ASN di OKI Laporkan Kepala BKPSDM Karena Tak Dilantik Sebagai PPUPD Ahli Pratama, Begini Ceritanya!

Reporter: Nisa |

Editor: Novis |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 11:42

Tiidak dilantik tanpa alasan jelas, ASN OKI laporkan dugaan diskriminasi ke Ombudsman RI Sumsel. Foto: nisa/sumateraekspres.id--

KAYUAGUNG, SUMATERA EKSPRES.ID- Tak kunjung dilantik dan diangkat sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama, Dini Damayanti SKom , seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Penyusun Laporan Kebijakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI, melaporkan oknum Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan OKI ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.

Diungkapkan Dini permasalahan ini berawal dari rekomendasi pengangkatan Dini ke dalam jabatan fungsional PPUPD Ahli Pertama yang telah diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI melalui surat nomor 800.1.3.3/221/IJ tertanggal 17 Januari 2024." Selain ke Ombudsman saya juga membuat laporan ke BKN, Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri,"terangnya Sabtu (4/1).

Dijelaskannya, dalam rekomendasi tersebut terdapat juga empat ASN yakni Fransiscus Halomoan Manik Ambarita, Edy Haryanto, HjbEka Hamami Damayanti dan Hendra Latif yang dilantik PPUD Madya.

Ia sangat menyayangkan kejadian tersebut karena hingga awal Januari 2025 ia belum juga dilantik padahal, rekan-rekannya yang juga direkomendasikan telah resmi dilantik pada 31 Oktober 2024.

"Pelantikan mereka terdokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati OKI, bahkan diunggah melalui media sosial resmi instansi terkait. Sementara saya tidak menerima undangan pelantikan sama sekali tanpa alasan jelas diakhir tahun 2024 itu,"sesalnya.

Memang sebelumnya BKPSDM OKI sempat memberikan informasi secara lisan rencana akan adany pelantikan susulan untuk jabatan fungsional tertentu sebelum akhir tahun 2024. Tapi hingga 31 Desember 2024 pelantikan tersebut tidak pernah terjadi bahkan di awal 2025 ini.

Tapi pelantikan beberapa ASN untuk jabatan fungsional tertentu tetap dilaksanakan di akhir 2024, termasuk Eva Cavarina SSos, dan Elpis Pebriadi yang sudah dilantik, tanpa adanya penjelasan terkait status dirinya.

Ia menegaskan, tindakan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati OKI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 6 Poin 13 yang menekankan agar ASN tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Kejadian ini sudah dua kali dialaminya seperti pada Juni 2022, ketika saya mengajukan permohonan mutasi ke Inspektorat Kabupaten OKI.Permohonan tersebut sudah dilengkapi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), yang menunjukkan jabatan yang ia lamar masih kosong dan sangat dibutuhkan.

Ironisnya ia diberitahu secara lisan oleh Kabid Mutasi dan Promosi, Boy Darmawan kalau posisi yang ia tuju sudah terisi. Selain itu, Sekretaris BKPSDM saat itu, Fredi Harry Martonis, menyampaikan bahwa pejabat yang ada di Inspektorat akan dimutasi.

