PPN 12 Persen Cuma Barang dan Jasa Sangat Mewah, Beri Ruang Industri Tetap Tumbuh, Jaga Daya Beli Masyarakat

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 01 Jan 2025 - 21:49

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur soal barang-barang terkena PPN 12 persen.

Barang-barang itu akan merujuk PMK soal PPnBM. "Ini lagi dibikin, kebut (PMK baru). Ini untuk mengatur pelaksanaan bahwa itu adalah barang-barangnya (kena PPN 12 persen), walaupun sudah ada di PPnBM," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, menilai kebijakan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional. “Terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan,” ucapnya.

Dengan mempertahankan tarif PPN 11 persen untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga dan tidak mengalami tekanan lebih lanjut. Keputusan ini juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas.

“Dari perspektif bisnis, langkah ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk merancang strategi mereka pada 2025. Terutama terkait proyeksi biaya operasional dan daya beli konsumen,” katanya.

Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi pemerintah yang memutuskan kenaikan PPN 12 persen hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah. “Artinya Presiden Prabowo Subianto telah menerima aspirasi rakyat serta aspirasi DPR RI, berdasarkan hasil pertemuan pada 5 Desember 2024,” ucapnya.

Bahwa barang dan jasa mewah yang selama ini dikenakan PPN 11 persen, dinaikkan menjadi 12 persen. Sedangkan untuk barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah, tetap dikenakan PPN 11 persen.

"Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif 0 persen, tetap diberikan pembebasan dan masih tetap berlaku," kata dia.

Kebijakan itu merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pro rakyat. "Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil," kata Dasco.

Sebab dengan penerapan kebijakan itu, hanya akan menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025. Sedangkan apabila PPN 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa, maka potensi penambahan penerimaan negara sebesar Rp75 triliun. "Kita berdoa agar pemerintah dan rakyat terus bersatu untuk kemajuan Indonesia," pungkasnya.

Apresiasi juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijalm terkait pemberlakuan tarif PPN 12 persen hanya pada kelompok barang mewah. Keputusan Presiden Prabowo itu sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

