Peningkatan Supervisi Keuangan Daerah Diperlukan untuk Mencegah Kebocoran Anggaran

Reporter: Dudun |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 08 Jan 2025 - 16:41

Fauzi Amro tekankan pentingnya supervisi ketat BPK dan BPKP untuk mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara. Foto:Dudun/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah tengah digencarkan untuk mencegah kebocoran dana yang merugikan negara, baik oleh pemerintah daerah (pemda) maupun pihak ketiga.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, M.Si, yang menekankan perlunya langkah-langkah preventif melalui pengawasan intensif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kunjungannya ke Gedung BPKP Sumsel pada Rabu, 9 Januari 2025, Fauzi mengungkapkan bahwa penguatan peran supervisi oleh BPKP dan BPK harus menjadi prioritas utama.

“Dengan supervisi yang lebih ketat, kita bisa mencegah kebocoran anggaran serta temuan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Fauzi.

Fauzi juga mencatat bahwa hasil audit BPK pada tahun 2024 menemukan kerugian keuangan daerah yang mencapai lebih dari Rp 400 miliar.

Temuan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi penting agar kesalahan serupa tidak terulang di tahun berikutnya.

"Kami berharap dengan supervisi yang lebih intens, kerugian serupa tidak terjadi lagi," tegas Fauzi, yang juga politisi dari Partai NasDem ini.

Menurut Fauzi, BPK Sumsel telah memetakan tiga wilayah utama yang perlu diawasi terkait penggunaan anggaran, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga.

"Melalui supervisi ini, kita bisa lebih jelas membedakan mana yang sah dan mana yang tidak sesuai aturan.

Kami akan terus bersinergi dengan mitra kerja untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel," tambahnya.

peningkatan supervisi keuangan daerah diperlukan untuk mencegah kebocoran anggaran                            sumateraekspres.id - pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah tengah digencarkan untuk mencegah kebocoran dana yang merugikan negara, baik oleh pemerintah daerah (pemda) maupun pihak ketiga.
hal ini diungkapkan oleh wakil ketua komisi xi dpr ri, h. fauzi amro, m.si, yang menekankan perlunya langkah-langkah preventif melalui pengawasan intensif dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) serta badan pemeriksa keuangan (bpk).
dalam kunjungannya ke gedung bpkp sumsel pada rabu, 9 januari 2025, fauzi mengungkapkan bahwa penguatan peran supervisi oleh bpkp dan bpk harus menjadi prioritas utama.
baca juga:menkes, budi gunadi sadikin tegaskan hmpv bukan virus baru, jangan panik
baca juga:ojk terbitkan 2 pojk baru untuk tingkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan di industri jasa keuangan
“dengan supervisi yang lebih ketat, kita bisa mencegah kebocoran anggaran serta temuan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar fauzi.
fauzi juga mencatat bahwa hasil audit bpk pada tahun 2024 menemukan kerugian keuangan daerah yang mencapai lebih dari rp 400 miliar.
temuan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi penting agar kesalahan serupa tidak terulang di tahun berikutnya.
baca juga:patrick kluivert resmi pelatih baru timnas indonesia, ini asisten yang akan membantunya
baca juga:satpol pp dan polres lubuklinggau gelar razia gelandangan dan anak jalanan
"kami berharap dengan supervisi yang lebih intens, kerugian serupa tidak terjadi lagi," tegas fauzi, yang juga politisi dari partai nasdem ini.
menurut fauzi, bpk sumsel telah memetakan tiga wilayah utama yang perlu diawasi terkait penggunaan anggaran, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga.
"melalui supervisi ini, kita bisa lebih jelas membedakan mana yang sah dan mana yang tidak sesuai aturan.
kami akan terus bersinergi dengan mitra kerja untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel," tambahnya.
baca juga:satlantas polres prabumulih berikan reward kepada enam anggota berprestasi
baca juga:program makan bergizi gratis (mbg) siapkan 10 petugas dapur di 5 sekolah palembang
fauzi juga menjelaskan mengenai peran penting dari bpk dan bpkp, sesuai dengan peraturan yang berlaku. “bpk bertugas melakukan audit internal, sedangkan bpkp melakukan audit eksternal.
kedua lembaga ini sangat vital dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan yang ada,” jelas fauzi.
di sisi lain, kepala bpk sumsel, andri yogama, memberikan penjelasan lebih lanjut terkait temuan audit yang menunjukkan adanya kerugian lebih dari rp 400 miliar.
baca juga: heboh! pohon kurma tumbuh subur dan berbuah lebat di pagaralam, potensi peluang bisnis menjanjikan!
baca juga:polisi tangkap 1 tersangka pencurian perabotan di oku timur, 3 pelaku masih buron
temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran barang dan jasa yang kurang tepat sasaran.
“kami akan terus berupaya meningkatkan supervisi agar lebih efektif dalam membedakan antara pengelolaan anggaran yang sah dan yang tidak sah.
untuk itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel,” kata andri.
dengan adanya supervisi yang lebih terstruktur dan kerja sama yang lebih erat antara bpk, bpkp, serta pemerintah daerah, diharapkan potensi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
baca juga:penangkapan terduga perampok honda jazz pns dinkes sumsel di lahat, polisi ungkap proses penyelidikan
baca juga:rincian tunjangan guru sertifikasi pns & pppk setiap bulan, selain tpg dan gaji pokok
langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.