Dengar UN Siswa Sudah Stres, Tekanan Bertambah, Orang Tua Ikut Cemas, Merasa Tidak Cocok Kurikulum Merdeka

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:43

Kepala Disdik Kota Palembang Adrianus Amri, mengatakan pemberlakuan UN masih dalam tahap wacana. "Sebelum aturan tersebut menjadi resmi, maka kami tetap mengacu dengan aturan lama,” katanya.

Pihaknya terus berusaha meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Palembang dengan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan melakukan inovasi. Baik dalam hal penerapan UN maupun zonasi dalam PPDB. "Kita masi tunggu aturan resminya,” ucap Amri.

Kepala Disdik Kabupaten OKU H Topan Indra Fauzi, merespons positif bila UN diterapkan kembali. Apalagi kalau tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Karena akan menjadi motivasi bagi guru dan siswa dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah.

"Namun diharapkan nilai UN ini jangan menjadi satu satunya standar untuk kelulusan," sarannya. Tentunya ada variabel pendukung lain yang menjadi penilaian untuk menentukan kelulusan anak didik. Jadi tetap ada akumulasi nilai yang dikeluarkan dari sekolah.

Menurutnya, akan lebih baik jika soal UN yang sudah dibuat pemerintah pusat, dalam hal penilaian koreksi nilai pun juga dilakukan pemerintah pusat. Atau minimal di tingkat provinsi, jangan di daerah. “Jadi diharapkan benar-benar murni merupakan nilai siswa," ujarnya.

Kepala SMAN 2 Kabupaten OKU Agus Sudiana, juga pada prinsipnya setuju UN diterapkan kembali. “Asal UN bukan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, melainkan sebagai salah satu variabel saja,” katanya.

Ditegaskannya, otonomi sekolah perlu dijaga. Karena yang tahu persis kompetensi dan karakter siswa adalah gurunya di sekolah, “Jangan sampai pendidikan atau pembinaan selama 3 tahun, bisa dianulir oleh kegiatan sepekan (UN),” cetusnya.

Kata dia, selama beberapa tahun ini sekolah konsisten melaksanakan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Ini juga mirip dengan UN. “Tapi pesertanya hanyalah bentuk sampel dari siswa pada masing-masing sekolah, ditentukan secara acak oleh Disdik atau pemerintah,” jelasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait rencana pemberlakuan kembali sistem UN tahun ajaran 2025-2026. "Sebenarnya itu masih wacana, jadi kami menunggu juknisnya kalau memang akan diberlakukan,” ucapnya.

Menurutnya, setiap sistem memang baik, dimana sejak 2021 UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. "Ada kelebihan ada kekurangannya juga, kalau UN tentunya akan mengukur kemampuan dari masing-masing individu," tegasnya.

Kalau sudah ada juknisnya, baru pihaknya menyosialisasikannya ke SD maupun SMP di Kabupaten Muara Enim. Terkait ketakutan siswa terhadap UN maupun orang tua siswa, menurutnya itu bisa dipahami. Karena setiap aturan pasti ada kelebihan dan kekurangannya.

