Sumsel Rentan Praktik Korupsi, Indeks Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Terus Merosot

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 12 Feb 2025 - 22:27

Terpisah, KPK juga melibatkan sebanyak 67 K/L dan pemerintah daerah dari 34 provinsi, menjadi anggota tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2025-2026 . Dalam periode ini, terdapat 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan dengan tiga fokus kegiatan.

“Fokus dari pada kegiatannya adalah tentang perizinan/tata kelola, masalah keuangan negara, dan ketiga penegakan hukum, dan reformasi birokrasi,” kata Ketua KPK Setyo Budianto, dikutip dari siaran langsung channel YouTube KPK, Rabu (12/2).

Aksi-aksi tersebut merupakan implementasi dari UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Adapun acuan Stranas PK juga didasarkan dari Peraturan Presiden No 54/2018.

“Kami berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa menjalankan aksi dari Stranas PK semaksimal mungkin,” Setyo Budianto, seorang pati Polri berpangkat Komjen Pol, yang terahir menjabat Irjen Kementerian Pertanian RI masa jabatan 22 Maret 2024-10 Desember 2024.

Setyo mengatakan akan ada evaluasi setiap tiga bulan dalam pelaksanaan aksi ini. Setiap tiga bulan, para anggota Stranas PK akan membuat laporan atas upaya mereka mengerjakan aksi. Laporan itu dapat diakses melalui situs Jaga.ID.

“Setiap enam bulan sekali laporan itu akan diserahkan kepada Presiden RI,” tambah Setyo, yang juga pernah menjadi Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Adapun evaluasi periode triwulan pertama akan dilakukan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan.

