Aturan Pinjol Terbaru 2024, Debt Collector Nakal Bisa Dipenjara 10 Tahun!

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Selasa , 28 May 2024 - 11:58

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan terbaru yang mengatur industri pinjaman online (pinjol), dengan fokus utama pada penertiban praktik penagihan oleh debt collector. -Foto: freepik-

SUMATERAEKSPRES.ID - Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan serangkaian aturan baru untuk mengatur industri pinjaman online (pinjol), dengan fokus utama pada penertiban praktik penagihan oleh debt collector.

Melalui peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI), OJK menetapkan bahwa debt collector yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti intimidasi atau penyebaran informasi yang salah kepada nasabah, dapat dikenakan sanksi berat berupa pidana penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai Rp 250 miliar.

Aturan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk melindungi konsumen dan memastikan industri pinjol beroperasi dengan etika dan tanggung jawab yang tinggi.

Konsumen sering kali lalai dalam membayar pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending yang macet. Pada situasi ini, peran debt collector sangat diperlukan.

Namun, ada beberapa pedoman penagihan yang harus dipatuhi oleh debt collector.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib menjelaskan prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Agusman menekankan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas semua proses penagihan.

Artinya, debt collector atau jasa penagih yang dikontrak oleh penyelenggara harus berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.

Peta jalan ini sejalan dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK).

Pasal 306 UU PPSK mengatur bahwa pelanggaran dalam penagihan dan penyampaian informasi yang salah kepada nasabah dapat dikenakan pidana penjara 2-10 tahun dan denda Rp 25-250 miliar.

aturan pinjol terbaru 2024, debt collector nakal bisa dipenjara 10 tahun!                            sumateraekspres.id - pada tahun 2024, otoritas jasa keuangan (ojk) memperkenalkan serangkaian aturan baru untuk mengatur industri pinjaman online (pinjol), dengan fokus utama pada penertiban praktik penagihan oleh debt collector.
melalui peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (lppbbti), ojk menetapkan bahwa debt collector yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti intimidasi atau penyebaran informasi yang salah kepada nasabah, dapat dikenakan sanksi berat berupa pidana penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai rp 250 miliar.
aturan ini merupakan bagian dari upaya ojk untuk melindungi konsumen dan memastikan industri pinjol beroperasi dengan etika dan tanggung jawab yang tinggi.
konsumen sering kali lalai dalam membayar pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (p2p) lending yang macet. pada situasi ini, peran debt collector sangat diperlukan.
baca juga:utang pinjol ilegal tak perlu dibayar? simak penjelasan resminya disini
baca juga:terjebak pinjol ilegal? jangan panik! ikuti 3 langkah ini untuk hapus data pribadi
namun, ada beberapa pedoman penagihan yang harus dipatuhi oleh debt collector.
kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pvml) ojk, agusman, menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib menjelaskan prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.
agusman menekankan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas semua proses penagihan.
artinya, debt collector atau jasa penagih yang dikontrak oleh penyelenggara harus berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.
baca juga:guru, terbanyak terjerat pinjol, disusul korban phk dan irt
baca juga:guru terjerat pinjol, ajak jangan berlebihan dan bersyukur
peta jalan ini sejalan dengan undang-undang no.4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan (uu ppsk).
pasal 306 uu ppsk mengatur bahwa pelanggaran dalam penagihan dan penyampaian informasi yang salah kepada nasabah dapat dikenakan pidana penjara 2-10 tahun dan denda rp 25-250 miliar.
aturan baru pinjol 2024
berikut adalah aturan terbaru ojk untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024:
1. penurunan bunga dan biaya lain
pemerintah menetapkan batasan bunga pinjaman online.
dalam se ojk 19/seojk.06/2023, bunga p2p lending diatur menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. sebelumnya, batas maksimal bunga harian adalah 0,4%.
manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara meliputi tingkat imbal hasil, bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/komisi, dan biaya lain selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.
batasan bunga pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun adalah 0,3% per hari mulai 1 januari 2024.
baca juga:ibu rumah tangga bisa kena denda pajak jika tak lapor spt, begini caranya jika tak mau ribet dan bayar!
baca juga:7 langkah mudah menonaktifkan npwp secara online bagi ibu rumah tangga supaya bebas denda pajak, simak!
2. denda keterlambatan
denda keterlambatan bagi debitur diatur dalam aturan baru. untuk sektor produktif, denda mencapai 0,1% per hari pada 2024 dan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026.
untuk sektor konsumtif, denda mencapai 0,3% per hari mulai 2024, turun menjadi 0,2% per hari pada 2025, dan 0,1% per hari pada 2026.
3. maksimal tiga pinjaman
debitur hanya boleh meminjam di maksimal tiga platform pinjol untuk menghindari praktik gali lubang tutup lubang. penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar debitur.
4. penagihan hanya sampai jam 8 malam
waktu penagihan maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.
baca juga:wadidaw! ojk kembali rilis 233 pinjol ilegal, berikut daftarnya
baca juga:banyak mahasiswa terjerat pinjol, pinjam untuk bayar ukt dan kebutuhan konsumtif
5. memperketat aturan penagihan
penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, atau merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) dalam proses penagihan, baik di dunia fisik maupun maya (cyber bullying).
6. kontak darurat bukan untuk penagihan
kontak darurat hanya digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan debitur jika tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih.
konfirmasi dan persetujuan dari pemilik data kontak darurat harus didokumentasikan.
7. pinjol wajib asuransi
penyelenggara p2p lending wajib menyediakan fasilitas mitigasi risiko, termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjaminan yang memiliki izin usaha dari ojk.