KLHK Tolak Legalisasi Sumur Minyak Muba, Tanpa Payung Hukum, Polda Sumsel Tindak Tegas

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 15 May 2024 - 21:55

TERBAKAR LAGI : Sumur minyak illegal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Muba terbakar, 12 Mei lalu.-foto: ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Begitu susahnya menuntaskan persoalan illegal refinery dan illegal drilling yang marak di Sumsel. Terutama Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Bertahun-tahun, tanpa ada solusi. Berbagai upaya untuk melegalisasi penambangan sumur – sumur minyak yang selama ini ilegal dilakukan masyarakat tak kunjung terwujud.

Sementara tiap hari, aktivitas ilegal itu terus terjadi. Kejadian sumur minyak meledak dan terbakar juga masih sering terjadi. Seperti kejadian 12 Mei 2024 lalu di wilayah Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Muba. Pemilik sumur, Ayub (36), warga Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi berhasil diringkus saat kabur ke Sekayu.

Minyak mentah dan sulingan yang harusnya bisa menambah produksi Pertamina justru beredar bebas di pasar gelap. Warga yang terlibat penambangan ilegal akan berhadapan dengan hukum, terutama bila terjadi insiden sumur meledak/terbakar.

Penyebab tak kunjung bisa dilegalisasinya aktivitas sumur ilegal ini karena adanya penolakan dari Kementerian LHK (KLHK). Tenaga Ahli Komisi Pengawas (TA Korwas) Bidang Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, dari SKK Migas pernah memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait.

“Bahkan sudah ada draft kepresnya. Tapi implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan ada permasalahan yang cukup pelik ini. Dan kami tidak diberikan kewenangan, perlu perubahan regulasinya," kata dia dalam rapat koordinasi (rakor) di Mapolda Sumsel, kemarin (15/5).

Dicontohkan Julius, adanya penolakan dari KLHK terhadap usulan melegalkan sumur-sumur minyak ilegal itu lantaran bakal mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini usulan legalisasi sumur rakyat di Muba belum dapat disepakati.

"Karena Bu Menteri LHK juga termasuk Korwas SKK Migas, akan segera kami temui. Kita upayakan cari solusinya karena KLHK cukup berat untuk membiayai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari praktik illegal drilling dan illegal refinery ini," tegasnya.

Terkait ini pula, Korwas SKK Migas yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan serta KLHK diutus untuk melihat kondisi di lapangan. “Selama ini Polda Sumsel dan jajaran telah melaksanakan penindakan dan upaya penegakan hukum yang cukup banyak terhadap illegal refinery ini," sebut Julius.

Aktivitas sumur minyak ilegal sudah sangat masif dan memberikan efek negatif berganda. Saat insiden terjadi, bisa masuk kategori bencana kemanusiaan lantaran mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. "Kami dari Korwas SKK Migas mencoba merumuskan solusi dan regulasi yang terbaik setelah mendapatkan clue dan masukan dari instansi serta pelaku bisnis sumur minyak ini," ungkapnya.

klhk tolak legalisasi sumur minyak muba, tanpa payung hukum, polda sumsel tindak tegas                            palembang, sumateraekspres.id -  begitu susahnya menuntaskan persoalan illegal refinery dan illegal drilling yang marak di sumsel. terutama kabupaten musi banyuasin (muba). bertahun-tahun, tanpa ada solusi. berbagai upaya untuk melegalisasi penambangan sumur – sumur minyak yang selama ini ilegal dilakukan masyarakat tak kunjung terwujud.
sementara tiap hari, aktivitas ilegal itu terus terjadi. kejadian sumur minyak meledak dan terbakar juga masih sering terjadi. seperti kejadian 12 mei 2024 lalu di wilayah desa tanjung dalam, kecamatan keluang, muba. pemilik sumur, ayub (36), warga kecamatan telanai pura, kota jambi, provinsi jambi berhasil diringkus saat kabur ke sekayu.
minyak mentah dan sulingan yang harusnya bisa menambah produksi pertamina justru beredar bebas di pasar gelap. warga yang terlibat penambangan ilegal akan berhadapan dengan hukum, terutama bila terjadi insiden sumur meledak/terbakar.
penyebab tak kunjung bisa dilegalisasinya aktivitas sumur ilegal ini karena adanya penolakan dari kementerian lhk (klhk). tenaga ahli komisi pengawas (ta korwas) bidang operasi skk migas, julius wiratno mengatakan, dari skk migas pernah memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait.

