Selain itu juga akan membuat akses ke pekerjaan, akses ke usaha, akses ke perumahan yang sehat.
“Sekarang yang paling penting adalah memang bagaimana susunan ini nanti, dengan yang kita lakukan secara bersama-sama, kemiskinannya akan turun,” tandasnya
Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh Wahyu Yulianto SSi SST MSi menambahkan, angka kemiskinan di Provinsi Sumsel 10,97 persen atau secara absolut sebanyak 980.000 orang.
BPS Provinsi Sumsel mengapresiasi segala langkah-langkah baik kabupaten/kota dan provinsi terkait upaya pengentasan kemiskinan.
Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga membangun infrastruktur dan juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Usai ikut rapat itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi bersama Forkopimda Sumsel mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI Jokowi dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Acara bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Sumsel.
Hadir, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Dr Hj RA Anita Noeringhati SH MH, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M Naudi Nurdika, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr Yulianto SH MH.
Lalu, para wakil ketua dan anggota DPRD Sumsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel dan tamu undangan lainnya. Pidato kenegaraan Presiden langsung dari Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta.
Dibuka Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPR RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Turut hadir, Ibu Negara Hj Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan istri.
Para mantan Wakil Presiden RI diantaranya Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno dan Dr Drs H Muhammad Jusuf Kalla. Para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan parpol serta tamu undangan kenegaraan lainnya.
Presiden mengenakan atribut baju adat Demang Betawi dalam pidatonya menegaskan, dia bersama Wapres sudah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang di penjuru Indonesia.
"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” bebernya.
Hingga saat ini, pemerintah sudah embangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional.
Lalu, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Dia menilai, pembangunan yang telah berjalan tersebut berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Kemudian meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di 2024.
"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," tegas Jokowi.