DPRD OKI Gelar Paripurna Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2024

Reporter: Nisa |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 21 Mar 2025 - 22:12

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024, pada Jumat (21/3).-Foto IST -

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten OKI.

Ia mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD OKI, Forkopimda, masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Muchendi juga menegaskan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan RKPD 2024.

"Pencapaian ini merupakan bukti bahwa APBD dan kebijakan anggaran yang sudah diterapkan berjalan dengan baik, termasuk penyelesaian Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025," ujarnya.

Bupati OKI juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyampaian LKPJ ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan selama tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam materi LKPJ yang disampaikan, selain visi dan misi pembangunan, juga dipaparkan mengenai kebijakan umum, fasilitas daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Tak ketinggalan, Bupati OKI juga memberikan penjelasan terkait pendapatan daerah, realisasi anggaran, serta pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

dprd oki gelar paripurna pembahasan lkpj tahun anggaran 2024                            kayuagung, sumateraekspres.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten ogan komering ilir (oki) menggelar rapat paripurna untuk membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) tahun anggaran 2024, pada jumat (21/3).
kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan setiap tahunnya.
ketua dprd oki, farid hadi sasongko, menyampaikan bahwa pembahasan rancangan lkpj tahun anggaran 2024 ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"alhamdulillah, rapat paripurna ini bisa digelar dengan lancar," ungkapnya dengan optimisme.
baca juga:ceramah uas terhenti sebentar, insiden sound sistem dan lampu mati sempat ganggu
baca juga:pemegang saham danamon setujui semua agenda rupst 2025
sebagai informasi, pembahasan ini mengacu pada pasal 21 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

sesuai ketentuan, kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan lkpj kepada dprd dalam rapat paripurna satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun berjalan.
lkpj tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, masalah yang dihadapi selama tahun anggaran, hingga upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
selain itu, lkpj juga meliputi kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan, serta evaluasi yang disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
baca juga:ingatkan pembayaran thr paling lambat h-7
baca juga:tingkatkan kualitas pengabdian perguruan tinggi, coaching clinic untuk para dosen dan peneliti
farid hadi sasongko juga menambahkan bahwa dprd oki memberikan kesempatan kepada bupati oki untuk menyampaikan nota pengantar mengenai rancangan lkpj kepala daerah tahun anggaran 2024 tersebut.
bupati oki, muchendi mahzareki, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten oki.
ia mengucapkan terima kasih kepada anggota dprd oki, forkopimda, masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
baca juga:lebaran, puskesmas tetap operasional, pakai sistem piket
baca juga:tetap berolahraga meski puasa, pilih yang lebih ringan
muchendi juga menegaskan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2019-2024 dan rkpd 2024.
"pencapaian ini merupakan bukti bahwa apbd dan kebijakan anggaran yang sudah diterapkan berjalan dengan baik, termasuk penyelesaian peraturan daerah kabupaten oki nomor 5 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025," ujarnya.
bupati oki juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyampaian lkpj ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada dprd mengenai pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan selama tahun 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007.
dalam materi lkpj yang disampaikan, selain visi dan misi pembangunan, juga dipaparkan mengenai kebijakan umum, fasilitas daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
tak ketinggalan, bupati oki juga memberikan penjelasan terkait pendapatan daerah, realisasi anggaran, serta pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.