baca juga:bongkar mandiri 19 tungku illegal refinery di sanga desa, 1 sumur illegal drilling terbakar
baca juga:bagian pentahelix, kapolda sumsel ajak mahasiwa-okp ikut berperan atasi illegal drilling
“bahkan sudah ada draft kepresnya. tapi implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan ada permasalahan yang cukup pelik ini. dan kami tidak diberikan kewenangan, perlu perubahan regulasinya," kata dia dalam rapat koordinasi (rakor) di mapolda sumsel, kemarin (15/5).
dicontohkan julius, adanya penolakan dari klhk terhadap usulan melegalkan sumur-sumur minyak ilegal itu lantaran bakal mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini usulan legalisasi sumur rakyat di muba belum dapat disepakati.
"karena bu menteri lhk juga termasuk korwas skk migas, akan segera kami temui. kita upayakan cari solusinya karena klhk cukup berat untuk membiayai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari praktik illegal drilling dan illegal refinery ini," tegasnya. 
terkait ini pula, korwas skk migas yang beranggotakan kementerian esdm, kementerian keuangan serta klhk diutus untuk  melihat kondisi di lapangan. “selama ini polda sumsel dan jajaran telah melaksanakan penindakan dan upaya penegakan hukum yang cukup banyak terhadap illegal refinery ini," sebut julius.
aktivitas sumur minyak ilegal sudah sangat masif dan memberikan efek negatif berganda. saat insiden terjadi, bisa masuk kategori bencana kemanusiaan lantaran mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. "kami dari korwas skk migas mencoba merumuskan solusi dan regulasi yang terbaik setelah mendapatkan clue dan masukan dari instansi serta pelaku bisnis sumur minyak ini," ungkapnya.
baca juga:ajak mahasiswa lakukan bussiness matching untuk atasi illegal drilling, ini kata kapolda sumsel 
baca juga:tegas, tak toleransi illegal drilling
kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik menegaskan, selama belum ada keputusan resmi terkait legalisasi sumur minyak ilegal di kabupaten muba, maka pihaknya dan jajaran akan terus melakukan upaya penegakan hukum. para pelaku illegal refinery dan illegal drilling akan ditindak tegas.
"selagi belum adanya ketetapan terhadap legalisasi sumur-sunur minyak ilegal kami polda sumsel dan jajaran akan tetap menangkap dan menindak tegas, terutama terhadap pemilik gudang dan pelaku illegal refinery. kita juga akan menindak yang di hulunya," tegas kapolda. 
menurut mantan kapolda jambi ini, rapat-rapat dan pertemuan seperti kemarin telah seringkali digelar. baik di mapolda sumsel, pemprov sumsel maupun di pemkab muba. namun, sepertinya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery kian bertambah masif. juga belum ada keputusan yang bersifat solutif.
"korwas skk migas dan jajaran terkait termasuk dengan polda sumsel sudah beberapa kali bertemu, namun berulang kali pula terjadi dampak dari illegal drilling dan illegal refinery ini. regulasi minyak rakyat tetap dilarang, mengacu permen esdm nomor 1 tahun 2008," tuturnya 
hadir pada rakor kemarin, irjen pol setyo boedi moempoeni harso (tenaga ahli komisi pengawas skk migas bidang hukum), anggawira (tenaga ahli komisi pengawas skk migas bidang perencanaan dan investasi), a susana kurniasih (vice president bidang sekretaris skk migas), bambang dwi djanuarto (kepala departemen operasi skk migas sumbagsel/pjs kepala perwakilan).
