Pancasila Hijau: Ecoteologi Sebagai Perekat Bangsa Dalam Menghadapi Krisis Iklim

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 02 Oct 2025 - 19:48

Muhammad Isnaini (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang)-foto: ist-

SUMATERAEKSPRES.ID - Di Tengah Ancaman Krisis Iklim: Pancasila Hijau sebagai Fondasi Indonesia Raya Lestari.

Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, sekaligus melindungi lingkungan hidup dari degradasi yang mengancam keberlangsungan hidup.

Banjir bandang yang merendam ribuan hektare lahan di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan yang melahap jutaan hektare di Kalimantan dan Papua, bukan sekadar bencana alam, melainkan juga ancaman terhadap fondasi persatuan bangsa.

Krisis ini kerap memicu konflik sosial, seperti perebutan sumber daya air dan lahan, yang berpotensi merusak ikatan kebersamaan. Tema Hari Kesaktian Pancasila 2025, “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, menjadi pijakan strategis untuk membangun visi Indonesia Raya yang ramah lingkungan.

Dari sinilah konsep Pancasila Hijau muncul sebagai reinterpretasi Pancasila melalui lensa ecoteologi, yakni etika moral yang menyatukan umat beragama dalam tanggung jawab ekologis.

Reinterpretasi Pancasila melalui Lensa Ecoteologi

Ecoteologi, atau teologi lingkungan, adalah pendekatan teologis yang mengintegrasikan ajaran agama dengan kepedulian terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Konsep ini menantang paradigma antroposentris—pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya—serta mendorong harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

Di Indonesia, ecoteologi dikembangkan oleh Kementerian Agama melalui gagasan KH Nasaruddin Umar, yang menekankan bahwa menjaga bumi adalah kewajiban iman, bukan sekadar aktivisme lingkungan. Pemikiran ini berakar pada kritik Lynn White Jr. dalam esainya “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis” (1967), yang menyingkap akar spiritual krisis ekologi di Barat, lalu diadaptasi menjadi panggilan interreligius untuk melakukan “pertobatan ekologis”.

Melalui ecoteologi, Pancasila dibaca ulang dalam dimensi ekologis:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar etika moral bahwa alam adalah amanah Tuhan; merusaknya sama dengan melanggar perintah ilahi. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut keadilan iklim, melindungi kelompok rentan seperti petani dan nelayan yang terdampak banjir atau gagal panen.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia menegaskan ecoteologi sebagai perekat bangsa; lintas agama bersatu dalam gotong royong menjaga kelestarian alam. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mendorong pengambilan keputusan yang inklusif, melibatkan masyarakat adat, ilmuwan, aktivis lingkungan, hingga pelaku industri.

