukan intervensi. "Tidak intervensi apa pun. Harus membantu. Anggaran disegerakan. Saya juga minta jangan sampai memihak," tegas Presiden.

Sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan, Jokowi mengingatkan kalau semua gerak-gerik, perilaku dan tindakan Pj kepala daerah dipantau publik. Akan sangat mudah mengetahui jika seorang kepala daerah berpihak pada salah satu kandidat.

BACA JUGA:PARAH! Gegara Asap Makin Gila, Pesawat Gagal Landing di Palembang Hingga Berputar-Putar 45 Menit di Udara!

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan jajaran akan terus memantau kinerja semua Pj kepala daerah tiga bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari.

Dia minta seluruh Pj gubernur/wali kota/bupati mengikuti arahan yang telah diberikan. Jokwo menegaskan, ia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran.

"Begitu bapak/ibu miring-miring, saya ganti," cetusnya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta mengungkap rencana pertemuan Jokowi dengan para pj kepala daerah.

Sejumlah menteri ikut hadir dalam pengarahan dari presiden untuk. Kedatangan para menteri dan kepala daerah ke Istana Negara, Jakarta terlihat sejak pukul 10.00 WIB. Ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sedangkan Pj kepala daerah yang terlihat hadir di awal di antaranya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Kemudian, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Fatoni, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan. Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, jajaran Pemkot Palembang akan menjalankan semua arahan dari Presiden dan para menteri. “Akan kita laksanakan semua arahan yang didapat,” tukasnya.

Sementara, Pj Bupati Muba H Apriyadi mengatakan, kegiatan rakor ini sangat penting untuk mengawal kerja pemerintahan di daerah. "Apa pun yang menjadi arahan dari Presiden RI tadi tentunya akan dengan sigap kita rencanakan dan implementasikan di Kabupaten Muba," ulasnya. 

Apalagi penunjukan seorang Pj bukan hal yang mudah, tentunya telah banyak pertimbangan sebelum ditunjuk. "Artinya saya dan rekan Pj lainnya yang mengikuti Rakor ini dipercaya dan diharapkan bisa bekerja maksimal untuk memberikan yang terbaik. Terlebih dalam hal pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional," tuturnya. 

Rapat koordinasi dilanjutkan dengan pengarahan para menteri kabinet Indonesia Maju dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri. (*/ril/kur)