Marak Isu Pencopotan RT dan RW di Prabumulih, DPRD Siap Turun Tangan Tangani Gejolak, Ini Kata H Arlan!

Reporter: dian |

Editor: Novis |

Jumat , 10 Jan 2025 - 09:39

Walikota Prabumulih terpilih, H Arlan menyebutkan bahwa pergantian RT dan RW merupakan wewenang Lurah. Foto: dian/sumateraekspres.id--

PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID - Di kota Prabumulih tengah heboh isu pencopotan Ketua RT dan juga ketua RW. Terlebih lagi, menaikkan insentif RT/RW, merupakan salah-satu janji kampanye pasangan H Arlan - Franky Nasril.

Menanggapi hal itu, Walikota Prabumulih terpilih, H Arlan menyebutkan bahwa pergantian RT dan RW merupakan wewenang Lurah.

"Soal RT RW sudah cak sampaikan, wewenang Pak Lurah dan Bu Lurah. Cak idak masuk kesana dan idak campur tangan," sebutnya dibincangi usai penetapan pasangan Walikota-Wakil Walikota Prabumulih di Rumah Dinas Walikota Prabumulih, beberapa waktu lalu.

"Yang Pak Lurah dan Pak Camat minta masukan Cak, sudah Cak sampaikan itu wewenang mereka. Kalau memang dia habis harus diganti ya diganti. Tapi kalau belum habis jangan diganti," terangnya.

Disingging perihal janji kampanye pasangan H Arlan-Franky menaikkan insentif RT dan RW ? "Nanti kita lihat, insyaallah pasti kita laksanakan yang penting bertahap dulu," sambungnya.

Terpisah, beredarnya isu sejumlah RT RW yang dicopot oleh Lurah tersebut, ternyata sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih. Ada yang mengadu secara lisan maupun langsung bersurat.

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini ada banyak laporan dan keluhan dari RT RW terkait pencopotan yang dilakukan oleh lurah secara sepihak.

Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan "turun tangan" untuk memanggil pihak terkait agar persoalan tersebut tak makin menimbulkan gejolak.

"Ada yang sudah mengantarkan surat, tentu ini jadi perhatian bagi kami. Kami akan memanggil instansi terkait terkait persoalan ini, sehingga tidak menjadi gejolak," tuturnya.

Politisi PDI-P yang sudah dua kali duduk di kursi pimpinan DPRD Kota Prabumulih itu menjelaskan, tujuan pengangkatan Ketua RT dan RW adalah untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan memastikan keberadaan mereka dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

marak isu pencopotan rt dan rw di prabumulih, dprd siap turun tangan tangani gejolak, ini kata h arlan!                            prabumulih, sumateraekspres.id - di kota prabumulih tengah heboh isu pencopotan ketua rt dan juga ketua rw. terlebih lagi, menaikkan insentif rt/rw, merupakan salah-satu janji kampanye pasangan h arlan - franky nasril. 
menanggapi hal itu, walikota prabumulih terpilih, h arlan menyebutkan bahwa pergantian rt dan rw merupakan wewenang lurah. 
"soal rt rw sudah cak sampaikan, wewenang pak lurah dan bu lurah. cak idak masuk kesana dan idak campur tangan," sebutnya dibincangi usai penetapan pasangan walikota-wakil walikota prabumulih di rumah dinas walikota prabumulih, beberapa waktu lalu. 
"yang pak lurah dan pak camat minta masukan cak, sudah cak sampaikan itu wewenang mereka. kalau memang dia habis harus diganti ya diganti. tapi kalau belum habis jangan diganti," terangnya. 
baca juga:cak arlan kembali jadi perhatian, rapat pleno terbuka bawa 3 istri, setelah masa kampanye kenalkan 4 istri 
baca juga:cak arlan janji realisasikan program 5 tahun usai ditetapkan sebagai walikota terpilih
disingging perihal janji kampanye pasangan h arlan-franky menaikkan insentif rt dan rw ? "nanti kita lihat, insyaallah pasti kita laksanakan yang penting bertahap dulu," sambungnya. 
terpisah, beredarnya isu sejumlah rt rw yang dicopot oleh lurah tersebut, ternyata sudah sampai ke dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih. ada yang mengadu secara lisan maupun langsung bersurat. 
wakil ketua dprd kota prabumulih, ir dipe anom dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini ada banyak laporan dan keluhan dari rt rw terkait pencopotan yang dilakukan oleh lurah secara sepihak. 
bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan "turun tangan" untuk memanggil pihak terkait agar persoalan tersebut tak makin menimbulkan gejolak.
"ada yang sudah mengantarkan surat, tentu ini jadi perhatian bagi kami. kami akan memanggil instansi terkait terkait persoalan ini, sehingga tidak menjadi gejolak," tuturnya.
politisi pdi-p yang sudah dua kali duduk di kursi pimpinan dprd kota prabumulih itu menjelaskan,  tujuan pengangkatan ketua rt dan rw adalah untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan memastikan keberadaan mereka dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
baca juga:ratusan pemuda prabumulih ikuti tryout snbt, h elman vs h arlan beri support langsung
baca juga:diiringi ribuan pendukung, pasangan arlan-franky mendaftar ke kpu dengan target kemenangan 70 persen
"gejolak terkait hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah, terutama jika pengangkatan rt dan rw menjadi sorotan publik, yang pada gilirannya dapat berdampak pada citra pemerintah," ujarnya.
menurut peraturan walikota, dipe menegaskan bahwa lurah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau mengangkat ketua rt tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat setempat.
"tugas lurah adalah memfasilitasi proses musyawarah warga untuk menentukan ketua rt, bukan mencopot atau mengangkat secara sepihak. dampaknya akan langsung dirasakan oleh warga yang berhubungan dengan ketua rt," tegasnya.
lebih lanjut, pria yang sudah beberapa periode menjabat sebagai anggota dewan ini menambahkan bahwa peran lurah sebatas menyampaikan informasi kepada pimpinan, seperti sekda atau walikota, sementara urusan rt dan rw merupakan urusan tingkat kelurahan.
"masalah rt dan rw seharusnya cukup ditangani oleh lurah yang melaporkan ke sekda atau walikota. tidak etis jika walikota turun tangan karena masalah ini relatif kecil. jika ada pencopotan, harus ada alasan yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang ada, karena rt dan rw diharapkan netral dalam politik," jelasnya.
baca juga:pan resmi dukung h arlan dan frangky nasril untuk pilkada prabumulih 2024, ini penegasannya!
baca juga:cak arlan jadi bahan pertimbangan, bakal diikutsertakan pdi perjuangan
mengenai apakah pencopotan rt dan rw terkait dengan pilkada yang baru lalu serta adanya janji politis dimana insentif rt dan rw bakal dinaikkan? dipe mengungkapkan bahwa hal itu belum dapat dipastikan, mengingat belum ada koordinasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"kami belum bisa merumuskan penyebabnya, apakah terkait dengan isu insentif yang mungkin akan naik atau masalah lain. namun, jika memang terkait dengan insentif, perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan kecemburuan antar pihak, serta mempertimbangkan faktor anggaran," tutupnya.