Aktivis Desak APH Tindak Tegas Perambah Hutan di Muratara

Reporter: Leo |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 05 Dec 2025 - 17:26

APH Diminta Tindak Tegas Perambah Hutan, Aktivis Ingatkan Ancaman Banjir Akibat Kerusakan Ekologis di Muratara. Foto:Ist--

Di sisi lain, Camat Ulu Rawas, M. Darmawan, mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan aktivitas ilegal logging yang diduga sering beroperasi di wilayahnya.

Ia menyebut bahwa langkah-langkah yang ditempuh merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Muratara, termasuk melalui penerbitan surat edaran penghentian aktivitas perambahan.

“Sejauh ini beberapa opsi sudah dijalankan, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga pembentukan Satgas. Syukur alhamdulillah, aktivitas tersebut kini sudah berhenti,” ungkap Darmawan.

Ia menegaskan bahwa wilayah Kecamatan Ulu Rawas berada di antara kawasan hutan produksi (HP) dan APL, sehingga aktivitas pembalakan jelas melanggar aturan dan membahayakan ekosistem.

“Masyarakat akhirnya memahami bahwa kegiatan seperti itu tidak boleh dilakukan, apalagi jika dikomersialkan,” jelasnya.

aktivis desak aph tindak tegas perambah hutan di muratara                            muratara, sumateraekspres.id – gelombang banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di sumatera kembali memantik sorotan terhadap kerusakan lingkungan.
aktivis lingkungan di kabupaten musi rawas utara (muratara), sumatera selatan, menegaskan bahwa bencana tersebut bukan semata-mata akibat kondisi alam, melainkan buah dari kerentanan ekologis yang telah dibiarkan menumpuk selama bertahun-tahun.
aktivis lingkungan, frengki, menyatakan bahwa tingginya curah hujan akibat anomali cuaca memang menjadi pemicu awal.
namun skala bencana diperparah oleh kondisi alam yang sudah rusak, sehingga tidak lagi mampu menahan debit air saat hujan deras melanda.
baca juga:phe gandeng wartawan perluas wawasan industri hulu migas
baca juga:wujudkan keadilan humanis, pemkab muara enim resmi teken mou pidana kerja sosial
“banjir besar adalah konsekuensi dari bentang alam yang telah kehilangan daya dukungnya. yang terjadi bukan hanya hujan deras, tetapi kerusakan ekologis yang sudah kronis,” ujarnya, jumat (5/12).
menurut frengki, situasi serupa sangat mungkin terjadi di muratara apabila aktivitas perambahan hutan tidak segera dihentikan.
ia mendesak aparat penegak hukum (aph) untuk mengambil langkah cepat dan tegas terhadap para pelaku perusakan lingkungan.
“ini bukan sekadar penegakan hukum. ini soal keselamatan warga dan keberlanjutan ekosistem. jangan ada pembiaran lagi,” tegasnya.
baca juga:perketat antisipasi penyalahgunaan narkoba jelang libur nataru, polres prabumulih tingkatkan patroli dan razia
baca juga:unsri perkuat digitalisasi desa gelebak dalam lewat program smart youth for smart village
ia menambahkan, penebangan liar memiliki dampak luas yang sangat merugikan. selain memicu banjir bandang, kerusakan hutan juga meningkatkan risiko erosi dan tanah longsor.
“kami mendorong kepolisian dan kejaksaan menangkap semua yang terlibat, baik pengusaha, operator lapangan, hingga oknum aparat kehutanan yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut,” tambahnya.
di sisi lain, camat ulu rawas, m. darmawan, mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan aktivitas ilegal logging yang diduga sering beroperasi di wilayahnya.
baca juga:kantah muba gelar rapat percepatan ptsl, perkuat kepastian hukum kepemilikan tanah
baca juga:unsri dorong digitalisasi desa gelebak dalam melalui kegiatan smart youth for smart village
ia menyebut bahwa langkah-langkah yang ditempuh merupakan tindak lanjut dari instruksi bupati muratara, termasuk melalui penerbitan surat edaran penghentian aktivitas perambahan.
“sejauh ini beberapa opsi sudah dijalankan, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga pembentukan satgas. syukur alhamdulillah, aktivitas tersebut kini sudah berhenti,” ungkap darmawan.
ia menegaskan bahwa wilayah kecamatan ulu rawas berada di antara kawasan hutan produksi (hp) dan apl, sehingga aktivitas pembalakan jelas melanggar aturan dan membahayakan ekosistem.
baca juga:hanya tanya uang yang dipinjam, shinta jadi korban kdrt. 
baca juga:inilah persentase kelulusan ppg guru tertentu: angka tinggi, cek data lengkapnya
“masyarakat akhirnya memahami bahwa kegiatan seperti itu tidak boleh dilakukan, apalagi jika dikomersialkan,” jelasnya.