Kedepankan Sanksi Berkeadilan dan Sosial, Kajati-Gubernur Sumsel Tandatangani MoU Penyelarasan KUHP Baru

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Kamis , 04 Dec 2025 - 20:52

MOU PEMPROV-KEJATI SUMSEL : Kajati Sumsel Dr Ketut Sumedana SH MH dan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM, menandatangani MoU, disaksikan Sekretaris Jampidum Kejagung RI Dr Undang Mugopal SH MHum, Kamis (4/12). -FOTO: KRIS SAMIAJI/SUMEKS-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Jajaran Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman penting, Kamis (4/12).

Momentum tersebut menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan menjelang diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Januari 2026.

Acara yang berlangsung di Griya Agung Palembang, dihadiri Sekretaris Jampidum Kejagung RI Dr Undang Mugopal SH M.Hum, Kajati Sumsel Dr Ketut Sumedana SH MH, Gubernur Sumsel Dr Herman Deru, Sekda Sumsel Dr Edward Chandra, serta para bupati, wali kota, dan Kajari se-Sumsel.

Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru SH MM, menyebut kegiatan ini sebagai tonggak penting untuk kesiapan daerah dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum nasional.

Dia menekankan Sumsel sebagai wilayah yang sangat heterogen, harus mampu menyesuaikan diri agar penerapan KUHP baru berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat.

Gubernur juga menyoroti besarnya anggaran negara yang terserap untuk operasional lembaga pemasyarakatan, yang kini nilainya diperkirakan melampaui Rp2 triliun.

Menurutnya, pendekatan hukum modern seperti restorative justice dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban tersebut.

“Dari pada negara menghabiskan biaya besar untuk makan dan pembinaan narapidana, ada baiknya kita menerapkan sanksi sosial yang lebih mendidik dan bermanfaat untuk pembangunan,” ujar Herman Deru, dalam kata sambutannya.

Dicontohkannya, kasus ringan seperti pencurian hasil kebun atau pelanggaran kecil lainnya. Menurutnya seharusnya tidak perlu selalu berujung pada hukuman penjara.

Memberikan sanksi sosial dan pelatihan keterampilan, para pelanggar dapat memperbaiki diri sekaligus berkontribusi pada masyarakat.

“Kita bisa melatih mereka membuat produk seperti parfum atau karya lainnya sehingga mereka memiliki kemampuan baru dan tidak mengulang perbuatan buruk,” tambahnya.

Kajati Sumsel Dr Ketut Sumedana SH MH, menjelaskan perubahan besar yang dibawa KUHP baru tidak dapat dijalankan kejaksaan seorang diri.

kedepankan sanksi berkeadilan dan sosial, kajati-gubernur sumsel tandatangani mou penyelarasan kuhp baru                            palembang, sumateraekspres.id - jajaran kejaksaan dan pemerintah provinsi sumatera selatan resmi menandatangani nota kesepahaman penting, kamis (4/12).
momentum tersebut menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan menjelang diberlakukannya uu nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp pada januari 2026.
baca juga:tingkatkan transparansi dan efisiensi pembangunan, kejaksaan sosialisasikan program jaga desa 
baca juga:kadishut sumsel ajak warga bersatu menjaga hutan dan cegah karhutla
acara yang berlangsung di griya agung palembang, dihadiri sekretaris jampidum kejagung ri dr undang mugopal sh m.hum, kajati sumsel dr ketut sumedana sh mh, gubernur sumsel dr herman deru, sekda sumsel dr edward chandra, serta para bupati, wali kota, dan kajari se-sumsel. 
gubernur sumsel dr h herman deru sh mm, menyebut kegiatan ini sebagai tonggak penting untuk kesiapan daerah dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum nasional.
dia menekankan sumsel sebagai wilayah yang sangat heterogen, harus mampu menyesuaikan diri agar penerapan kuhp baru berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat.
gubernur juga menyoroti besarnya anggaran negara yang terserap untuk operasional lembaga pemasyarakatan, yang kini nilainya diperkirakan melampaui rp2 triliun.
menurutnya, pendekatan hukum modern seperti restorative justice dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban tersebut. 
“dari pada negara menghabiskan biaya besar untuk makan dan pembinaan narapidana, ada baiknya kita menerapkan sanksi sosial yang lebih mendidik dan bermanfaat untuk pembangunan,” ujar herman deru, dalam kata sambutannya.
dicontohkannya, kasus ringan seperti pencurian hasil kebun atau pelanggaran kecil lainnya. menurutnya seharusnya tidak perlu selalu berujung pada hukuman penjara.
memberikan sanksi sosial dan pelatihan keterampilan, para pelanggar dapat memperbaiki diri sekaligus berkontribusi pada masyarakat. 
“kita bisa melatih mereka membuat produk seperti parfum atau karya lainnya sehingga mereka memiliki kemampuan baru dan tidak mengulang perbuatan buruk,” tambahnya.
kajati sumsel dr ketut sumedana sh mh, menjelaskan perubahan besar yang dibawa kuhp baru tidak dapat dijalankan kejaksaan seorang diri.
semua pemangku kepentingan harus bergerak bersama, termasuk pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. 
“restorative justice menjadi kunci dalam uu baru ini. kita ingin mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara dan lebih fokus pada solusi yang memberikan manfaat sosial,” tegasnya.
dia menyebut, biaya penanganan satu perkara hingga masuk ke lembaga pemasyarakatan bisa sangat tinggi. 
oleh karena itu, dia menilai pentingnya menemukan pendekatan hukum yang lebih efisien tanpa mengurangi esensi keadilan.
ketut mencontohkan sejumlah daerah seperti bali, yang telah menerapkan kerja sosial sebagai hukuman alternatif dan berhasil mendapat respons positif dari masyarakat.
sehingga dia berharap kerja sama antara kejaksaan dan pemerintah daerah di sumsel, dapat menjadi model implementasi kuhp baru di indonesia.
perlunya rancangan program kerja sosial yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. 
“kita ingin memastikan bahwa setiap pelanggar yang mendapat hukuman sosial benar-benar bekerja dan berkontribusi positif,” kata ketut.
namun demikian, untuk tindak pidana berat pembunuhan, teroris tidak bisa rj. tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.
sekretaris jampidum kejagung ri dr. undang mugopal sh m.hum, mengatakan penandatanganan mou ini merupakan bukti kuat komitmen bersama dalam menjalankan transformasi hukum indonesia.
menurutnya, uu no. 1 tahun 2023 bukan hanya regulasi teknis, tetapi representasi cita-cita bangsa dalam menciptakan sistem hukum modern yang berkeadilan dan berorientasi pemulihan.
undang mugopal menegaskan bahwa kuhp baru membawa perubahan mendasar dari paradigma lama yang selalu memusatkan hukuman pada penjara.
kini, muaranya adalah keadilan restoratif atau sanksi sosial yang lebih manusiawi dan memberikan dampak nyata. 
baca juga:terima silaturahmi pengurus dpw piti sumsel, gubernur ingin piti kembali ke khitoh turun dan layani masyarakat
baca juga:ruas jalan padang–tulung selapan kian baik berkat pajak warga, gubernur deru ajak masyarakat jaga infrastruktu
“kita ingin melepaskan diri dari cara pandang lama. keadilan tidak selalu identik dengan penjara, tetapi bagaimana pelanggar dapat memperbaiki kesalahan dan memberi manfaat bagi lingkungan,” katanya.
kesiapan seluruh elemen pemerintah, khususnya di sumsel, menjadi kunci sukses penerapan uu baru. (iol/air)