Anggaran Belum Cair Terpaksa Hutang

PRABUMULIH – Agar seluruh agenda pemilihan umum 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, di awal tahun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih terpaksa berhutang. Hal ini dilakukan karena anggaran dari pemerintah belum turun.

Ketua KPU Kota Prabumulih, Marjuansyah dibincangi usai acara pelantikan PPS di gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih menyebutkan, untuk tahapan Pemilu saat ini semuanya menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).  "Namun anggaran itu baru ada angka saja dan pencairannya dilakukan bertahap dari 2022 kemarin sampai sekarang. Ini yang sedang diatur dan ditata oleh KPU RI," sebutnya, Selasa (24/1).

Apakah seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU terpaksa berhutang? Marjuansyah mengaku, sebagian iya dan sebagian tidak. "Alhamdulillah Prabu idak katek (kendala karena anggaran belum cair, red) karena tidak terlalu banyak," sebutnya.

Salah satu cara untuk mengadakan kegiatan, pihaknya kerap "berasan" dengan pihak ketiga. "Berasan dulu, anggaran ada cuma belum cair saja," sambungnya.

Ditambahkan Sekretaris KPU Kota Prabumulih, Yasrin Abidin, Kota Prabumulih mendapatkan alokasi Rp8,1 miliar untuk anggaran pemilu di tahap pertama. Dia pun menegaskan, terkait kegiatan yang sudah sesuai dengan tahapan tidak boleh bergeser. "Dan saya selaku sekretaris memfasilitasi apa yang menjadi tahapan untuk mensukseskan pemilu," jelasnya.

Lebih lanjut, pria hitam manis itu menegaskan, anggaran ini masih sifatnya gelondongan belum ada turunan terkait RKA (Rencana Kerja Anggaran) apa-apa saja yang menjadi point. "Misalnya ini pelantikan PPS,  belum dilakukan Bimtek karena satuan kegiatan belum terinci di RAB (Rencana Anggaran Biaya).  Dan ini menjadi tidak berani melakukan kegiatan yang melampaui dan melebihi sesuai aturan main selama ini," sebutnya.

Hanya saja, Yasrin tak menapik pihaknya dalam mensukseskan pemilu dan siap berkoordinasi dengan pihak ketiga yang bisa membantu dalam persiapan acara.  "Seperti hotel karena ada Bimtek di tingkat PPK diberikan orientasi dan menginap di hotel. Ini PPS belum dilakukan orientasi karena masalah anggaran dan nantinya akan dilakukan Bimtek tersendiri," jelasnya.

Dia pun menegaskan, hutang KPU ke pihak ketiga sudah mencapai puluhan juta rupiah. "Selama ini ada sekitar Rp65 jutaan dari kegiatan sebelumnya dari pihak hotel dan lainnya," tukasnya.

Diketahui, meskipun anggaran belum turun, KPU Kota Prabumulih sudah melakukan berbagai kegiatan mulai dari pelantikan PPK yang diadakan di Rumah Makan Kampung Cemara, Bimtek PPK yang diadakan di hotel hingga pelantikan 111 PPS yang diadakan di Rumah Dinas Walikota Prabumulih. (chy)