kemudian, stefanus denies (koordinator operasi kerja ulang perawatan sumur skk migas), yunianto (spesialis madya bidang eksploitasi). dandenpom kodam ii sriwijaya, field manager pertamina ep ramba, hanif setiawan dan direktur utama pt petromuba, khadafi.
baca juga:terbitkan sk satgas tangani illegal drilling
baca juga:antisipasi karhutla dan illegal drilling 
sudah beberapa kali terjadi insiden terbakarnya sumur minyak tradisional di desa keban 1. sebelumnya, 9 juni 2023 lalu, sumur minyak ilegal di desa keban 1, kecamatan sanga desa, kabupaten muba yang terbakar. tapi tidak ada korban jiwa. sebab, sumur minyak ilegal itu sudah menyemburkan gas sejak pagi. 
kebakaran tiga sumur di lokasi itu menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya. kepulan asap hitam tebal membumbung sekitar 20 meter ke udara. hingga kemarin, api pada salah satu sumur belum bisa dipadamkan.
sedangkan dua sumur lainnya sudah padam. kebakaran sumur minyak ilegal di wilayah desa keban 1 memang sudah sering kali terjadi. enam hari sebelumnya, yakni sabtu (3/6), sumur minyak milik leo chandra (34) warga desa terusan, kecamatan sanga desa yang terbakar. pada 4 oktober 2022, sumur minyak di keban 1 meledak. dua orang tewas. pemilik sumur, sandri (41) ditangkap di bandar lampung, 15 mei 2023. 
pada 24 april, sumur minyak di dusun v, desa keban 1, milik ali (25) tiba-tiba ke luar api dari lubang (pipa) galvanis sumur bor.  selanjutnya, 15 februari 2023, sumur minyak di desa keban 1 terbakar lagi. kali ini milik supratman alias man (43). polisi menangkapnya, sebab ada korban jiwa yakni yordan. dua rekannya, akien dan yuni luka bakar 60-70 persen.    
pada 14 oktober 2021, sumur minyak ilegal di desa keban 1 terbakar. tigar. ketinggian api mencapai 30 meter. sulit dipadamkan karena adanya semburan gas bercampur lumpur dari dalam sumur. api baru padam 18 hari kemudian. tepatnya, 31 oktober 2021. saat itu, sebenarnya tiga sumur minyak itu hendak ditutup. namun meledak karena ada tekanan gas. 
7.000 sumur ilegal 
aktivitas penambangan minyal ilegal yang merajalela di muba telah merugikan negara. setahun diperkirakan mencapai rp1,5 triliun. sebab, potensi minyak dari sumur ilegal cukup besar. dari total sekitar 7.000 sumur, bisa menghasilkan 5.000 barel per hari. 
tapi hanya sekitar 600 barel yang bisa diangkut oleh perumda pt petro muba. sehingga dalam setahun kehilangan rp1,5 triliun. berdasarkan pemetaan yang dilakukan polda sumsel bersama instansi terkait, ada 7.754 sumur minyak ilegal. 
tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di muba. jumlah itu bertambah drastis dari 2021 yang hanya tercatat 5.482 sumur.  meski 1.000 lebih sumur ilegal sudah ditutup, tapi banyak lagi sumur-sumur baru. ada 200 ribu orang lebih yang terkait dengan aktivitas illegal drilling dan illegal refinery ini. 
para pemain minyak ini hanya membutuhkan modal rp30 juta untuk satu sumur. modal itu satu bulan sudah kembali. makanya banyak masyarakat yang tergiur. sebagian besar minyak muba dijual ke pulau jawa untuk kembali diolah, lalu dijual lagi. (kms/*/)
irjen pol a rachmad wibowo sik-foto: ist-