pancasila hijau: ecoteologi sebagai perekat bangsa dalam menghadapi krisis iklim                            sumateraekspres.id - di tengah ancaman krisis iklim: pancasila hijau sebagai fondasi indonesia raya lestari.
di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, sekaligus melindungi lingkungan hidup dari degradasi yang mengancam keberlangsungan hidup.
banjir bandang yang merendam ribuan hektare lahan di jawa dan sumatera, serta kebakaran hutan yang melahap jutaan hektare di kalimantan dan papua, bukan sekadar bencana alam, melainkan juga ancaman terhadap fondasi persatuan bangsa.
krisis ini kerap memicu konflik sosial, seperti perebutan sumber daya air dan lahan, yang berpotensi merusak ikatan kebersamaan. tema hari kesaktian pancasila 2025, “pancasila perekat bangsa menuju indonesia raya”, menjadi pijakan strategis untuk membangun visi indonesia raya yang ramah lingkungan.
dari sinilah konsep pancasila hijau muncul sebagai reinterpretasi pancasila melalui lensa ecoteologi, yakni etika moral yang menyatukan umat beragama dalam tanggung jawab ekologis.
baca juga:perubahan iklim 2025: pertanian tertekan, harga pangan melonjak
baca juga:kemarau basah hujan di puncak kemarau, sinyal anomali iklim yang mengguncang
reinterpretasi pancasila melalui lensa ecoteologi
ecoteologi, atau teologi lingkungan, adalah pendekatan teologis yang mengintegrasikan ajaran agama dengan kepedulian terhadap alam sebagai ciptaan tuhan. konsep ini menantang paradigma antroposentris—pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya—serta mendorong harmoni antara manusia, alam, dan tuhan.
di indonesia, ecoteologi dikembangkan oleh kementerian agama melalui gagasan kh nasaruddin umar, yang menekankan bahwa menjaga bumi adalah kewajiban iman, bukan sekadar aktivisme lingkungan. pemikiran ini berakar pada kritik lynn white jr. dalam esainya “the historical roots of our ecologic crisis” (1967), yang menyingkap akar spiritual krisis ekologi di barat, lalu diadaptasi menjadi panggilan interreligius untuk melakukan “pertobatan ekologis”.
melalui ecoteologi, pancasila dibaca ulang dalam dimensi ekologis:
sila pertama: ketuhanan yang maha esa menjadi dasar etika moral bahwa alam adalah amanah tuhan; merusaknya sama dengan melanggar perintah ilahi. sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut keadilan iklim, melindungi kelompok rentan seperti petani dan nelayan yang terdampak banjir atau gagal panen.
sila ketiga: persatuan indonesia menegaskan ecoteologi sebagai perekat bangsa; lintas agama bersatu dalam gotong royong menjaga kelestarian alam. sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mendorong pengambilan keputusan yang inklusif, melibatkan masyarakat adat, ilmuwan, aktivis lingkungan, hingga pelaku industri.
baca juga:esg jadi titik temu hadapi krisis iklim dan geopolitik: ojk tegaskan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban
baca juga:jisulife hadirkan inovasi kipas portabel untuk mobilitas tinggi di iklim tropis 
sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menekankan keadilan ekologis: hak setiap warga atas lingkungan sehat harus dipenuhi, dan beban krisis iklim tidak boleh hanya ditanggung kelompok miskin dan marjinal. dengan demikian, pancasila hijau menjadikan pancasila bukan sekadar ideologi politik, tetapi juga etika ekologis.
krisis lingkungan sebagai ancaman persatuan
krisis iklim di indonesia tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial-politik. banjir akibat deforestasi dan perubahan pola hujan memaksa migrasi massal yang memicu konflik antarkomunitas. kebakaran hutan pada 2019 yang melalap 2,6 juta hektare menghasilkan kabut asap lintas provinsi, memperburuk ketegangan antarwilayah.
kondisi ini jelas bertentangan dengan sila ketiga, persatuan indonesia, karena persatuan bangsa dapat terganggu oleh “dosa ekologis” berupa eksploitasi sumber daya oleh segelintir elite. di sisi lain, krisis iklim juga mengikis nilai religius, ketika agama gagal menjadi perekat dalam menghadapi bencana.
di sinilah ecoteologi berperan: mendorong dialog interreligius dan aksi bersama, seperti fatwa mui tentang mitigasi iklim yang menekankan kolaborasi lintas iman.
ecoteologi sebagai etika moral indonesia raya ramah lingkungan
ecoteologi bukan sekadar teori, melainkan etika moral praktis yang sejalan dengan tema 2025. ia menuntut “solidaritas kosmis”, di mana manusia bertanggung jawab atas seluruh ciptaan, termasuk sungai, hutan, dan tanah.
baca juga:polri tindak premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi, investor jangan ragu masuk 
baca juga:teguhkan persatuan, teladani nilai pancasila, pln uip sumbagsel peringati hari kesaktian pancasila 2025
di indonesia, hal ini diwujudkan melalui program kemenag seperti iman hijau, yang menekankan penjagaan alam sebagai ibadah. etika ini juga menopang transisi energi berkeadilan: mengalihkan subsidi fosil ke energi terbarukan, serta memastikan keadilan bagi pekerja sektor lama.
tokoh agama dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi memiliki peran vital sebagai agen perubahan lingkungan. fatwa mui tentang mitigasi iklim atau gerakan ekokyai di pesantren menjadi contoh nyata bagaimana nilai agama diterjemahkan ke dalam aksi ekologis, memperkuat kohesi sosial sekaligus menjaga bumi.
menuju indonesia raya yang lestari
pancasila hijau melalui ecoteologi bukan hanya reinterpretasi, melainkan panggilan moral untuk menyatukan bangsa menghadapi krisis iklim. implementasinya membutuhkan kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat—dari gerakan menanam pohon hingga kebijakan hijau—demi menyelamatkan bumi sebagai warisan bersama.
lebih dari sekadar slogan, pancasila hijau adalah blueprint aksi: menuntut setiap individu mengurangi gaya hidup konsumtif, menghidupkan kembali kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, dan menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama kebijakan negara.
kesaktian pancasila, yang dulu dimaknai sebagai ketahanan dari ancaman ideologi politik, kini harus diperluas menjadi kesaktian dalam membimbing bangsa menghadapi krisis lingkungan. dengan demikian, hari kesaktian pancasila 2025 bukan sekadar peringatan historis, melainkan momentum memperbarui komitmen kolektif terhadap masa depan bumi dan bangsa di bawah naungan ecoteologi.
jika diterapkan dengan konsisten, indonesia raya bukan hanya cita-cita, tetapi kenyataan lestari: bangsa yang maju, makmur, adil, dan hidup selaras dengan alam.