Lebih lanjut, MNPK juga mengusulkan agar pemerintah memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi tenaga pendidik.
Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendistribusian tidak hanya berjalan adil, tetapi juga mengedepankan prinsip inklusivitas, sehingga semua sekolah dapat merasakan manfaat yang sama dalam hal akses terhadap guru-guru profesional.
Sebagai penutup, Dr. Darmin berharap agar kebijakan pendistribusian ini dapat diterapkan dengan baik dan tepat sasaran.
Dengan koordinasi yang solid antar pihak terkait, diharapkan pendidikan yang berkualitas dan merata dapat tercapai di seluruh Indonesia, tanpa melihat status sekolah. Hal ini, ujarnya, akan menjadi langkah penting dalam kemajuan pendidikan nasional.