Bakal 6 Bulan Tak Gajian, Pengesahan APBD OKU Lewat 22 Januari, Terpaksa Pakai Perkada

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:43

Kata Mulyadi, DPRD OKU akan melaksanakan pembentukan AKD serta pembahasan APBD induk pada 22 Januari 2025. “Dari pembicaraan tersebut, 22 Januari katanya semuanya dapat diselesaikan,” beber dia.

DPRD Sumsel tidak dapat mengintervensi proses tersebut. “DPRD Kabupaten OKU memiliki hak prerogatif. Kita ketahui bersama mengapa tertunda pembentukan AKD serta pembahasan APBD 2025, karena Pilkada Serentak 2024. Semestinya paling lambat Desember 2024 kemarin sudah harus selesai semuanya,” papar Mulyadi.

Secara administrasi DPRD Sumsel tidak bisa menekan ataupun mengintervensi. Hanya saja, secara kepartaian mereka bisa mengimbau atau menyarankan kepada anggota DPRD OKU dari partai masing-masing untuk mempercepat pembentukan AKD dan pembahasan APBD. Mengapa?

“Karena kalau ini dibiarkan yang rugi adalah masyarakat OKU,” cetusnya.

Secara legal, kalaupun APBD belum disahkan, bisa menggunakan Perkada. Dengan peraturan kepala daerah, dalam ini Bupati, maka besaran APBD OKU 2025 akan mengikuti APBD 2024.

“Tapi jelas rugi, karena dengan menggunakan perkada semua kegiatan tidak akan maksimal. Baik itu program pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” jelas Mulyadi.

Kejadian terlambatnya pengesahan APBD ini pernah terjadi di DKI Jakarta tahun anggaran 2015 dan 2022. Juga pernah pada pembahasan APBD Sumsel tahun anggaran 2020.(*)

bakal 6 bulan tak gajian, pengesahan apbd oku lewat 22 januari, terpaksa pakai perkada                            baturaja, sumateraekspres.id - miris. apbd kabupaten oku tahun anggaran 2025 belum ketok palu. harusnya 30 november 2024 sudah disahkan. namun karena alat kelengkapan dewan (akd) belum terbentuk, pembahasan molor hingga sekarang.
penjabat (pj) bupati oku, m iqbal alisyahbana sstp  mm mengatakan, jika sampai tenggat waktu pembahasan apbd 22 januari 2025 habis, maka pemkab akan menggunakan perkada.
"kita akan memakai dan mensahkan perkada. jangan sampai pembangunan terhambat karena apbd oku 2025 tidak dibahas," ujarnya, kemarin. pemkab oku masih menunggu untuk pembahasan apbd induk 2025 dengan dprd oku.
masalahnya, akd di dprd oku juga belum dibahas. kalau pun terpaksa berpayung hukum pada perkada, maka penggunaan apbd 2025 tidak akan maksimal.
"kalau apbd 2025 bisa dibahas bersama dprd, itu akan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat oku," tutur dia. disebutkan iqbal, untuk pembangunan masih bisa tetap berjalan. namun tidak akan leluasa dibandingkan  kalau apbd disahkan dalam perda. 
baca juga:mantap, kabupaten lahat pecahkan rekor: hanya 6 desa terancam sanksi akibat lambat apbdes 2025
baca juga:layanan buka malam, anggaran apbd lahat ditargetkan tuntas tahun depan
pembangunan prioritas dan mendesak tetap bisa dilakukan. iqbal mencontohkan, pembangunan jalan dan jembatan rusak bisa dilakukan. “karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerugian lebih besar,” jelas dia.
konsekuensi dari terlambatnya pengesahan apbd 2025 jelas ada. hasil konsultasi dengan kemendagri, jika keterlambatan itu faktor dari eksekutif, maka ada hak keuangan ditunda 6 bulan. jika keterlambatan itu dari legislatif, maka anggota dewan 6 bulan tak gajian. "untuk gaji asn tidak ada kendala,"  beber iqbal.
terpisah wakil ketua dprd oku parwanto sebelumnya menjelaskan pembahasan apbd 2025 menjadi prioritas mereka sebelum agenda pelantikan bupati dan wakil bupati oku terpilih.
sebelum membahas apbd 2025, dprd oku akan membentuk akd dulu. nah, pembahasan akd ini mengalami deadlock setelah dalam pembahasan tentang  pimpinan komisi, ada 4 fraksi yang menarik diri. sekwan oku, iwan setiawan mengatakan, pembahasan akd ini menjadi ranah politik. "kita akan jadwalkan kembali untuk rapat pembahasan akd dalam pekan ini," ujarnya. 
baca juga:punya apbd rp2,271 t, ini 5 prioritas daerah oku timur 2025
baca juga:rincian apbd oku timur 2025: rp 2,271 triliun disahkan, simak alokasi anggaran per opd!
sekretaris komisi i bidang pemerintahan dprd provinsi sumsel, sri mulyadi st mm mengatakan, dewan sumsel tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi di oku. namun, pihaknya sudah jalin komunikasi dengan dprd oku.
kata mulyadi, dprd oku akan melaksanakan pembentukan akd serta pembahasan apbd induk pada 22 januari 2025. “dari pembicaraan tersebut, 22 januari katanya semuanya dapat diselesaikan,” beber dia. 
dprd sumsel tidak dapat mengintervensi proses tersebut. “dprd kabupaten oku memiliki hak prerogatif. kita ketahui bersama mengapa tertunda pembentukan akd serta pembahasan apbd 2025,  karena pilkada serentak 2024. semestinya paling lambat desember 2024 kemarin sudah harus selesai semuanya,” papar mulyadi. 
secara administrasi dprd sumsel tidak bisa menekan ataupun mengintervensi. hanya saja, secara kepartaian mereka bisa mengimbau atau menyarankan kepada anggota dprd oku dari partai masing-masing untuk mempercepat pembentukan akd dan pembahasan apbd. mengapa? 
“karena kalau ini dibiarkan yang rugi adalah masyarakat oku,” cetusnya. 
baca juga:kritik tajam terhadap program bantuan rp25 juta per kk: ancaman defisit apbd muba yang mengkhawatirkan
baca juga:pengusutan dugaan korupsi apbd oki ta 2022 senilai rp6,5 m, penyidik kejari oki tunggu hasil audit bpkp
secara legal, kalaupun apbd belum disahkan, bisa menggunakan perkada. dengan peraturan kepala daerah, dalam ini bupati, maka besaran apbd oku 2025 akan mengikuti apbd 2024. 
“tapi jelas rugi, karena dengan menggunakan perkada semua kegiatan tidak akan maksimal. baik itu program pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” jelas mulyadi.
kejadian terlambatnya pengesahan apbd ini pernah terjadi di dki jakarta tahun anggaran 2015 dan 2022. juga pernah pada pembahasan apbd sumsel tahun anggaran 2020.(*)