dengar un siswa sudah stres, tekanan bertambah, orang tua ikut cemas, merasa tidak cocok kurikulum merdeka                            sumsel, sumateraekspres.id - ujian nasional (un) akan kembali diberlakukan menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti, untuk tahun ajaran 2025-2026 mendatang. formulasinya belum ditentukan, karena dia ingin mendengar masukan dari berbagai pihak dulu.
ramainya pemberitaan soal wacana un, sudah membuat sejumlah siswa merasa khawatir. "un itu ‘kan menimbulkan kecemasan dan kelelahan,” ucap nabila, siswi sma negeri 1 palembang, jumat (3/1).
apalagi jika un menjadi syarat wajib kelulusan, menentukan masa depan siswa. “tentu menambah tekanan dan stres bagi para siswa,” tambah nabila. menurutnya, persiapan dan pelaksanaan un dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka siswa.
"karena kita harus lebih giat belajar demi dapat nilai yang baik. kalau mau santai, ya tentu nilai bisa santai (baca:kecil, red) juga bakalan,” katanya. nabila sendiri tidak masalah jika un akan diberlakukan lagi. namun, bukan sebagai syarat utama kelulusan.
baca juga:hanya untuk sekolah terakreditasi, kebijakan terkait pelaksanaan ujian nasional
baca juga:mendikdasmen: ujian nasional tetap ada, tapi dengan format baru di 2025, apa yang berbeda?
"kalau un bukan syarat utama kelulusan, tentunya baik. dalam arti kata, siswa tidak akan menjadi stres. hanya saja sebagai rasa tanggung jawab, kita punya kewajiban belajar sebagai seorang pelajar,” tegasnya. 
“apalagi kalau mau lanjut ke perguruan tinggi, nilai bagus menjadi peluang besar dalam persiapan diri masuk ke perguruan tinggi yang diimpikan," tambahnya.
senada dikatakan, fatih, siswa sma plus negeri 17 palembang.  un hanya untuk mengukur kemampuan akademis dalam satu momen, tanpa memperhitungkan usaha dan perkembangan  selama 3 tahun penuh sekolah. 
"paling tidak usaha siswa selama satu tahun penuh, saat di kelas xii," ujarnya. baginya juga, tidak masalah diberlakukan un kembali. namun bila sebagai syarat kelulusan, tentu akan memberikan beban bagi siswa. apalagi jika yang diujikan, berbeda dari materi pelajaran. 
"materi yang diujikan dalam un dianggap tidak mencakup seluruh kompetensi yang dibutuhkan siswa, seperti keterampilan soft skills dan pengembangan karakter,” ulas fatih. 
baca juga:pelajari penerapan kurikulum berbasis obe 
baca juga:kembangkan kurikulum berbasis cinta, di uin raden fatah, prof nyayu jadi plt
selain itu, un sering dianggap tidak adil. karena siswa dari daerah terpencil atau dengan akses pendidikan yang terbatas, merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dengan siswa dari kota besar yang memiliki fasilitas pendidikan lebih baik.
menurutnya, un tidak cocok karena sekarang dari kelas 10 sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang materi pembelajaran kurang intens. "seperti k13 dan juga kami itu kan ada p5, jadi agak kurang belajarnya. kalau tiba- tiba ada un, kurikulum merdeka kurang bisa mencocokannya," ujarnya berpendapat.
kekhawatiran un, bukan hanya dari kalangan siswa. tapi juga orang tua. salah satunya daud, warga kelurahan bukit lama, kecamatan ib i, palembang. “orang tua jadi ikut cemas, takut anak tidak lulus bila un jadi syarat utama kelulusan,” tuturnya, kemarin.
tidak hanya anak atau siswa yang stres, menurutnya orang tuanya juga bisa ikut stres. ”selain itu, anak akan merasa terbebani dan tertekan dalam persiapan menghadapi ujian nasional," cetusnya.
baginya, un tidak mencerminkan potensi dan kemampuan anak. terutama dalam hal kreativitas, keterampilan soft skills, dan pengembangan karakter. "anak-anak itu tidak sama, kalau dipukul rata tentu akan berdampak pada anak lain. bahkan bisa-bisa jadi stres karena tertekan," tukasnya.
 baca juga:menteri agama komit menyusun kurikulum pendidikan agama yang mendasarkan pada toleransi
baca juga:wajib tau, ini arti kurikulum deep learning dan contohnya
sebelumnya, mendikdasmen abdul mu'ti menyampaikan sistem un yang baru hanya akan diadakan di sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi. fokus pada kemampuan individu. berbeda dengan an, yang berbasis sampling dan mencerminkan nilai sekolah secara umum.
terpisah, wakil ketua komisi x dpr ri lalu hadrian irfani, mengatakan pada dasarnya komisi x dpr ri mendukung un dilaksanakan kembali. "jangan sampai un memunculkan kembali momok bagi peserta didik kita.  memunculkan kembali ketakutan seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya," ujarnya.
karena itu komisi x akan memanggil mendikdasmen untuk menjelaskan secara komprehensif.  meminta seluruh sarana dan prasarana harus disiapkan secara merata di seluruh indonesia. “utamanya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t),” imbuhnya.
