Penyidik Periksa Saksi Baru dalam Kasus Penjualan Aset Yayasan BHS, Penyitaan Terus Berlanjut

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 09 Jan 2025 - 18:20

Penyidik Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH ungkap periksa saksi baru dalam kasus penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan. Saksi HN, Manajer PLN UP3 Palembang, diminta keterangan. Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--

Pada penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dan surat-menyurat penting yang berkaitan dengan penjualan aset juga telah disita oleh pihak penyidik.

Kepala Kejati Sumsel, Yulianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa tanah yang dijual tersebut seluas 2.800 m² dan terletak di Jalan Mayor Ruslan, Kota Palembang, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp17 miliar.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan membuat dokumen palsu, termasuk KTP dan data-data yang dimanipulasi untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Yulianto menambahkan bahwa meskipun tanah tersebut tercatat di peta asli BPN sebagai milik Yayasan Batanghari Sembilan, sertifikat tanah tersebut berhasil diubah dan dijual.

Saat ini, pihak penyidik tengah mendalami lebih lanjut apakah pihak pembeli tanah tersebut terlibat dalam proses penjualan ilegal ini.

Diketahui, tanah yang dibeli seharga sekitar Rp1 miliar itu pada waktu itu diperkirakan bisa bernilai jauh lebih tinggi, mencapai belasan miliar rupiah.

Selain kasus tanah di Jalan Mayor Ruslan, perkara ini juga terhubung dengan kasus penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan lainnya di Yogyakarta, berupa mes asrama mahasiswa ‘Pondok Mesudji’.

Empat terdakwa terkait kasus ini kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang.

Mereka adalah Zurike Takarada, Ngesti Widodo (pegawai BPN Yogyakarta), Derita Kurniawati (notaris), dan Eti Mulyati (notaris).

penyidik periksa saksi baru dalam kasus penjualan aset yayasan bhs, penyitaan terus berlanjut                            sumateraekspres.id – penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan (bhs) yang melibatkan sebidang tanah di jalan mayor ruslan, palembang, kembali bergulir.
setelah sempat terhenti sejenak, pihak penyidik kini melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil satu saksi baru untuk memberikan keterangannya.
kasipenkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, menjelaskan bahwa saksi yang diperiksa pada kamis, 9 januari 2025, adalah hn, seorang manajer di pln up3 palembang periode sekarang.
"saksi hn diperiksa mulai pukul 14.30 wib dengan agenda sekitar 20 pertanyaan terkait penyidikan kasus ini," ungkap vanny.
baca juga:jatanras tangkap komplotan spesialis pencurian minimarket lintas provinsi, kerugian capai rp13 juta
baca juga:cicilan tinggal dua bulan, motor hilang dicuri di palembang, m. subhan lapor polisi
pemeriksaan terhadap saksi bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut dan mengumpulkan alat bukti guna mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penjualan aset tersebut.
sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap berbagai barang dan dokumen penting terkait kasus ini.
adapun barang yang disita antara lain, sebidang tanah seluas 2.800 m² yang terletak di kecamatan ilir timur ii, kelurahan duku, kota palembang, beserta bangunan rumah yang ada di atasnya.
selain itu, penyidik juga menyita salinan buku tanah hak milik dan pendaftaran ukur tanah yang telah dilegalisasi oleh badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang.
baca juga:cak arlan janji realisasikan program 5 tahun usai ditetapkan sebagai walikota terpilih
baca juga:mandi lumpur dan merayap, bintra polri polres oi bangun semangat kedisiplinan di tanjung senai
penyidikan ini telah melibatkan pemeriksaan sejumlah saksi setelah penggeledahan dan penyitaan dokumen di berbagai lokasi.
beberapa lokasi penggeledahan tersebut meliputi rumah salah satu saksi yang kini sudah almarhum, as, di jalan sri gunting, palembang; kantor atr/bpn kota palembang di kapten a rivai; kantor badan pendapatan daerah (bapenda) kota palembang di jalan merdeka; dan kantor kelurahan duku di jalan rama kasih, palembang.
pada penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dan surat-menyurat penting yang berkaitan dengan penjualan aset juga telah disita oleh pihak penyidik.
baca juga:kemendagri bersama bppik fokus evaluasi program pembangunan daerah
baca juga:jam kerja dan gaji pppk paruh waktu, apa yang perlu diketahui?
kepala kejati sumsel, yulianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa tanah yang dijual tersebut seluas 2.800 m² dan terletak di jalan mayor ruslan, kota palembang, dengan nilai yang diperkirakan mencapai rp17 miliar.
modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan membuat dokumen palsu, termasuk ktp dan data-data yang dimanipulasi untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.
yulianto menambahkan bahwa meskipun tanah tersebut tercatat di peta asli bpn sebagai milik yayasan batanghari sembilan, sertifikat tanah tersebut berhasil diubah dan dijual.
baca juga:smk aisyiyah insan utama prabumulih dibobol maling, pelaku ditangkap polisi
baca juga:mau belajar atau bekerja? 10 rekomendasi tablet terbaik 2025 ini siap menemani aktivitasmu!
saat ini, pihak penyidik tengah mendalami lebih lanjut apakah pihak pembeli tanah tersebut terlibat dalam proses penjualan ilegal ini.
diketahui, tanah yang dibeli seharga sekitar rp1 miliar itu pada waktu itu diperkirakan bisa bernilai jauh lebih tinggi, mencapai belasan miliar rupiah.
selain kasus tanah di jalan mayor ruslan, perkara ini juga terhubung dengan kasus penjualan aset yayasan batanghari sembilan lainnya di yogyakarta, berupa mes asrama mahasiswa ‘pondok mesudji’.
baca juga:smk aisyiyah insan utama prabumulih dibobol maling, pelaku ditangkap polisi
baca juga:mau belajar atau bekerja? 10 rekomendasi tablet terbaik 2025 ini siap menemani aktivitasmu!
empat terdakwa terkait kasus ini kini tengah menjalani proses persidangan di pengadilan tipikor pada pn palembang.
mereka adalah zurike takarada, ngesti widodo (pegawai bpn yogyakarta), derita kurniawati (notaris), dan eti mulyati (notaris).
tim jpu kejati sumsel dan jpu kejari palembang mendakwa mereka telah merugikan negara sebesar rp10,6 miliar.
baca juga:tunjangan sertifikasi 2025 berlaku pemotongan, ini besarannya
baca juga:hj ratna machmud dan h suprayitno resmi ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati musi rawas
dalam persidangan tersebut, saksi marbun damargo mengungkapkan bahwa selain aset di yogyakarta, terdapat juga aset lainnya, termasuk tanah di jalan mayor ruslan, palembang, yang telah diubah alas haknya menjadi milik yayasan batanghari sembilan, lalu dijual.