Kasus Pembunuhan di Muratara, Kuasa Hukum Minta Awasi Komisi Yudisial, Polisi Tegaskan Tidak ada Rekayasa

Reporter: Nanda |

Editor: Regita |

Kamis , 11 Dec 2025 - 15:13

Keluarga korban pembunuhan di Muratara minta Komisi Yudisial mengawasi kasus karena diduga ada salah penerapan pasal. Polisi menegaskan penyidikan tanpa rekayas-Foto: Kris Samiaji/sumateraekspres.id-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Keluarga Miksan (Alm), korban pembunuhan yang terjadi di Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan didampingi Tim Kuasa Hukumnya mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) Penghubung Sumsel, di Jl Demang Lebar Daun, Kamis (11/12/2025).

Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban, sekaligus Direktur LBH Pusat Komunikasi Karya Nyata Sejahtera (Puskokatara), Yofi Efrizal SH MSi menjelaskan kedatangan ia dan keluarga korban ke Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Sumsel ini yakni untuk berdiskusi sekaligus meminta pendampingan kepada Komisi Yudisial terkait kasus pembunuhan keluarga dari kliennya.

"Jadi Terkait dengan kasus yang dialami klien kami, berdasarkan pengaduannya patut diduga ada rekayasa dalam penanganan kasus ini. Sebab dalam fakta di lapangan jelas terjadinya pembunuhan berencana sekaligus penganiayaan oleh tersangka," ujarnya.

Lanjutnya, dugaan rekayasa tersebut yakni dalam hal penerapan pasal terhadap tersangka pembunuhan oleh penyidik Polresta Muratara.

Yang mana penyidik menerapkan pasal 338 dan 351 kepada tersangka, padahal kalau dilihat dari kacamata hukum pasal yang diterapkan oleh penyidik tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Jadi menurut kami penyidik salah dalam penerapan pasal, seharusnya pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 170 KUHPidana jo UU Darurat No. 12 Tahun 1951, pembunuhan berencana, penganiayaan dan kepemilikan Senjata Api, "jelasnya.

Kenapa begitu? Sebab sudah jelas yang dilakukan oleh tersangka Doni membunuh korbannya Miksan dengan menggunakan Senjata api, bahkan hasil visum ditemukan Proyektil peluru dikepala Korban.

"Nah ini yang kami duga ada penyimpangan, sebab tidak diterapkan UU darurat tentang kepemilikan Senjata Api terhadap tersangka," katanya.

Sebab itu pihaknya dan keluarga korban mendatangi Komisi Yudisial, berharap agara Bisa turut melakukan pengawasan kasus ini apabila sudah masuk dalam persidangan. Dan saat ini untuk Berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Nah, saat kami tau penerapan pasal tersebut melenceng, kami datangi Komisi Yudisial supaya bisa dipantau proses persidangannya agar hakim bisa memutus dengan adil, kami juga akan melapor ke Komisi Kejaksaan RI (Komjak) agar Jaksa bisa menelaah lagi pasal yang diterapkan Penyidik," jelasnya.

