Selain itu, pihaknya melakukan pendataan berkala untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil. Meskipun tidak ada daerah yang teridentifikasi sebagai rawan pangan, dari 377 desa/kelurahan terdapat 74 wilayah yang rentan mengalami masalah pangan pada tahun 2023 lalu.
Dalam upaya mitigasi, pemerintah daerah telah melaksanakan operasi pasar, pasar murah, serta program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Untuk jangka panjang, fokus dialihkan pada pengembangan komoditas pertanian dan perikanan yang sesuai dengan kondisi lokal.
"Kami melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR, untuk memastikan akses dan dukungan yang memadai," tambahnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi pertanian di Kabupaten Lahat dapat terus berkembang, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bapeda Lahat Feriyansyah Eka Putra SE, menyebut Pemkab Lahat masih fokus meningkatkan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lahat. Lantaran menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan.
Bahwa upaya pengentasan kemiskinan ialah dengan menambah pendapatan, mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi kantong kemiskinan. Selanjutnya upaya tersebut dilaksanakan oleh OPD terutama di tiga OPD tekhnis dengan mengalokasikan anggaran untuk pertanian, perkebunan, dan ketahan pangan.
Tiga OPD itu yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Ketahaann Pangan. “Di antaranya peningkatan infrastruktur pertanian dan perkebunan, pemberian bantuan bibit, pupuk hewan ternak dan lainnya. Sehingga upaya tersebut dapat memaksimalkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura OKI, Ir Sahrul mengungkapkan kondisi pangan di OKI masih aman. Langkah ke depan harus meningkatkan indeks pertanaman, dari IP100 menjadi IP 200 hingga 20 persen di Lempuing dan Lempuing Jaya.
52 ribu luasan lahan yang diajukan Pemkab OKI dalam program cetak sawah 2025 dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu, dilakukan verifikasi oleh petugas. Sebelumnya, Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya menjelaskan tujuan verifikasi itu untuk memastikan apakah lahan yang diajukan tersebut tidak termasuk HGU, kawasan dan lainnya.
"Agar nantinya lahan itu siap untuk dilakukan program cetak sawah,"bebernya. Untuk itu para kades dipanggil langsung untuk dilakukan verifikasi, apakah lahan itu memang tidak masuk kawasan, HGU apakah ada pemiliknya atau tidak.
Potensi lahan tidur di OKI seluas 125 ribu hektar. Tapi pihaknya tidak mengetahui apakah lahan tersebut sudah dibuka tapi tidak dimanfaatkan, atau HGU perusahaan yang belum dimanfaatkan. "Karena pemerintah selain program cetak sawah ada program pangan bergizi, biodiesel CPO sawit dan lainnya,"imbuhnya.
Sekretaris Dinas Pertanian OKU Hendri Eka Putra SP MSi mengatakan, pada bidang pertanian seperti tanaman pangan dan holtikultura, Dinas Pertanian OKU setiap tahun menganggarkan seperti bantuan bibit kepada para petani.
“Seperti bibit cabai, bawang, dan juga sejumlah tanaman buah," kata Hendri, Senin (28/10).
Pada tanaman pangan juga ada bantuan bibit padi, dan lainnya. Hanya saja kata dia, masih terkendala anggaran.
Dia berharap kedepan ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan sektor pertanian. "Karena untuk anggaran APBD kabupaten terbatas, ujarnya. Masyarakat juga berharap kemudahan akses pada sarana dan prasarana pertanian.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin Sarif, mengatakan telah ada langkah awal program berupa Cetak Sawah Rakyat bersama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. "Kementan melakukan verifikasi CSR,"katanya.
Kemudian juga telah melakukan sosialisasi oleh brigade pangan. Data Sensus Pertanian BPS tahun 2023, produksi padi di Kabupaten sebesar 915.784 Ton GKG (Gabah Kering Giling) dan untuk produksi beras adalah 525.873 Ton Beras dengan produktivitas padi sawahnya adalah 5.16 Ton GKG (Gabah Kering Giling) per hektare.