OJK Terbitkan 2 POJK Baru untuk Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi Pelaporan di Industri Jasa Keuangan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 08 Jan 2025 - 16:22

OJK Terbitkan 2 POJK Baru untuk Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi Pelaporan di Industri Jasa Keuangan-Foto: IST-

Bagi industri, peraturan ini juga merupakan langkah maju untuk memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan bertanggung jawab terhadap data dan informasi keuangan yang ada.

ojk terbitkan 2 pojk baru untuk tingkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan di industri jasa keuangan                            jakarta, sumateraekspres.id - otoritas jasa keuangan (ojk) baru saja mengeluarkan dua peraturan penting yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan di sektor industri jasa keuangan, khususnya untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun.
peraturan tersebut adalah pojk nomor 21 tahun 2024 dan pojk nomor 22 tahun 2024 yang masing-masing mengatur pelaporan berkala untuk dana pensiun dan perusahaan perasuransian.
peraturan ini mengatur kewajiban dana pensiun pemberi kerja (dppk) dan dana pensiun lembaga keuangan (dplk) untuk menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada ojk.
adapun beberapa pokok pengaturannya antara lain mencakup:
baca juga:rekomendasi pinjaman online aman dan terdaftar di ojk untuk 2025
baca juga:masalah pinjol, mayoritas keluhkan perilaku petugas penagihan, ojk tingkatkan edukasi dan pengawasan
jenis laporan berkala
laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan bulanan, tahunan, dan laporan lainnya. laporan bulanan mencakup informasi keuangan dan harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
laporan tahunan, yang mencakup laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, harus disampaikan paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya.
laporan lain
laporan lain yang mencakup keberlanjutan, strategi anti-fraud, serta realisasi rencana bisnis juga wajib disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
baca juga: heboh! pohon kurma tumbuh subur dan berbuah lebat di pagaralam, potensi peluang bisnis menjanjikan!
baca juga:penangkapan terduga perampok honda jazz pns dinkes sumsel di lahat, polisi ungkap proses penyelidikan
penyampaian laporan secara daring
ojk juga mengatur agar penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan ojk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan.
sanksi administratif
terhadap keterlambatan atau kesalahan dalam penyampaian laporan, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
dengan diberlakukannya peraturan ini mulai 1 juni 2025, ojk berharap dapat meningkatkan kualitas pelaporan dana pensiun dan memperkuat perlindungan peserta melalui informasi yang lebih transparan.
pojk nomor 22 tahun 2024: laporan berkala perusahaan perasuransian
pojk ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang telah mengalami perubahan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023.
tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan pengaturan pelaporan perusahaan perasuransian sesuai dengan perkembangan industri.
beberapa hal yang diatur dalam pojk ini antara lain:
kewajiban pelaporan
perusahaan perasuransian diharuskan untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, tahunan, serta laporan publikasi dan laporan lainnya secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
pemberian laporan kepada pihak berwenang
laporan tertentu beserta analisisnya juga harus diberikan kepada instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan bank indonesia.
sanksi administratif
sanksi administratif yang diberlakukan antara lain berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan perusahaan, serta denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.
pojk ini akan mulai berlaku pada 1 januari 2025, dengan sanksi denda administratif yang mulai diterapkan pada laporan bulan juni 2025.
ojk berharap melalui peraturan ini, pengawasan di sektor perasuransian akan semakin efektif berkat tersedianya data dan informasi yang lebih baik.
penguatan regulasi untuk sektor jasa keuangan
dengan terbitnya kedua pojk ini, ojk berharap dapat menciptakan ekosistem industri jasa keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
melalui kewajiban pelaporan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan dapat tercapai stabilitas yang lebih baik di sektor dana pensiun dan perasuransian.
bagi industri, peraturan ini juga merupakan langkah maju untuk memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan bertanggung jawab terhadap data dan informasi keuangan yang ada.