“Ya ada Satgas Kabupaten, Satgas Provinsi, kemudian Kementerian, para Wamen Juga dukungan dari BUMN. Ada perbankan, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah. Ada pupuk, ID Food, Bulog, Bapanas, dan lainnya. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan," tegasnya.

Untuk target penyempurnaan Kopdes/Kopkel Merah Putih ditarget akhir tahun ini. “Launching jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan terbentuknya," beber dia.

Zulhas menekankan pentingnya keberhasilan pembentukan Kopdes/Kopkel Merah Putih.

"Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini langsung atas gagasan perintah Presiden, kita cuma laksanakan. Saya sampaikan koperasi tidak boleh gagal, kalau gagal orang gak percaya koperasi lagi," cetusnya.

BACA JUGA:Kopdes Merah Putih Lampaui Target, Ferry Juliantono Pastikan Satgas Kawal Hingga Siap Operasional

BACA JUGA:Target 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih Tercapai, Menkop Budi Arie: Ini Wujud Nyata Sinergi Nasional

Bisa Jadi Bom Waktu-Rawan Korupsi

Meski sarat semangat revolusioner dalam mendorong ekonomi kerakyatan, program Kopdes/Kopkel Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto menyimpan sejumlah tantangan serius. Menurut pengamat sosial politik Sumsel, Bagindo Togar, tantangan serius tersebut tak bisa diselesaikan hanya dengan guyuran dana triliunan rupiah.

"Koperasi bukanlah hal baru di Indonesia. Tapi ketika hadir dengan kemasan baru dan anggaran yang super besar, kabarnya satu koperasi bisa dapat Rp3 miliar, maka kita harus bertanya, apa program ini siap secara manajemen dan sumber daya manusia?" ujarnya, belum lama ini.

Keraguannya muncul menyikapi minimnya sosialisasi tentang Kopdes/Kopkel Merah Putih yang sampai ke telinga publik. Bagindo mengingatkan, masalah utama koperasi di Indonesia terbagi dua: internal dan eksternal. Secara internal, banyak koperasi menghadapi krisis manajemen, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pemahaman soal tata kelola.

Secara eksternal, koperasi dituntut menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang dinamis serta bersaing dengan koperasi-koperasi yang sudah mapan sebelumnya. "Bayangkan, ada koperasi petani yang sudah puluhan tahun eksis dan terbukti profesional. Tiba-tiba muncul koperasi baru dengan dana besar, tapi minim pengalaman. Ini rawan menimbulkan ketimpangan dan krisis kepercayaan publik terhadap koperasi baru," ujarnya.

BACA JUGA:Menkop Dorong Replikasi Nasional Kopdes/Kel Merah Putih Lewat Soft Launching di Bantul

BACA JUGA:Sleman Rampungkan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Menkop: Akses Modal Lebih Dekat ke Warga Desa

Bagindo menilai langkah pemerintah kali ini terlalu berani. "Mengeluarkan dana besar langsung digelontorkan miliaran, sementara pelatihan atau pembekalan manajemen koperasi masih minim," jelasnya. Ia menyarankan agar program ini tidak hanya berorientasi pada modal finansial, tapi juga modal sosial, pengetahuan, dan pendampingan yang intensif.

Menurutnya, sebelum dana ditransfer, seharusnya ada pelatihan wajib bagi pengurus koperasi, terutama di tingkat desa. Materi seperti demokrasi koperasi, manajemen keuangan, kerja sama lintas lembaga, hingga inovasi ekonomi harus ditanamkan secara serius. "Kalau tidak, Koperasi Merah Putih ini bisa jadi bom waktu yang menggerus kepercayaan publik, bahkan rawan korupsi," kata dia.