PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit dengan para pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan khususnya masalah perekrutan PPPK. Hal ini diungakpan Hj Zaitun SH MKn, saat melakukan kunjungan bersama para anggota DPRD lainnya ke RSUD Siti Fatimah.

Dalam kunjungan ini, rombongan anggota DRPD bersama jajaran RS Siti Fatimah membahas nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. 

BACA JUGA:Inilah Jadwal Libur dan Jam Kerja PNS PPPK Selama Ramadan dan Idul Fitri

BACA JUGA:Istana Jamin THR PNS dan PPPK Tetap Cair! Ini Jadwal Pembagiannya

Direktur Utama RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, SpOG meminta  para staff dan pegawai RSUD Siti Fatimah untuk menyalurkan aspirasi dan unek-unek mereka terkait PPPK. “Silahkan para staff dan pegawai RSUD menyalurkan aspirasi, unek-unek terkait PPPK.

Terutama rencana rekrutmen 2025, apakah akan dibuka atau tidak. Inilah yang kita minta carikan solusi dan arahan dari para bapak ibu depan,'' ujarnya.

Novianto, anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem mengatakan,  rekrutmen PPPK harus profesional dan kejelasan PPPK dan Honorer juga sudah mendapatkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Rekrutmen PPPK harus dilaksanakan secara profesional dan kejelasan PPPK.

Kita sudah meminta BKN, untuk memberikan kejelasan tentang nasib PPPK dan tenaga kerja Honorer. Kita juga meminta kejelasan terkait rekrutmen juga, harap bersabar,'' pungkasnya

BACA JUGA:Segini Besaran THR bagi PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

BACA JUGA:Inilah Perbedaan Gaji Pensiunan PNS dan PPPK

Nopianto menekankan pentingnya kebanggaan masyarakat Sumsel terhadap RSUD Siti Fatimah yang kini berkembang pesat dan menjadi rumah sakit rujukan utama.

''Tanggung jawab untuk memajukan rumah sakit ini bukan hanya berada di tangan manajemen, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,'' katanya. (iol)