PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menghadapi tantangan serius setelah konfirmasi bahwa situs resminya telah menjadi korban peretasan.
Lebih dari 204 juta data pemilih dilaporkan terjual, memicu respons tegas dari pihak KPU yang bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki insiden ini.
Pada awal kampanye Pemilihan Umum, lembaga Cissrec mengungkapkan bahwa peretas yang dikenal sebagai Jimbo berhasil mengakses dan menjual data tersebut dengan nilai mencapai US$74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar.
BACA JUGA:Petugas Patroli Siang- Malam, Keamanan Gudang KPU
BACA JUGA:Awas Melanggar! KPU Musi Banyuasin Sudah Tetapkan 85 Titik Lokasi Pemasangan APK. Berikut Rinciannya
Meskipun data yang diperoleh mencapai 253 juta, setelah disaring, teridentifikasi 204 juta data unik yang sejalan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.
Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, menyampaikan bahwa Jimbo tidak hanya menjual data tetapi juga membagikan 500 data contoh, yang kemudian diunggah ke situs darkweb BreachForums.
"Data pribadi yang bocor melibatkan informasi rinci seperti NIK, No. KK, nomor KTP (termasuk paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode TPS,"bebernya, melansir berbagai sumber, Rabu, 29 November 2023.
BACA JUGA:FINAL PIALA DUNIA U-17: Sajikan All European Finals Antara Prancis versus Jerman. Kamu Dukung Siapa?
Tim Cissrec melakukan verifikasi data sample melalui website cekdpt, mengonfirmasi bahwa data yang diunggah oleh peretas Jimbo sesuai dengan data yang ditemukan di website cekdpt ermasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar.
Perlu diperhatikan bahwa ini bukan kali pertama KPU menghadapi peretasan, mengingat pada tahun sebelumnya, hacker bernama Bjorka melaporkan kebocoran data sekitar 105 juta pemilih dari KPU. (Novis)