Alur Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru, Dibayar Bulanan dan Langsung ke Rekening Pada 2026

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 12 Dec 2025 - 18:06

Alur Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Mulai 2026, Skema Bulanan Resmi Berlaku Jika syarat rekening dipenuhi-Foto: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah menetapkan perubahan mendasar dalam mekanisme pencairan tunjangan sertifikasi guru mulai tahun 2026.

Skema pembayaran yang sebelumnya dilakukan per triwulan akan diganti menjadi pencairan bulanan langsung ke rekening guru.

Kebijakan ini bertujuan mempercepat penyaluran, meningkatkan ketepatan sasaran, serta meminimalkan kendala administratif.

Dalam sistem baru tersebut, pencairan tunjangan sepenuhnya berbasis validasi data Dapodik dan Info GTK.

Pemerintah menegaskan bahwa hanya guru dengan data valid dan rekening bank aktif yang dapat menerima tunjangan sertifikasi tanpa hambatan.

Validasi Data Menjadi Syarat Mutlak

Sebelum tunjangan ditransfer, guru wajib memastikan seluruh data personal dan profesional telah sesuai di sistem Dapodik.

Validasi tersebut tercermin melalui status Info GTK berwarna hijau, yang menandakan data lengkap, linier, dan memenuhi ketentuan.

Beberapa unsur utama yang menjadi dasar validasi meliputi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, sertifikat pendidik yang masih aktif dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Lalu, pembaruan dokumen penugasan tambahan seperti surat keputusan wakil kepala sekolah, pembina ekstrakurikuler, atau koordinator kegiatan.

Selain itu, rekening bank penerima tunjangan harus aktif dan telah diverifikasi pada bank penyalur resmi.

alur pencairan tunjangan sertifikasi guru, dibayar bulanan dan langsung ke rekening pada 2026                            sumateraekspres.id - pemerintah menetapkan perubahan mendasar dalam mekanisme pencairan tunjangan sertifikasi guru mulai tahun 2026.
skema pembayaran yang sebelumnya dilakukan per triwulan akan diganti menjadi pencairan bulanan langsung ke rekening guru.
kebijakan ini bertujuan mempercepat penyaluran, meningkatkan ketepatan sasaran, serta meminimalkan kendala administratif.
dalam sistem baru tersebut, pencairan tunjangan sepenuhnya berbasis validasi data dapodik dan info gtk.
baca juga:hanya cair di rekening terverifikasi, ini syarat dan alur pencairan tunjangan sertifikasi 2026
baca juga:rekening bank harus valid, ini alur pencairan tunjangan sertifikasi 2026
pemerintah menegaskan bahwa hanya guru dengan data valid dan rekening bank aktif yang dapat menerima tunjangan sertifikasi tanpa hambatan.
validasi data menjadi syarat mutlak
sebelum tunjangan ditransfer, guru wajib memastikan seluruh data personal dan profesional telah sesuai di sistem dapodik.
validasi tersebut tercermin melalui status info gtk berwarna hijau, yang menandakan data lengkap, linier, dan memenuhi ketentuan.
baca juga:single salary asn 2026: gaji disederhanakan, tunjangan dilebur, penghasilan lebih transparan?
baca juga:jenis sk yang bisa dijadikan jaminan pinjaman bank 2026, proses cepat dan aman
beberapa unsur utama yang menjadi dasar validasi meliputi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, sertifikat pendidik yang masih aktif dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
lalu, pembaruan dokumen penugasan tambahan seperti surat keputusan wakil kepala sekolah, pembina ekstrakurikuler, atau koordinator kegiatan.
selain itu, rekening bank penerima tunjangan harus aktif dan telah diverifikasi pada bank penyalur resmi.
apabila ditemukan ketidaksesuaian data, sistem secara otomatis menunda pencairan hingga proses perbaikan dan verifikasi ulang selesai.
tahapan alur pencairan tunjangan sertifikasi 2026
pemerintah menyusun alur pencairan tunjangan sertifikasi secara terstruktur dan terintegrasi antar sistem.
baca juga:daftar bank yang melayani pinjaman dengan sk pppk 2026: akses pembiayaan untuk asn masa depan
baca juga:inilah daftar bank yang terima pinjaman gadai sk sertifikasi
tahapan pencairan dimulai dari tingkat sekolah hingga pusat sebagai berikut:
pertama, operator sekolah melakukan pemutakhiran serta sinkronisasi data dapodik.
kedua, data tersebut diverifikasi melalui info gtk untuk memastikan status valid.
ketiga, sistem melakukan integrasi data dapodik dengan bpjs guna memeriksa beban kerja, kehadiran, dan status kepegawaian guru.
setelah seluruh data dinyatakan sesuai, sistem pusat kementerian pendidikan melakukan konfirmasi akhir.
tahap terakhir adalah transfer tunjangan sertifikasi secara bulanan langsung ke rekening guru yang telah lolos validasi.
pemerintah menargetkan proses validasi info gtk selesai pada februari 2026 sebagai dasar pencairan tunjangan pada bulan-bulan berikutnya.
baca juga:daftar bank yang sediakan pinjaman dengan modal gadai sk pegawai
baca juga:inilah daftar bank yang terima pinjaman gadai sk sertifikasi
rekening bank jadi faktor penentu
dalam kebijakan baru ini, keberadaan rekening bank aktif menjadi elemen krusial. penyaluran tunjangan hanya dilakukan melalui bank penyalur yang telah ditetapkan, seperti bri, bni, btn, dan bank mandiri.
bagi guru baru lulusan pendidikan profesi guru (ppg) tahun 2025, pemerintah mewajibkan aktivasi rekening khusus melalui formulir pembukaan rekening yang dilengkapi dokumen bermeterai dan diverifikasi oleh pihak bank.
tanpa aktivasi tersebut, pencairan tunjangan tidak dapat diproses.
dampak skema bulanan bagi guru
perubahan ke sistem bulanan memberikan keuntungan dari sisi kepastian waktu pembayaran. namun, sistem ini juga menuntut ketelitian administrasi yang lebih tinggi.
kesalahan data sekecil apa pun berpotensi menghentikan pencairan pada bulan berjalan hingga masalah diselesaikan.
oleh karena itu, guru diimbau rutin memeriksa status info gtk serta memastikan data identitas, jam mengajar, sertifikat pendidik, dan rekening bank selalu dalam kondisi valid dan aktif.
baca juga:mandiri tawarkan pinjaman tanpa agunan hingga rp200 juta untuk asn, akses mudah lewat layanan digital
baca juga:tabel pinjaman bank bri tanpa jaminan pakai sk pns pppk desember 2025
uji coba dan penerapan nasional
pemerintah merencanakan uji coba pencairan bulanan pada periode april hingga juni 2026.
apabila tidak ditemukan kendala signifikan, skema ini akan diterapkan secara nasional mulai juli 2026, seiring peningkatan anggaran tunjangan sertifikasi yang mencapai rp88 triliun.
dengan sistem baru ini, pemerintah berharap penyaluran tunjangan sertifikasi dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sekaligus mendorong tertib administrasi di lingkungan pendidikan.