*Sejak Lama Ber-KTP Palembang

PALEMBANG - Warga Komplek Sasana Patra yang tergabung dalam Forum Masyarkat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu menggelar aksi demo di Gerbang Komplek Sasana Patra Tegal Binangun, Minggu (16/4). Mereka menuntut Pemprov Sumsel segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun, yang saat ini masih belum selesai.

Dwi Hartanto, Ketua forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu mengungkapkan aksi demo ini meminta Pemprov Sumsel supaya segera menyelesaikan sengketa tapal batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun, khususnya di Komplek Sasana Patra yang saat ini masih diklaim Banyuasin masuk wilayahnya.

"Di sini ada 4 RT yang masih diklaim Kabupaten Banyuasin sebagai wilayahnya. Sekitar 1000 KK lebih yang masih ingin masuk wilayah Kota Palembang," katanya pria yang juga Ketua RW 08 ini. Ia menegaskan, hingga kini warganya masih ber-KTP Palembang dan tidak ingin, serta berminat pindah masuk ke wilayah Banyuasin. BACA JUGA : Tumbuhkan Rasa Peduli, Siswa Berbagi

"Ya dari dulu, dari segi administrasi, pembangunan, bantuan sosial dan lainnya semua dari Pemkot Palembang, tidak pernah ada Banyuasin yang mengurus kami. Jadi kami dengan tegas menuntut agar tetap berada di wilayah Kota Palembang," tegasnya.

Dikatakan, pihaknya akan menemui Gubernur Sumsel, H Herman Deru untuk menyelesaikan masalah ini. "Rencananya kita akan bertemu Gubernur. Kita juga sudah mengadukan hal ini kepada anggota DPRD Palembang," tukasnya.

Warga RT 25, M Firdaus menuturkan sejak awal adanya tuntutan wilayah Tegal Binangun yang tidak ingin masuk Banyuasin. “Sebenarnya sengketa tersebut sudah dibahas. Namun anehnya tidak seluruhnya, masih ada beberapa RT di Tegal Binagun diklaim oleh Banyuasin sebagai wilayahnya," katanya.

Menurutnya, banyak dampak yang akan dirasakan warga sekitar jika masih dipaksakan masuk Banyuasin. "Meski mereka membuat perwakilan di sini (Tegal Binangun -red), namun dari segi pengurusan administrasi seluruhnya akan terhambat mengingat pusat kota Banyuasin jauh dari Tegal Binangun," katanya.

Dari segi pendidikan juga mengancam sekolah anak-anak disini. "Karena saat ini menggunakan sistem zonasi, tentu anak-anak kami akan sulit mendaftar sekolah nantinya," ujarnya. Dari segi bansos juga akan terhambat, dimana saat ini warga biasa menerima bansos dari Pemkot Palembang, namun kini sudah mulai dipending.

"Begitu juga akses pembangunan yang selama ini kami bangun dengan dana APBD Kota Palembang dan aspirasi anggota DPRD Palembang. Lalu pasokan air bersih dari PDAM Tirta Musi, semua tidak bisa kami nikmati lagi jika wilayah ini benar-benar masuk Banyuasin. Sehingga kami menuntut untuk tetap sebagai warga Palembang," imbuhnya (nsw/fad)