kasus pembunuhan di muratara, kuasa hukum minta awasi komisi yudisial, polisi tegaskan tidak ada rekayasa                            palembang, sumateraekspres.id - keluarga miksan (alm), korban pembunuhan yang terjadi di desa bingin rupit, kecamatan rupit, kabupaten muratara, sumatera selatan didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi komisi yudisial republik indonesia (kyri) penghubung sumsel, di jl demang lebar daun, kamis (11/12/2025). 
tim kuasa hukum keluarga korban, sekaligus direktur lbh pusat komunikasi karya nyata sejahtera (puskokatara), yofi efrizal sh msi menjelaskan kedatangan ia dan keluarga korban ke komisi yudisial republik indonesia penghubung sumsel ini yakni untuk berdiskusi sekaligus meminta pendampingan kepada komisi yudisial terkait kasus pembunuhan keluarga dari kliennya.
"jadi terkait dengan kasus yang dialami klien kami, berdasarkan pengaduannya patut diduga ada rekayasa dalam penanganan kasus ini. sebab dalam fakta di lapangan jelas terjadinya pembunuhan berencana sekaligus penganiayaan oleh tersangka," ujarnya.
lanjutnya, dugaan rekayasa tersebut yakni dalam hal penerapan pasal terhadap tersangka pembunuhan oleh penyidik polresta muratara.
baca juga:polres prabumulih ukir prestasi: ungkap cepat kasus pembunuhan dan harumkan nama lewat kinerja humas
baca juga:keluarga beben desak polda sumsel turun tangan usut kasus pembunuhan
yang mana penyidik menerapkan pasal 338 dan 351 kepada tersangka, padahal kalau dilihat dari kacamata hukum pasal yang diterapkan oleh penyidik tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 
"jadi menurut kami penyidik salah dalam penerapan pasal, seharusnya pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal 340 kuhpidana jo pasal 170 kuhpidana jo uu darurat no. 12 tahun 1951, pembunuhan berencana, penganiayaan dan kepemilikan senjata api, "jelasnya.
kenapa begitu? sebab sudah jelas yang dilakukan oleh tersangka doni membunuh korbannya miksan dengan menggunakan senjata api, bahkan hasil visum ditemukan proyektil peluru dikepala korban.
"nah ini yang kami duga ada penyimpangan, sebab tidak diterapkan uu darurat tentang kepemilikan senjata api terhadap tersangka," katanya. 
baca juga:buron lima tahun kasus pembunuhan, pelaku tertangkap saat jualan pecel lele di plaju
baca juga:tiga terdakwa dituntut mati, kasus pembunuhan 'mayat cor' di distro anti mahal
sebab itu pihaknya dan keluarga korban mendatangi komisi yudisial, berharap agara bisa turut melakukan pengawasan kasus ini apabila sudah masuk dalam persidangan. dan saat ini untuk berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan. 
"nah, saat kami tau penerapan pasal tersebut melenceng, kami datangi komisi yudisial supaya bisa dipantau proses persidangannya agar hakim bisa memutus dengan adil, kami juga akan melapor ke komisi kejaksaan ri (komjak) agar jaksa bisa menelaah lagi pasal yang diterapkan penyidik," jelasnya. 
lanjut yofi, pihaknya berharap aparat penegak hukum (aph) bersifat objektif dalam menangani kasus ini karena menurutnya  kasus ini bukan pembunuhan biasa dan sudah terindikasi pembunuhan berencana. 
sementara itu, bagian penerimaan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan komisi yudisial ri penghubung sumsel, erlansyah mengatakan jika pihaknya sudah menerima laporan yang diserahkan oleh lbh puskokatara. 
"laporan tersebut sudah kita terima, pada dasarnya melaporkan adanya dugaan penerapan pasal yang salah dalam kasus penembakan di daerah muratara," katanya. 
baca juga:dua saudara terancam 14 tahun penjara dalam kasus pembunuhan
ia menjelaskan, walaupun kasus ini belum sampai ke proses persidangan, namun pihak korban sudah mulai berkoordinasi karena adanya beberapa indikasi yang menurut pelopor, dikhawatirkan kalau nantinya dalam persidangan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga butuh peran komisi yudisial untuk mengawasi saat persidangan nanti. 
"jadi memang wewenang komisi yudisial adalah memang saat proses persidangan dan terkait dengan kode etik hakim jika ada laporan," katanya
saat dikonfirmasi, kapolres muratara akbp rendy surya aditama melalui kasat reskrim polres muratara iptu nasirin mengatakan jika penyidik dalam menerapkan pasal sudah berdasarkan prosedur dan fakta yang ada. "penyidik dalam menerapkan pasal terhadap tersangka sudah sesuai fakta, jadi saya tegaskan kami sudah on the track dan tidak ada rekayasa dalam penanganan kasus ini, "tegasnya. 
baca juga:residivis pemeras kontraktor di muratara kembali diciduk, sudah lima kali dipenjara
terkait penerapan uu darurat ia mengatakan tidak bisa diterapkan sebab saat tersangka menyerahkan diri tidak ditemukan senpi. "memang tersangka mengaku telah menembak, tapi penyidik tidak menemukan barang bukti senpi karena sudah dibuang kesungai," jelasnya. 
saat ini, lanjut kasatreskrim pihaknya masih menunggu petunjuk jaksa terkait berkas perkara yang sudah dilimpahkan tersebut, apabila ada yang harus dilengkapi maka akan kita lengkapi lagi. "untuk proyektil peluru sudah kita sertakan dalam bb yang diserahkan ke kejaksaan, jadi kami tinggal menunggu petunjuk jaksa, kalau dinyatakan lengkap maka kami akan melaksanakan tahan ii," tukasnya. (nsw).