sumsel rentan praktik korupsi, indeks hasil survei penilaian integritas kpk terus merosot                             palembang, sumateraekspres.id - para kepala daerah terpilih se-sumatera selatan (sumsel), punya tugas berat pencegahan tindak pidana korupsi. berdasarkan hasil survei penilaian integritas (spi) dari kpk ri, hampir seluruh daerah kategori rentan praktik korupsi. hanya kota pagaralam dan prabumulih, yang berstatus waspada.  
untuk provinsi sumsel sendiri, hasil spi tahun 2024 berada di 60,63 poin. masuk kategori rentan atau zona merah. turun sebanyak 9,30 poin dibanding tahun 2023 lalu yang 69,93 poin. untuk 17 daerah kabupaten/kota, kabupaten ogan ilir terendah dengan 61,02 poin. anjlok 11,12 poin dari 2023 lalu.
komisi pemberantasan korupsi (kpk) pun memfokuskan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. melalui penandatangan surat keputusan bersama (skb) tentang penetapan aksi pencegahan korupsi tahun 2025-2026, secara hybrid yang diikuti seluruh kepala daerah melalui zoom meeting, rabu (12/2).
"beberapa fokus disampaikan, ada 15 rencana aksi yang akan diturunkan ke pemerintah daerah. kami menunggu, biasanya akan ada tindaklanjut dari tim korsup (koordinasi dan supervisi kpk) yang untuk wilayah sumsel,” ujar sekda provinsi sumsel drs h edward candra mh, usai zoom meeting, kemarin.
terkait dengan pencegahan korupsi, edward menjelaskan area-area yang masih menjadi fokus untuk pencegahan. yaitu di area pengadaan barang dan jasa, perizinan, termasuk masalah pengisian jabatan, dan beberapa fokus lain yang perlu pembinaan. "area lainnya juga termasuk bumd,” urainya.
baca juga: kasus ott kadisnakertrans sumsel segera pelimpahan tahap ii, dugaan korupsi, pemerasan, gratifikasi surat k3
baca juga:segera tetapkan tersangka, dugaan korupsi di dishub banyuasin
dalam pelaksanaan spi 2024 lalu, melibatkan 641 instansi. yakni, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 bumn. provinsi sumsel, dari hasil spi 2024 skornya di angka 60,63 poin. sementara indeks rata-rata nasional 71,53 poin.
dengan indeks spi di angka 60,63 persen, artinya provinsi sumsel berada di kategori rentan (zona merah) untuk terjadi praktik-pratik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn). “ini yang kami minta jadi perhatian para opd untuk dilakukan perbaikan," pungkas edward.
untuk diketahui, provinsi sumsel masih butuh 12,37 poin lagi hanya untuk bisa masuk kategori waspada (zona kuning), dengan range poin 73-77,9. sedangkan agar mencapai kategori terjaga (zona hijau), indeks provinsi sumsel harus berada di range poin 78-100.
spi 2024 adalah program kpk untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi di berbagai instansi. hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik. 
tujuan spi 2024 untuk memetakan risiko korupsi di berbagai instansi, meningkatkan kesadaran risiko korupsi, memperbaiki sistem korupsi, memitigasi risiko korupsi, dan mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. 
baca juga:kepala bpn palembang 2016 diperiksa penyidik dalam kasus korupsi jual aset yayasan batanghari sembilan
baca juga:mantan kepsek sdn pangkalan mangkir tiga kali panggilan kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi dana bos
dalam rilis resmi kpk belum lama ini, juru bicara kpk tessa mahardhika, menjelaskan dalam pelaksanaan spi 2024, kpk menggandeng badan pusat statistik (bps), dan badan riset inovasi nasional (brin) sebagai mitra untuk memastikan kualitas metodologi pelaksanaan survei. 
survei ini juga melibatkan lembaga survei, 40 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi keagamaan islam sebagai pelaksana computer-assisted personal interviewing (capi) dan riset kualitatif, serta pakar survei seperti konsultan, akademisi, dan cso.
peserta survei berasal dari 641 instansi yang tersebar di seluruh indonesia serta dua bumn. tercatat 843.017 responden mengisi kuesioner spi, dan 601.453 di antaranya diolah menjadi menjadi indeks spi.
kuesioner yang diolah tersebut berasal dari 390.754 responden internal, yaitu aparatur sipil negara (asn) dan non-asn yang telah menjabat minimal 1 tahun; 201.927 responden eksternal, yaitu pengguna layanan dari masyarakat, pengusaha dan vendor; serta 8.772 eksper dan pemangku kepentingan, yaitu bpk, bpkp, ombudsman, jurnalis; dan lain-lain.
dari hasil spi 2024, juga ditemukan bahwa penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa masih terjadi. dalam hal ini, responden melihat atau mendengar pegawai menerima pemberian dalam bentuk uang/barang/fasilitas dari pengguna layanan, seperti masyarakat atau pihak swasta dalam 1 tahun terakhir. 
baca juga:hendri lie, termohon eksekusi ruko, ternyata terdakwa korupsi timah senilai rp271 triliun
baca juga:indeks spi sumsel turun, korupsi di pengadaan barang dan jabatan masih jadi pr besar, ini kata sekda!
selain itu, masih terjadi suap dan gratifikasi di 90 persen kementerian/lembaga dan 97 persen pemerintah daerah. temuan lainnya yang juga menjadi sorotan dalam spi 2024, adalah bahwa penyalahgunaan fasilitas dan anggaran kantor terjadi di seluruh klpd. 
responden internal juga menyatakan, terdapat gratifikasi dalam promosi atau mutasi jabatan yang terjadi di seluruh klpd. hasil spi 2024 diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi k/l dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi, tetapi juga untuk memulai dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi. 
dengan demikian, hasil spi dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan, untuk menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi. ”untuk melihat hasil seluruh peserta spi 2024, selahkan cek melalui https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi,” imbaunya kepada sumatera ekspres, rabu (12/2).
dari penelusuran sumatera ekspres, pemerintah kota pagaralam meraih 75,31 poin dari hasil spi 2024. skornya naik 7,23 poin, dari tahun sebelumnya. pemerintah kota pagaralam saat ini berada dalam kategori waspada. tinggal butuh 2,69 poin untuk masuk ke kategori terjaga
pemerintah kota pagaralam, meraih skor tertinggi untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di sumsel. bersama pemerintah kota prabumulih yang meraih 74,59 poin, menjadikannya 2 daerah yang hanya berada di zona kuning, kategori waspada. 
baca juga:tanamkan nilai antikorupsi di sekolah
baca juga:penyidik kejati sumsel panggil kabid dinas pupr palembang dalam kasus korupsi jual aset ybs
skor pemerintah kota prabumulih hasil spi 2024, naik sebanyak 3,34 poin dari tahun sebelumnya. kota nanas itu butuh peningkatan 3,41 poin lagi untuk bisa masuk ke dalam kategori terjaga (data selengkapnya lihat grafis).
terpisah, kpk juga melibatkan sebanyak 67 k/l dan pemerintah daerah dari 34 provinsi, menjadi anggota tim strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk) periode 2025-2026 . dalam periode ini, terdapat 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan dengan tiga fokus kegiatan. 
“fokus dari pada kegiatannya adalah tentang perizinan/tata kelola, masalah keuangan negara, dan ketiga penegakan hukum, dan reformasi birokrasi,” kata ketua kpk setyo budianto, dikutip dari siaran langsung channel youtube kpk, rabu (12/2).
aksi-aksi tersebut merupakan implementasi dari uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan united nations convention against corruption (uncac), atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi. adapun acuan stranas pk juga didasarkan dari peraturan presiden no 54/2018.
“kami berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa menjalankan aksi dari stranas pk semaksimal mungkin,” setyo budianto, seorang pati polri berpangkat komjen pol, yang terahir menjabat irjen kementerian pertanian ri masa jabatan 22 maret 2024-10 desember 2024.
baca juga:mantan ketua bpn palembang jadi saksi kasus korupsi jual aset yayasan batanghari sembilan
baca juga:penyidik periksa plt kadis pupr banyuasin dalam kasus dugaan korupsi 2023
setyo mengatakan akan ada evaluasi setiap tiga bulan dalam pelaksanaan aksi ini. setiap tiga bulan, para anggota stranas pk akan membuat laporan atas upaya mereka mengerjakan aksi. laporan itu dapat diakses melalui situs jaga.id. 
“setiap enam bulan sekali laporan itu akan diserahkan kepada presiden ri,” tambah setyo, yang juga pernah menjadi kapolda sulawesi utara dan kapolda nusa tenggara timur. adapun evaluasi periode triwulan pertama akan dilakukan di kantor kepala staf kepresidenan.