ppn 12 persen cuma barang dan jasa sangat mewah, beri ruang industri tetap tumbuh, jaga daya beli masyarakat                            jakarta, sumateraekspres.id - kekhawatiran masyarakat akan pemberlakuan ppn 12 persen mulai 1 januari 2025, dijawab kepala negara. presiden ri prabowo subianto menegaskan, ppn 12 persen itu hanya dikenakan pada barang dan jasa sangat mewah.
"saya ulangi, kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan [pada] barang dan jasa mewah,” tegas prabowo usai menghadiri agenda tutup kas akhir tahun 2024 dan launching coretax di kantor kementerian keuangan, selasa sore (31/12/2024).
yaitu, barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena ppn barang mewah (ppnbm). "contoh, pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan dan digunakan masyarakat papan atas. lalu kapal pesiar, yacht, rumah sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah," jelasnya.
sementara untuk barang dan jasa bahan pokok masyarakat banyak, masih tetap diberlakukan fasilitas pembebasan atau tarif ppn 0 persen. “antara lain kebutuhan pokok, beras, susu, jasa kesehatan, pendidikan, rumah sederhana, air minum," papar prabowo.
baca juga:daftar barang dan jasa mewah yang dikenakan ppn 12 persen mulai januari 2025
baca juga:berdampak dunia usaha, perberat biaya operasional, kenaikan ppn 12 persen
prabowo menyebut, sebelumnya dia telah berkoordinasi dengan dpr-ri. ”hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," pungkasnya.
di tempat yang sama, menteri keuangan sri mulyani, menambahkan tarif ppn 12 persen akan dikenakan pada barang dan jasa supermewah. seperti kelompok hunian mewah, yakni rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya yang memiliki harga jual rp30 miliar atau lebih.
kemudian, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kelompok pesawat udara yang dikenakan tarif 40 persen seperti helikopter, hingga kelompok kapal pesiar mewah seperti yacht. "itu kategorinya sangat sedikit, limited," tegas sri mulyani. 
dia juga merincikan barang dan jasa bahan pokok yang dikenakan tarif ppn 0 persen. antara lain beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak, dan hasilnya. 
kemudian susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, padi-padian, kacang-kacangan, ikan, udang, biota lainnya, hingga rumput laut. lalu ada tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum dan sungai, penyerahan jasa paket, jasa biro perjalanan, jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci. 
baca juga:pendaftaran ppnpn 2025 di kantor imigrasi kendari, jangan lewatkan kesempatan karir menarik ini!
baca juga:qris dan kartu kredit tidak dikenakan ppn 12 persen, airlangga: untuk barang dan jasa, bukan sistem transaksi
”jasa kesehatan, jasa keuangan dana pensiun, serta jasa keuangan lain seperti kartu kredit, asuransi kerugian, dan asuransi jiwa,” sambung sri mulyani.
terpisah, kepala biro komunikasi dan layanan informasi kemenkeu deni surjantoro, mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (pmk) baru yang mengatur soal barang-barang terkena ppn 12 persen. 
barang-barang itu akan merujuk pmk soal ppnbm. "ini lagi dibikin, kebut (pmk baru). ini untuk mengatur pelaksanaan bahwa itu adalah barang-barangnya (kena ppn 12 persen), walaupun sudah ada di ppnbm," jelasnya.
sementara itu, ketua umum asosiasi pengusaha indonesia (apindo) shinta w kamdani, menilai kebijakan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional. “terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan,” ucapnya. 
dengan mempertahankan tarif ppn 11 persen untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga dan tidak mengalami tekanan lebih lanjut. keputusan ini juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif ppn yang lebih luas. 
baca juga:pj gubernur sumsel, kenaikan ppn 12 persen tidak akan pengaruhi ekonomi sumsel
baca juga:harga rumah melonjak 2025 akibat ppn naik 12 persen, ketua rei beri peringatan serius, ini katanya!
“dari perspektif bisnis, langkah ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk merancang strategi mereka pada 2025. terutama terkait proyeksi biaya operasional dan daya beli konsumen,” katanya.
wakil ketua dpr-ri sufmi dasco ahmad, mengapresiasi pemerintah yang memutuskan kenaikan ppn 12 persen hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah. “artinya presiden prabowo subianto telah menerima aspirasi rakyat serta aspirasi dpr ri, berdasarkan hasil pertemuan pada 5 desember 2024,” ucapnya.
bahwa barang dan jasa mewah yang selama ini dikenakan ppn 11 persen, dinaikkan menjadi 12 persen. sedangkan untuk barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah, tetap dikenakan ppn 11 persen.
"untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif 0 persen, tetap diberikan pembebasan dan masih tetap berlaku," kata dia.
kebijakan itu merupakan penerapan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang pro rakyat. "ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil," kata dasco.
baca juga:menko pangan zulkifli hasan bantah beras premium turut dipungut ppn 12 persen
baca juga:beras premium dan udang kena ppn 12 persen, termasuk kelompok barang mewah, berlaku 1 januari 2025
sebab dengan penerapan kebijakan itu, hanya akan menambah rp3,2 triliun pada apbn 2025. sedangkan apabila ppn 12 persen diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa, maka potensi penambahan penerimaan negara sebesar rp75 triliun. "kita berdoa agar pemerintah dan rakyat terus bersatu untuk kemajuan indonesia," pungkasnya.
apresiasi juga datang dari wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurijalm terkait pemberlakuan tarif  ppn 12 persen hanya pada kelompok barang mewah. keputusan presiden prabowo itu sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok," kata cucun, melalui keterangannya di jakarta, rabu (1/1).
cucun yang juga wakil ketua umum partai kebangkitan bangsa (pkb), menilai kebijakan tersebut juga telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas. memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.
baca juga:kenaikan ppn 12 persen, ekonom sumsel sebut berisiko menurunkan pdb, dan berdampak daya konsumsi masyarakat
baca juga:wajib tau, ini daftar barang yang kena kenaikkan ppn 12 persen per 1 januari 2025!
dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kestabilan tarif pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari dan jasa non-mewah, akan membantu industri dalam negeri menjaga produktivitas dan daya saingnya. “selain itu, hal ini menghindari potensi efek domino terhadap harga barang lain yang dapat membebani masyarakat,” pungkasnya.
cucun juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan paket stimulus berupa bantuan beras, diskon untuk tarif listrik, dan pembiayaan industri padat karya. "melalui bantuan dan subsidi ke masyarakat sangat tepat untuk terus menjaga daya belinya di tengah ketidakpastian perekonomian yang tinggi," ucap cucun.