asn di oki laporkan kepala bkpsdm karena tak dilantik sebagai ppupd ahli pratama, begini ceritanya!                            kayuagung, sumatera ekspres.id-  tak kunjung dilantik dan diangkat sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (ppupd) ahli pertama, dini damayanti skom , seorang aparatur sipil negara (asn) yang bertugas sebagai penyusun laporan kebijakan di bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten oki, melaporkan oknum kepala  badan  kepegawaian pengembangan  sumberdaya manusia pendidikan oki ke ombudsman ri perwakilan sumsel.
diungkapkan dini permasalahan ini berawal dari rekomendasi pengangkatan dini ke dalam jabatan fungsional ppupd ahli pertama yang telah diterbitkan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri ri melalui surat nomor 800.1.3.3/221/ij tertanggal 17 januari 2024." selain ke ombudsman saya juga membuat laporan ke bkn, menpan rb dan kementerian dalam negeri,"terangnya sabtu (4/1).
dijelaskannya, dalam rekomendasi tersebut terdapat juga empat asn yakni fransiscus halomoan manik ambarita, edy haryanto, hjbeka hamami damayanti dan hendra latif yang dilantik ppud madya.
baca juga:bkpp kabupaten oki umumkan hasil seleksi pppk tahap 1: cek nama anda disini
baca juga:waiting list haji di oki hingga 24 tahun 
ia sangat menyayangkan kejadian tersebut karena hingga awal januari 2025 ia  belum juga dilantik padahal,  rekan-rekannya yang juga direkomendasikan telah resmi dilantik pada 31 oktober 2024.
"pelantikan mereka terdokumentasi  kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat bupati oki, bahkan diunggah melalui media sosial resmi instansi terkait. sementara saya tidak menerima undangan  pelantikan sama sekali tanpa alasan jelas  diakhir tahun 2024 itu,"sesalnya.
memang sebelumnya bkpsdm oki  sempat memberikan informasi secara lisan rencana  akan adany pelantikan susulan untuk jabatan fungsional tertentu sebelum akhir tahun 2024. tapi hingga 31 desember 2024 pelantikan tersebut tidak pernah terjadi bahkan di awal 2025 ini.
tapi pelantikan beberapa asn untuk jabatan fungsional tertentu tetap dilaksanakan di akhir 2024, termasuk eva cavarina ssos, dan elpis pebriadi yang sudah dilantik, tanpa adanya penjelasan terkait status dirinya.
ia menegaskan, tindakan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan bupati oki nomor 17 tahun 2019 tentang kode etik pegawai negeri sipil, khususnya pasal 6 poin 13 yang menekankan agar asn tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan.
kejadian ini sudah dua kali dialaminya seperti pada juni 2022, ketika saya  mengajukan permohonan mutasi ke inspektorat kabupaten oki.permohonan tersebut sudah dilengkapi sesuai standar operasional prosedur (sop), termasuk dokumen analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk), yang menunjukkan  jabatan yang ia lamar masih kosong dan sangat dibutuhkan.
baca juga:duh! asn oki gigit jari, gaji januari masih nggak cair, cek penyebabnya
baca juga:hari pertama kerja, pj bupati oki sidak pastikan pelayanan publik optimal di semua tempat, ini katanya!
ironisnya ia diberitahu secara lisan oleh kabid mutasi dan promosi, boy darmawan kalau  posisi yang ia tuju sudah terisi. selain itu, sekretaris bkpsdm saat itu, fredi harry martonis, menyampaikan bahwa pejabat yang ada di inspektorat akan dimutasi.
"kenyataannya jabatan yang ingin dini duduki justru diisi oleh ibrahim, asn lain dengan kelengkapan administrasi serupa,"bebernya.
ia juga tidak mendapat balasan resmi atau penjelasannya hingga saat ini alasan penolakan mutasi yang diajukannya. ini menjadi bukti lain adanya tindakan diskriminasi dalam pengelolaan sdm asn di lingkungan pemerintah kabupaten oki.
tindakan pihak terkait melanggar peraturan pemerintah ri nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, khususnya pasal 4 poin h, kewajiban memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. sedangkan pasal 5 poin i larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
kalau syarat untuk memenuhi jabatan fungsional ppupd ahli pratama sudah dipenuhi termasuk memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (lsp pdn) dengan nomor registrasi 16/00269/700/4/11/2023, yang menyatakan dirinya “kompeten”.
"saya meminta kepada kepala ombudsman ri  untuk menelaah dan memeriksa surat keputusan pelantikan asn yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan inspektorat  oki,"pintanya.
pihak ombudsman juga dapat memanggil dan memeriksa pihak terkait yakni kepala bkpsdm kabupaten oki, sekretaris bkpsdm kabupaten oki serta kabid mutasi dan promosi bkpsdm kabupaten oki.
baca juga:inovasi dan transformasi digital, pemkab oki raih penghargaan pelayanan publik dari kemenpan-rb
baca juga:komitmen pemkab oki ciptakan asn profesional untuk layanan berkualitas
ia disini hanya meminta hak  sebagai asn yang telah dinyatakan kompeten untuk menduduki jabatan fungsional yang direkomendasikan, berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
sementara itu kepala bkpsdm oki, mauliddini melalui kabid mutasi dan promosi boy darmawan saat dikonfirmasi menyebut  penyebab belum dilantiknya dini damayanti karena alasan teknis.
memang yang telah dinyatakan kompeten berdasarkan hasil uji kompetensi (ukom), yang merupakan syarat mutlak untuk perpindahan jabatan dari pelaksana ke fungsional dan direkomendasikan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri bersama empat orang lainnya di awal tahun 2024.
masih kata dia, setelah rekomendasi diterima, bkpsdm oki memprosesnya dengan mengajukan persetujuan teknis (pertek) ke badan kepegawaian negara (bkn).dari lima nama yang diajukan, hanya empat orang yang dinyatakan dapat dipertimbangkan untuk pelantikan. sehingga keempatnya dilantik pada 31 oktober 2024 lalu bersama sejumlah pejabat lainnya.
“untuk nama dini, pada saat itu perteknya dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh bkn. situasi seperti ini sering terjadi karena berbagai faktor teknis administratif yang memerlukan verifikasi ulang.
pihaknya kemudian melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen dini, memperbaiki kekurangan, dan mengajukan kembali permohonan pertek ke bkn. hingga saat ini  badan kepe masih menunggu jawaban dari bkn terkait pengajuan tersebut.
soal  adanya dua asn yang dilantik pada 30 desember 2024, boy menjelaskan bahwa keduanya masuk ke jabatan fungsional melalui jalur inpassing (penyesuaian)." proses ini berbeda dari perpindahan jabatan melalui ukom maupun pengangkatan pertama melalui formasi cpns,"imbuhnya.
baca juga:menguak rahasia kekuatan tatsumaki one punch man: psikokinesis dahsyat dan titik lemahnya
baca juga:2025, anggaran 2025 bnnk oki dipangkas, keluarkan 540 surat hasil pemeriksaan narkotika 
jalur inpassing memiliki ketentuan khusus, dan rekomendasinya harus dilantik sebelum 31 desember 2024. setelah kami konsultasikan dengan kementerian, pelantikan jabatan ini tidak memerlukan izin menteri. oleh karena itu, keduanya dilantik sebelum batas waktu yang ditentukan,” terang boy.
sebaliknya, pelantikan melalui perpindahan jabatan dengan ukom, seperti dalam kasus dini, memerlukan izin menteri dalam negeri karena pelantikan dilakukan oleh penjabat bupati.
boy menegaskan bahwa proses pelantikan dini hanya tinggal menunggu tahapan akhir, yakni keluarnya pertek dari bkn dan izin pelantikan dari menteri dalam negeri sebagaimana beberapa pegawai lainnya yang masih menunggu.
tidak ada niat atau upaya untuk menghalangi dini. semua proses dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
disinggung soal laporan dini ke ombudsman ri sumsel dan  menyampaikan  bkpsdm oki siap memberikan klarifikasi jika diperlukan dan transparan memberikan penjelasan yang dibutuhkan nantinya.