untuk diketahui, un sudah dihapus dari sistem ujian lembaga pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 2021 lalu. un pertama kali dikenalkan tahun 2005 silam, ditetapkan sebagai penentu kelulusan. nilai un juga sebagai pertimbangan penerimaan didik baru di jenjang selanjutnya.
un kemudian mengalami perubahan istilah menjadi ujian nasional berbasis komputer (unbk) di beberapa sekolah. untuk memperbarui sistem evaluasi dan mengikuti perkembangan teknologi. pada 2015, kemudian un bukan lagi sebagai penentu kelulusan. pada tahun 2021, un dihapuskan dan diganti dengan asesmen nasional (an).
baca juga:analisis kritis terhadap implementasi kurikulum merdeka
baca juga:cegah judol di kalangan anak, perlunya pendidikan literasi financial masuk kurikulum merdeka
terpisah,  plt kepala dinas pendidikan (disdik) provinsi sumsel h awaluddin  spd msi, mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima info secara resmi terkait un bakal kembali diterapkan. prinsip disdik mematuhi  kebijakan kemendikdasmen. 
“kami ikut kebijakan sesuai aturan. begitu ada informasi resmi baik secara lisan atau tertulis dari kemendikdasmen, segera kita tindak lanjuti. tapi sampai saat ini, belum ada informasi resmi," singkatnya.
kepala disdik kota palembang adrianus amri, mengatakan pemberlakuan un masih dalam tahap wacana. "sebelum aturan tersebut menjadi resmi, maka kami tetap mengacu dengan aturan lama,” katanya.
pihaknya terus berusaha meningkatkan kualitas mutu pendidikan di kota palembang dengan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan melakukan inovasi. baik dalam hal penerapan un maupun zonasi dalam ppdb. "kita masi tunggu aturan resminya,” ucap amri.
kepala disdik kabupaten oku h topan indra fauzi, merespons positif bila un diterapkan kembali. apalagi kalau tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. karena akan menjadi motivasi bagi guru dan siswa dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah.
baca juga:dorong fisafat masuk kurikulum sekolah menengah 
baca juga:memaknai implementasi p5 pada kurikulum merdeka
"namun diharapkan nilai un ini jangan menjadi satu satunya standar untuk kelulusan," sarannya. tentunya ada variabel pendukung lain yang menjadi penilaian untuk menentukan kelulusan anak didik. jadi tetap ada akumulasi nilai yang dikeluarkan dari sekolah.
menurutnya, akan lebih baik jika soal un yang sudah dibuat pemerintah pusat, dalam hal penilaian koreksi nilai pun juga dilakukan pemerintah pusat. atau minimal di tingkat provinsi, jangan di daerah. “jadi diharapkan benar-benar murni merupakan nilai siswa," ujarnya.
kepala sman 2 kabupaten oku agus sudiana, juga pada prinsipnya setuju un diterapkan kembali. “asal un bukan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, melainkan sebagai salah satu variabel saja,” katanya.
ditegaskannya, otonomi sekolah perlu dijaga. karena yang tahu persis kompetensi dan karakter siswa adalah gurunya di sekolah, “jangan sampai pendidikan atau pembinaan selama 3 tahun, bisa dianulir oleh kegiatan sepekan (un),” cetusnya.
kata dia, selama beberapa tahun ini sekolah konsisten melaksanakan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer (anbk). ini juga mirip dengan un. “tapi pesertanya hanyalah bentuk sampel dari siswa pada masing-masing sekolah, ditentukan secara acak oleh disdik atau pemerintah,” jelasnya. 
baca juga:wakil ketua iarbi ahmad rizal dukung dekan hukum unsri, dorong wujudkan kurikulum arbitrase
baca juga:inilah struktur kurikulum ppg prajabatan yang wajib diketahui para calon guru
dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten muara enim, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait rencana pemberlakuan kembali sistem un tahun ajaran 2025-2026. "sebenarnya itu masih wacana, jadi kami menunggu juknisnya kalau memang akan diberlakukan,” ucapnya.
menurutnya, setiap sistem memang baik, dimana sejak 2021 un digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. "ada kelebihan ada kekurangannya juga, kalau un tentunya akan mengukur kemampuan dari masing-masing individu," tegasnya. 
kalau sudah ada juknisnya, baru pihaknya menyosialisasikannya ke sd maupun smp di kabupaten muara enim.  terkait ketakutan siswa terhadap un maupun orang tua siswa, menurutnya itu bisa dipahami. karena setiap aturan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. 
plh kepala disdik kabupaten oki h lubis, belum bisa berkomentar terkait rencana un diberlakukan lagi tahun ajaran 2025-2026. “sudah dengar, tapi formulanya belum tahu seperti apa nantinya,” singkatnya.